Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan penelitian dan pengembangan sebagai unsur penunjang strategis yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan litbang berperan penting agar kebijakan daerah didasarkan pada kajian atau bukti. Namun, banyak daerah yang belum menata urusan litbang sebagaimana mestinya, salah satunya Pemerintah Kota Tangerang. Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang terus menyelaraskan urusan litbang dengan urusan perencanaan, padahal urusan litbang harus menjadi badan tersendiri. Alasan tidak dibentuknya R&D sebagai organisasi tersendiri dan konsekuensi dari clustering ini kemudian menjadi pertanyaan penelitian. Christensen, Laegreid, Roness, dan Rovik (2007) menyatakan bahwa organisasi publik adalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting, untuk memenuhi tugas dan mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pimpinan tidak perlu R&D karena ada Bappeda yang bertindak sebagai pusat data, pengalaman kinerja Dinas Litbang kurang optimal, Pemerintah Kota Tangerang melakukan efisiensi, dan ada tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat. Konsekuensi positif dari clumping adalah lebih efisien dan anggaran litbang lebih terjamin, sedangkan konsekuensi negatifnya adalah litbang tidak fokus pada menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu kajian dan inovasi. sebagai kendala hierarkis dalam menjalankan tugasnya. Usulannya agar kepala daerah lebih berkomitmen pada urusan litbang di daerah.
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government affirms the position of research and development as a strategic supporting element needed to support the implementation of government affairs which fall under the authority of the Region. R & D affairs play an important role so that local policies are based on studies or evidence. However, many regions have not managed R & D affairs properly, one of which is the Tangerang City Government. In the Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2016, the Tangerang City Government continues to align R&D affairs with planning matters, even though R&D matters must be a separate body. The reasons for not forming R&D as a separate organization and the consequences of this clustering then become research questions. Christensen, Laegreid, Roness, and Rovik (2007) state that public organizations are tools or instruments to achieve certain goals that are considered important, to fulfill tasks and achieve desired results. This research uses a qualitative approach, and data collection through in-depth interviews. The results revealed that the leadership did not need R&D because there was a Bappeda acting as a data center, the experience of the performance of the Research and Development Agency was less than optimal, the Tangerang City Government carried out efficiency, and there were no binding legal consequences. The positive consequence of clumping is that it is more efficient and the budget for R&D is more secure, while the negative consequence is that R&D does not focus on carrying out its main tasks and functions, namely study and innovation. as a hierarchical constraint in carrying out its duties. The proposal is for regional heads to be more committed to R&D affairs in the regions.

Abstrak :
Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability.

Abstrak :
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan tersebut, pendapat sembilan (9) Hakim Konstitusi terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak dapat mencabut instrumen hukum daerah mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu bahwa pengawasan instrumen hukum daerah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pendapat kedua (dissenting opinion) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat tetap dapat mencabut produk hukum daerah berdasarkan argumennya pada prinsip negara kesatuan, yaitu bahwa wajar jika Pemerintah Pusat dalam bentuk negara kesatuan bertanggung jawab untuk mengawasi produk hukum daerah sehingga daerah (melalui instrumen hukum yang dikeluarkan) tidak bertindak menyimpang dari prinsip negara kesatuan yang membutuhkan hukum nasional yang bersatu. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan meneliti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil riset didapati bahwa, proses pengujian peraturan daerah di Indonesia sudah diatur sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi di mana terjadi tarik ulur pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pengujian Peraturan Daerah. Pasca dua Putusan tersebut, Pemerintah Pusat hanya dapat melakukan pengujian Peraturan Daerah secara preventif (executive preview). Di sisi lain, terdapat kritik terhadap Mahkamah Agung dalam menangani perkara judicial review misalnya tidak diungkapkannya proses judicial review di Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang tidak langsung berlaku, biaya proses judicial review yang mahal sehingga mempersulit akses keadilan bagi masyarakat, dan tidak ada batasan waktu untuk proses judicial review.

---

After Constitutional Court Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 and Number 56 / PUU-XIV / 2016, the Central Government can no longer revoke the Provincial and District Regulations but still can revoke the Regional Head Regulation. The Supreme Court is the only state institution that can revoke Regional Regulation that is contrary to the Law. In the two Constitutional Court Decisions, nine (9) Constitutional Justices are divided into two opinions, the first opinion said that the Central Government could not revoke regional legal instruments referring to the principle of separation of powers, namely that supervision of regional legal instruments can only be carried out through a judicial review mechanism by the Supreme Court. Whereas a dissenting opinion states that the Central Government can still revoke regional legal products based on its argument on the principle of a unitary state, namely that it is natural that the Central Government in the form of a unitary state is responsible for supervising regional legal products in the regions (through legal instruments issued) does not act in violation of the principle of a unitary state that requires united national law. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach by examining court decisions and legislation. From the research results it was found that, the process of testing local regulations in Indonesia has been regulated since the Old Order, the New Order, and the Post-Reformation period in which the Central Government supervised supervision of the Regional Government regarding the testing of Local Regulation. After the two Decisions, the Central Government can only conduct a Local Regulation testing preventively (executive preview). On the other hand, there was a critic of the Supreme Court in handling judicial review cases, for example the disclosure of a judicial review process in the Supreme Court, a Supreme Court ruling that did not immediately apply, the cost of an expensive judicial review process made it difficult to access justice, and there was no time limit for the judicial review process.