Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Haekal Saniarjuna
"
ABSTRAKPenelitian ini membahas kendala Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Bendera Aceh. Bendera Aceh tersebut merupakan salah satu poin perjanjian damai MoU Helsinki yang telah disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Penelitian ini akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan proses penerapan desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini menggunakan teori hubungan pusat daerah yang dikemukakan oleh Page dan Goldsmith untuk menjelaskan kendala implementasi Bendera Aceh. Kemudian menggunakan konsep desentralisasi asimetris yang dikemukakan oleh Robert Endi Jaweng dan konsep implementasi yang dikemukakan oleh William Dunn. Studi ini menemukan bahwa hal yang menyebabkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh karena Pemerintah Pusat tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh dengan mengintervensi implementasi Bendera. Kontrol Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh tersebut menandai hubungan pusat dan Aceh tidak terdesentralisasi dengan baik. Hubungan pusat dan Aceh yang belum terdesentralisasi dengan baik tersebut ditandai oleh; Pertama, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh pasca penerapan desentralisasi asimetris Aceh. Kedua, Pemerintah Aceh melakukan diskresi dalam melaksanakan desentralisasi asimetris Aceh. Ketiga, rendahnya akses Pemerintah Aceh dalam mempengaruhi keputusan Pemerintah Pusat. Intervensi Pemerintah Pusat terhadap proses implementasi Bendera Aceh tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh
ABSTRACTThis study discusses the obstacles found by the Aceh Government in implementing Aceh Flag. Aceh flag is among some key points in Helsinki MoU peace agreement between the Government of Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) in 2005. This research will link this issue to the implementation process of asymmetric decentralization in Aceh. This study uses the theory of Central-Regional relations form Page and Goldsmith to explain the constraints in the implementation of Aceh Flag. This study also uses the Asymmetric Decentralization theory from Robert Endi Jaweng and the concept of implementation from William Dunn. From this study, it is found that the reason why Aceh Government failed to implement Aceh Flag was because the Central Government continued to exercise control over the implementation of Aceh's asymmetric decentralization by intervening the flag implementation. Central Government's control over Aceh's asymmetric decentralization was a sign that the relationship between the Central Government and Aceh Government is decentralized improperly. The improper decentralization was marked by; First, the unclear division of authority between the Central Government and the Government of Aceh after the implementation of Aceh's asymmetric decentralization. Second, the Government of Aceh has carried out discretion in Aceh's asymmetric decentralization. Third, the limited access of Aceh Government in influencing central government decisions. Thus, The Central Government's intervention has resulted in the Aceh Government not being able to implement the Aceh Flag."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Editha Dewi Purnamasari
"Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga responden yaitu Ketua Bidang Layanan E-Governance dan LPSE, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kasubbag Keuangan, data ini merupakan data primer. Kemudian melakukan analisis dokumen untuk data sekundernya. Penelitian ini melakukan Pengolahan data dengan secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibagikan dan dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas dengan kodefikasi hasil wawancara maupun analisis dokumen organisasi. Dalam menganalisa adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil dari penelitian ini adalah menginformasikan bahwa tingkat kapabilitas berada pada level 1 yaitu Performed. Sehingga rekomendasi terhadap penelitian ini adalah perancangan aktivitas yang disarankan dari panduan kerangka kerja COBIT 2019. Perlu adanya budaya transparansi, dokumentasi, dan prioritas dalam pengelolaan layanan TIK dan E-Governance sehingga dapat digunakan sebagai komunikasi ke pihak pemangku kepentingan dalam meninjau terselenggarakannya harapan sesuai dengan tujuan orgnisasi.
Information Technology Governance is a part that must be managed properly because it is very important for the organization in achieving its goals and strategies. This study aims to measure the level of capability of Information Technology Governance at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency with the COBIT 2019 framework. This is done to find out information on the achievement of the capability level in the Governance process in the case study site. This study collects qualitative data. Namely conducting semi-open interviews with three respondents, namely the Head of the E-Governance and LPSE Services Division, the Head of the Information and Communication Technology Division, and the Head of the Finance Subdivision, this data is primary data. Then do document analysis for secondary data. This study carried out data processing quantitatively using questionnaires that were distributed and made based on activities in the COBIT 2019 framework guide process and validated the results of the capability level with the codification of interview results and analysis of organizational documents. In analyzing the adoption of COBIT 2019 technology, it was carried out to assess the current level of capability at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency. The result of this research is to inform that the capability level is at level 1, namely Performed. So the recommendation for this research is the design of activities suggested from the COBIT 2019 framework guidelines. There needs to be a culture of transparency, documentation, and priorities in the management of ICT and E-Governance services so that they can be used as communication to stakeholders in reviewing the implementation of expectations in accordance with the objectives organization."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Hari Sabarno
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
352 HAR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bagoes P. Wiryomartono
Jakarta : Balai Pustaka, 2002
711 BAG u (1);711 BAG u (2)
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
"Keterbukaan politik yang terjadi di daerah-daerah sejak 1999 diyakini telah memberikan kontribusi bagi kesadaran dan melek politik masyarakat. Sejak tahun 1999 terjadi perubahan yang cukup fundamental dan signifikan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Politik lokal di Indonesia mengalami perkembangan relatif dinamis seiring dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Pergeseran lokus politik dari Jakarta ke daerah melalui desentralisasi membuka ruang politik yang lebih luas bagi actor-aktor politik di daerah untuk berinteraksi dan membuat kebijakan tentang daerahnya. Tulisan ini membahas demokrasi dan peran aktor di daerah. Studi mengenai aktor ini penting dikarenakan dengan adanya kajian ini diharapkan dapat diketahui apakah transmisi demokrasi yang dihasilkan dari pertarungan antar-aktor berasal dari atas atau bawah….
"
MAARIF 9:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ghivo Pratama
"Penelitian ini mencoba untuk melihat pembangunan desa pada bidang pertanian melalui peran pemerintah lokal (wali nagari) dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 90 anggota kelompok tani sebagai responden. Hasil peran pemerintah desa yang cenderung rendah menyebabkan pembangunan desa yang buruk. Sedangkan, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak berhubungan.
This thesis purposes are to measure the influences of local govemace (wali nagari) and social capital roles toward rural development. This research use quantitative approach with 90 members of fanner groups as the respondent. The role of local governance toward rural development is tending to low. In the other hand, there is no influence between social capital and rural development."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S60891
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Denpasar: BAPPEDA Kota Denpasar, 2013
352.367 IMP
Buku Teks Universitas Indonesia Library
