Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan isu yang sangat penting di Indonesia terutama sejak dimulainya era otonomi daerah di Indonesia dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyaknya hal-hal yang harus dikoreksi setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia kemudian melahirkan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dalam proses otonomi daerah di Indonesia.Otonomi daerah serta desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan utama bernegara yaitu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Namun, kendala keuangan yang masih banyak menyulitkan daerah-daerah di Indonesia yang belum dapat mandiri secara finansial membuat pemerintah pusat membuat suatu mekanisme penyeimbang atas ketimpangan fiskal baik ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kebijakan transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum ini memiliki ciri berupa dana blok (bock grant) dan dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kualitas atas pelayananan jasa dan fasilitas publik yang sama (Equalization Principle).Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap yang memperhitungkan antara kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). DAU merupakan transfer yang kebijakan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu DAU sesungguhnya memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya. skripsi ini meneliti mengenai dampak dari transfer pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk Dana alokasi umum (DAU) terhadap perkembangan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode data panel, dihasilkan temuan bahwa alokasi DAU memiliki proporsi terbesar dalam keuangan daerah dibanding alokasi transfer lainnya, dan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat perkembangan daerah."

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah seperti embawa angin segar bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di ndonesia. Komite yang terbentuk tahun 2002 diharapkan mampu merumuskan suatu standar yang dapat diterima umum dalam lingkungan perintahan. Kemudian, Standar Akuntansi Pemerintahan diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Munculnya standar ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahn terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan produk hukum yang diterbitkan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, penelitian ini dilaksanakan. Penelitian bermaksud mengetahui seberapa besar kepatuhan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga melihat keberhasilan sosialisasi standar akuntansi pemerintah hingga pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Penelitian ini juga bermaksud mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah dan total aktiva (kekayaan) dengan kepatuhan menyusun laporan keuangan sesuai Standar. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2006 agar diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil ini memberi harapan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen tinggi untuk mewujudkan good government governance. Hasil pengujian hipotesis membuktikan adanya hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan tingkat kepatuhan dan cukup signifikan. Sebaliknya, total aktiva tidak terbukti mempunyai pengaruh atas tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, walau pengaruhnya tidak signifikan. "

"Pemerintah daerah di Indonesia mengelola biaya administratifnya secara kurang efisien. Biaya rata-rata dari pengumpulan pendapatan daerah sebagai persentase dari pendapatan yang didapatkan daerah adalah hamper sebesar 50%. Akan tetapi, terdapat banyak variasi dari inefisiensi biaya administratif pemerintah daerah di antara berbagai kabupaten / kota di Sumatera. Hasil estimasi dari model stochastic cost frontier menemukan bahwa inefisiensi biaya administratif pemerintah daerah meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya transfer dana fiskal dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan juga ditujukan untuk melihat apakah terdapat inefisiensi biaya administratif antara daerah yang merupakan hasil pemekaran dengan daerah yang tidak mengalami pemekaran. Di dalam penelitian ini juga dipaparkan hasil estimasi antara metode pengukuran inefisiensi dengan cara sederhana yakni cost to yield ration dengan metode pengukuran inefisiensi yang lebih rumit yakni dengan stochastic cost frontier.

---

Local government in Indonesia administer its administrative cost inefficiently. The average cost of local administrative cost as a percentage of revenue generated is estimated to be almost 50%. There is, however, a wide variation in administrative inefficiency across local governments. The estimation of a stochastic cost frontier model suggests that administrative cost inefficiency increases significantly as fiscal transfers from the centre rise. The investigation also demonstrates whether there is a difference between local government which is resulted from regional expansion and local government which never face regional expansion. The simple and complex measures of cost inefficiency are also provided in this investigation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."

"Berbagai kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter terutama Pakto 1988, secara nasional oleh berbagai pihak diakui memang telah dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang dihimpun lembaga perbankan dan 1embaga keuangan Iainnya (terbukti dari berbagai penelitian melimpahnya dana yang yang telah dilakukan )," ditandai terhimpun, serta juga telah dengan dapat meningkatkan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya/penyaluran kredit. Akan tetapi bila kita analisa Iebih lanjut, secara regional/ Dati I, diperkirakan masih terdapat adanya ketimpangan yang besar dalam hal sumbangan/proporsi masing-masing daerah dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara total tersebut. Dalam hal mana sebagian besar hanya disumbangkan oleh beberapa daerah utama perekonomian (seperti penghimpunan dana dan penyaluran DKI Jakarta). Ketimpangan kredit per Dati I ini, nengakibatkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah dalam membiayai sendiri kredit yang mereka salurkan dengan dana yang dapat dihimpun di daerah masing-masing (self financing). Adapun skripsi ini terutama untuk memperoleh gambaran seberapa besar kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter, terutama Paket 27 Oktober 1988/Pakto 1988, dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan kredit dengan dana yang dapat dihimpun masing-masing Dati I (self financing), yang tercermin dari penurunan besarnya rasio kredit dengan penghimpunan dana di masing - masing Dati I. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel-variabel yang memberikan pengaruh yang berarti terhadap penentuan rasio kredit dengan penghimpunan dana tersebut. Dalan menentukan variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya rasio kredit dengan penghimpunan dana. dilakukan beberapa tahapi ditentukan variabel yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit. ditentukan variabel yang dapat menentukan penghimpunan dana. dalam hal mana variabel-variabel yang diujikan diperkirakan sama, dan kedua tahap tersebut kemudian dapat dengan mempertimbangkan ditentukan variabel yang mempengaruhi rasio kredit dengan penghimpunan dana (variabel yang ternyata kurang berpengaruh dikedua model sebelumnya dikeluarkan dari model). Adapun penaksiran model dilakukan dengan mengunakan metode pangkat dua terkecil biasa (Ordinary least Sguare). Dari hasil penerapan data empiri kedalam model (model time series. dengan level of significant 95 X), setelah terlebih dahulu mengujinya terhadap model penghimpunan dana dan model penyaluran kredit. didapatkan hasil empiris kebijaksanaan Pakto 1988, ternyata kurang memberikan pengaruh yang berarti dalam penurunan rasio kredit dengan penghimpunan dana disebagian besar daerah (hanya 7 daerah yang signifikan). Hasil Empiri membuktikan bahwa walaupun secara oasional kebijaksanaan deregulasi perbankan Pakto 1988 telah dapat meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, akan tetapi secara regional/menurut Dati I. disebagian besar daerah kebijaksanaan tersebut belum berhasil meningkatkan penghimpunan dan dan peningkatan kredit yang mereka salurkan, dalam hal mana dapat terlihat dari masih tingginya tingkat ketergantungan/ketidakmandirian (non self financing) sebagi an besar daerah tersebut dalam membiayai kredit yang mereka salurkan dari daerah utama terlaksananya kegiatan perekonomian (seperti daerah OK! Jakarta), yang seharusnya dapat dibiayai sendiri dari penerimaan daerah masing-masing. Adapun variabel yang memberikan pengaruh yang relatif cukup besar dalam penentuan rasio kredit dengan penghimpunan dana adalah variabel PDRB dan tersedianya prasarana Listrik, sedangkan variabel PHA , PHON dan Tersedianya prasarana Jalan kurang berpengaruh. Dengan mengunakan model cross section (untuk melihat lebih lanjut variabel-variabel penentu rasio kredit dengan penghimpunan dana berbeda di masing-masing daerah), ternyata hampir semua variabel penentu tersebut berbeda di masing-masing daerah, kecuali variabel PHON. Hal tersebut diperkirakan karena adanya permasalahan heterokedastisitas sebagai akibat besarnya pengaruh Dati DKI Jakarta, dalam penentuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Untuk menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut, perlu kiranya dilakukan simulasi penerapan model, disamping model diatas dengan mencoba mengeluarkan pengaruh daerah OKI Jakarta , dalam penentuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, sehingga pengaruh daerah-daerah lainnya dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut dapat lebih terlihat, serta mengevaluasi variabel lain yang belum terhimpun dalam model tersebut untuk dipertimbangkan dimasukkan kedalam model ."