Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedekatan pelaporan pemerintah daerah dengan kerangka kerja integrated reporting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa isi berdasarkan indeks pengungkapan sebagaimana penelitian Tudor (2016). Laporan yang menjadi objek analisis adalah LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini secara umum belum mendekati kerangka kerja integrated reporting. Disamping itu laporan selama ini belum menjadikan penciptaan nilai yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja integrated reporting menjadi hal yang utama dengan masih ada beberapa item dari penciptaan nilai yang sama sekali belum masuk dalam laporan laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah. ......This study aims to analyze the closeness of local government reporting with an integrated reporting framework. The research method used in this research is qualitative method with content analysis based on disclosure index as Tudor research (2016). The reports that are the object of analysis are LKPJ, LPPD, LAKIP and Local Government Financial Reports. The result of this research is report made by local government generally not yet approaching integrated reporting framework. Besides, the report has not made value creation which is an important part of the integrated reporting framework to be the main things with there are still some items of value creation that have not been included in the reports made by the local government.

Abstrak :
Peran audit intern pada sektor publik di INdonesia dilakukan olehinspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas APIP, baik berdasarkan penilai pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat sudut pandang antara pimpinan APIP dengn pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Studi literatur dan wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi yang menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterpkannya risk-based audit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population. The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menggambarkan upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan Dana Desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam peningkatan partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa memang terdapat upaya- upaya penting yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan perencanaan Dana Desa mulai dari persiapan petugas, penjangkauan masyarakat, kegiatan pengkajian masalah kebutuhan atau masalah, dan perencanaan sebagai penformulasian solusi itu sendiri. Upaya- upaya peningkatan partisipasi tersebut juga dapat berbeda- beda di setiap desa tergantung tahapan yang dilewati serta peran dan keterampilan dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan yang dilakukan. Peran dan keterampilan tersebut mulai dari fasilitatif, edukasional, representasional dan teknis, untuk memberikan peluang dan memampukan masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Hanura, baik dari sisi aparat desa maupun masyarakat, telah dikelola dengan peran kepala desa dan manajemen konflik agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif. Penelitian ini kemudian menyarankan agar pemerintah desa mengembangkan komunikasi secara kultural kepada masyarakat serta pengkaderan desa agar tujuan dari peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat tercapai.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis describes the efforts of Hanura local apparatus in strengthening community participation in Village Fund planning activities and the efforts to overcome the barriers in the ongoing process. This research used the qualitative research with descriptive approach. The result explains that Hanura local apparatus have encouraged the community participation in every single Village Fund planning process from team preparation, community engagement, community assessment, and planning as the solution formulation. The efforts could be different to other villages depend on the the planning process faced also the roles and skills applied. Those roles and skills by local apparatus, such as facilitative, educational, representational and technical, to widen the chances and enable the community to participate. Besides, the barriers both from the apparatus and community have been managed by the roles of local leader and conflict management to get the community participation run effective. This research gives recommendation for the local apparatus to develop the cultural communication to community also form local cadres to grab the goal of community participation strengthening.