Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowdedsemakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha. Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR)sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present value alokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowded dan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

---

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project. The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."

"ABSTRAKANALISIS MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH RASKIN DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH Tesis ini membahas tentang manajemen sistem informasi pada Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Raskin di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Program Raskin memiliki target 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. Untuk mencapai target Tepat Sasaran, diperlukan data sasaran Program Raskin yang akurat dan update. Sampai dengan tahun 2015 data PPLS 2011 masih digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Manajemen sistem infromasi yang baik dapat mendukung pemutakhiran data Program Raskin, salah satunya adalah melalui manajemen data. Manajemen data meliputi kegiatan administrasi sampai dengan kegiatan teknis dalam menangani data. Elemen pendukung meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sangat diperlukan untuk dalam kegiatan manajemen data, sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan Post-Positivisme, dengan menggunakan acuan teori Data Management dalam menganalisis data hasil dari wawancara. Penelitian ini diawali dengan teori manajemen sistem informasi, kemudian dalam pengumpulan data berdasarkan teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu teori data management meliputi proses data management, elemen-elemen data managements, dan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sistem infromasi pada pelaksanaan Program raskin di Kabupaten Wonogiri masih belum optimal. Rencana manajemen data Program Raskin terkendala pada dana atau anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan manajemen data masih belum terpenuhi. Manajemen data dalam Program Raskin salah satunya adalah untuk pemutakhiran data sasaran RTS-PM. Secara prosedur, sudah diatur dalam Pedoman Umum Raskin dan Juknis Raskin, namun secara sistem belum terbangun dan belum terintegrasi.

---

ABSTRACTANALYSIS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN RICE SUBSIDY PROGRAM FOR LOW INCOME HOUSEHOLD RASKIN IN WONOGIRI, CENTRAL JAVA The focus of this study is management information systems at the Rice Subsidy Program for Low Income Household Raskin in Wonogiri Regency, Central Java. Raskin has 6 targets, i.e Right Target, Right Price, Right Quantity, Right Quality, Right Time, and Right Administration. To achieve the target Right Target, the necessary target data Raskin must be accurate and updated. Until 2015, data PPLS 2011 is still used as a reference in the implementation of Raskin. Management system information can support data updating Raskin, one of which is through data management. Data management includes administrative activities to the technical activities in handling data. Supporting elements include human resources and infrastructure, is needed for the data management activities, so that the data produced higher quality. The research method uses the approach of Post Positivism, by referring to the theory of Data Management in analyzing the data results of interview. This study begins with the theory of management information systems, and data collection is based on the theory used to analyze, the theory of data management includes the process of data management, data elements management, and data quality. The results showed that the implementation of the management system information on Raskin Program in Wonogiri still not optimal. Data management plan Raskin constrained in funding or budget, so that the fulfillment facilities and infrastructure to support the data management remain unaddressed. Data management in Raskin one of which is to update the target data RTS PM. Procedurally, it is set in the general guidelines and technical guidelines for Raskin implementation, but the system has not been built, yet has a database, and has not been integrated. Key words Raskin, Data Management, Data Quality, Wonogiri "

"ABSTRAKPenyediaan hunian yang layak menjadi salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar tidak terkecuali Jakarta. Hong (2001) berpendapat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hunian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan mengenah bawah, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan unit dan memberikan subsidi, namun perlu didukung oleh kualitas pembangunan secara terpadu, sistem pengelolaan perumahan yang baik, pelayanan jangka penjang serta pemberdayaan masyarakat. UPRS Pulo Gebang selaku pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan rumah susun menjalankan beberapa tugas terkait pengelolaan. Terdapat temuan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan rusunawa Pulo Gebang terkait dengan pembayaran uang sewa unit, komunikasi antara pengelola dan penghuni, serta ketegasan pihak UPRS dalam menerapkan peraturan terkait pengelolaan. Beberapa hal cukup baik yang sudah dijalankan oleh UPRS adalah kegiatan pelatihan untuk penghuni dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. 

---

ABSTRACTProvision of decent housing is one of the problems faced by big cities, including Jakarta. Hong (2001) argues that in meeting housing needs for low income people, the government needs to fulfill unit needs and provide subsidies, but needs to be supported by the quality of integrated development, good housing management systems, long-term services and community empowerment. UPRS Pulo Gebang as the party that has the authority to carry out apartment management runs several management related tasks. This study found there are still problems in the management of Pulo Gebang flats related to the payment of unit rent, communication between managers and residents, and the firmness of the UPRS in implementing regulations related to management. Some good things that have been carried out by UPRS are training activities for residents by coordinating with related agencies."