Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masuknya pandemi covid-19 telah memberikan dampak beragam kepada banyak perusahaan, salah satu perusahaan terdampak yakni perusahaan otomotif. Dampak tersebut berupa penjualan otomotif sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat penurunan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan insentif berupa kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM DTP masa covid-19 terhadap penjualan otomotif dengan menggunakan teori analisis kebijakan Dunn (2014) lima prosedur analisis kebijakan yakni 1) Definisi, 2) Prediksi, 3) Preskripsi, 4) Deskripsi, dan 5) Evaluasi. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik analisis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor setelah penerapan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah dan menggunakan wawancara mendalam dan kajian literatur atau studi pustaka. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan terdapat dampak positif yang sangat signifikan antara kebijakan PPnBM DTP dengan penjualan otomotif yang mendapatkan manfaat kebijakan. Hasil riset menunjukan terdapat peningkatan sekitar 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan PPnBM dinilai tepat dalam mengatasi kondisi penjualan serta perekonomian yang terhenti beberapa waktu. Akan tetapi, apabila pemerintah ingin melanjutkan kebijakan insentif PPnBM diperlukan kajian serta evaluasi terkait dampak yang akan ditimbulkan baik forward linkage maupun backward linkage.

---

The entry of the COVID-19 pandemic has had various impacts on many companies, one of which is the automotive company. The impact is in the form of automotive sales of around 50% compared to the previous year. Seeing the decline, the government made an incentive policy in the form of an incentive policy for a sales tax on luxury goods borne by the government. Therefore, this study aims to analyze the sales tax on luxury goods borne by the government policy during the Covid-19 period on automotive sales using Dunn's (2014) policy analysis theory of five policy analysis procedures, namely 1) Definition, 2) Prediction, 3) Prescription, 4) Description and 5) Evaluation. The approach method used in this research is post-positivist with quantitative data analysis techniques. The type of data used is secondary data on the growth of motor vehicle sales after the implementation of the PPnBM incentive policy borne by the Government and uses in-depth interviews and literature review or literature study. The results of the analysis of this study concluded that there is a very significant positive impact between the sales tax on luxury goods borne by the government P policy and automotive sales that benefit from the policy. The results of the research showed that there was an increase of about 49% compared to the previous year. sales tax on luxury goods borne by the government policy is considered appropriate in overcoming sales conditions and the economy which has stalled for some time. However, if the government wants to continue the sales tax on luxury goods incentive policy, it is necessary to study and evaluate the impact that will be caused by both forward linkage and backward linkage."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik.

---

The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles."

"Penelitian ini merupakan evaluasi atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM berupa kendaraan bermotor roda empat lebih dari 3000 cc. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam dan kajian teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi atas kebijakan PPnBM hanya dari kriteria keadilan yang terpenuhi sedangkan dari kriteria efisiensi dan ketepatan belum terpenuhi. Peneliti menyarankan perlu adanya kajian lebih mendalam sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan sehingga kebijakan yang baru bisa lebih sempurna dan efektif.

---

This study is an evaluation of increasing tax rate in luxury tax policies on four wheel vehicles over 3000 cc. The method used in this study includes qualitative research approach. This type of research is based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and with the technique of collecting data from in depth interviews and theoretical study.

The results showed that the evaluation of luxury tax only on the criteria of equity are met while the efficiency and accuracy of the criteria have not been met. Researchers suggest the need for more in depth study before issuing a policy so that the new policy could be more perfect and effective."

"Minyak dan gas bumi migas merupakan salah satu sumber energi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia, produksi migas tidak lagi mencukupi permintaan yang ada pada masyarakat maupun kegiatan ekspor. Keadaan ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pada sektor hulu migas. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana Permen ESDM No.8 Tahun 2017 lebih dikenal dengan Permen Gross Split. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor, yang berimbas pada ketidakpastian hukum terkait pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor dalam kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Selain itu juga akan dituliskan mengenai perbandingan ketentuan Permen Gross Split dengan ketentuan sebelumnya mengenai pembayaran kembali reimbursement terkait PPN atau PPN dan PPnBM dalam Kontrak Kerja Sama yang diatur pada PMK No. 158/PMK.02/2016. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah pemenuhan fungsi pajak sebagai reguleren dan budgeter dalam kegiatan industri hulu migas. Selain itu juga dimuat mengenai evaluasi Permen Gross Split dan proyeksinya terhadap perekonomian negara.

---

Oil and gas oil and gas is one source of energy that plays a major role in the economy of Indonesia, oil and gas production is no longer sufficient for the demand in the community and export activities. This situation eventually prompted the Government to increase its activities in the upstream oil and gas sector. Therefore, the Government cooperates with the contractor to conduct business activities in the upstream oil and gas sector. This thesis will examine how reguliton of the ministry of energy and mineral resources No.8 Year 2017 better known as Gross Split regulation. The research focus on this thesis is about the absence of provisions on Value Added Tax VAT or VAT and Sales Tax on Luxury goods or services presented by contractors, which affects the legal uncertainty related to taxes imposed on goods and or services presented by contractors in business activities in the sector of Upstream oil and gas. It will also be written as the comparison of the provisions of the Gross Split Regulation with the foregoing provision of reimbursement in the Cooperation Contract set forth in the PMK No. 158 PMK.02 2016. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and also using library materials. The findings to be submitted in this study are the fulfillment of tax functions as a reguler and budgeter in upstream oil and gas industry activities. It was also published on the evaluation of Gross Split and its projection of the country 39's economy."