Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Malpraktik medis mengandung syarat sikap batin yang terdiri dari kesengajaan atau kelalaian. Kemudian, untuk menilai syarat sikap batin tersebut belum ada suatu patokan baku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menyebabkan suatu pertentangan antara profesi hukum dan medis dalam mengartikan malpraktik medis sebagai suatu kesengajaan atau kelalaian dan menilai ada tidaknya suatu kesalahan atau kelalaian pada malpraktik medis. Atas dasar tersebut, maka skripsi ini akan membahas penerapan teori kelalaian dalam malpraktik culpoos delict atau malpraktik sebagai delik kelalaian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 365/K/PID/2012, buku-buku hukum dan kamus. Kesimpulan skripsi ini adalah malpraktik medis sebagai kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Sedangkan, ruang lingkup malpraktik medis adalah terdiri dari malpraktik sebagai dolus delict atau kesengajaan, dan malpraktik sebagai culpoos delict atau kelalaian. ...... Medical Malpractice contains intention consisting of negligence or deliberateness. There is no default standard applicable law, to assess intention. It is still debatable between jurists and medical professional to interpret the term medical malpractice as a negligence or intention and to assess the existence of negligence or intention in a criminal liability. Based on that, this thesis will examine the implementation of negligence theory in the culpoos delict malpractice or malpractice as negligence delict. It is a normative legal research based on literature study. The secondary data used in this study consists of Indonesian Penal Code, Indonesian Law Number 29 of 2004 on Doctor's Practice, Indonesian Law Number 36 of 2009 on Health, Supreme Court Decision Number 365/K/PID/2012, textbooks, and dictionaries. In conclusion, medical malpractice is a doctor's error in providing medical services to patient. Whereas, the scope of medical malpractice consists of malpractice as dolus delict or intention, and malpractice as culpoos delict or negligence.

Abstrak :
Rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Sebagai suatu institusi, berdasarkan hukum perdata maka rumah sakit mempunyai tanggung jawab atas segala tindakan dari personalianya yang terjadi di rumah sakit. Tanggung jawab terhadap personalia itu meliputi pula tanggung jawab atas malpraktek tenaga kesehatan. Terhadap tanggung ja ab tersebut maka rumah sakit dapat dituntut oleh pasien/keluarganya untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat malpraktek tersebut. Tuntutan ganti rugi itu umumnya adalah berupa tuntutan sejumlah uang tertentu. Apabila terhadap tuntutan tersebut pengadilan memberikan putusan yang mewajibkan rumah sakit untuk membayar ganti rugi kepada pasien/keluarganya, maka rumah sakit mau tidak mau harus menjalaninya. Apabila terjadi hal demikian, maka rumah sakit sebagai suatu unit sosio ekonomis tentunya akan sangat rugi, karna hal ini akan menambah pengeluaran bagi rumah sakit. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tersebut, maka rumah sakit mengasuransikan dirinya. Dengan mangasuransikan diri, maka segala risiko. kerugian tadi beralih dari rumah sakit kepada perusahaan asuransi. Dan karenanya segala hak dan kewajiban rumah sakit, yang berkaitan dengan tuntutan atas malpraktek tadi, beralih kepada perusahaan asuransi. Peralihan hak dan kewajiban rumah sakit tersebut terjadi, apabila rumah sakit mengajukan klaim atas tuntutan malpraktek tenaga kesehatannya kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi setuju untuk menanggung/menyelesaikan klaim tersebut.

Abstrak :
Dalam suatu pelayanan kesehatan, timbul suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien. hubungan ini merupakan suatu perikatan yang obyeknya berupa pelayanan medis untuk penyembuhan pasien yang dilakukan oleh dokter yang dikenal sebagai hubungan terapeutik yang digolongkan kedalam inspanningsverbintenis yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh dan usaha keras. Dalam hal tenaga medis melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan standar profesi maupun peraturan perundangan yang menimbulkan kerugian pada pasien, maka tenaga medis tersebut telah melakukan suatu perbuatan malpraktek. Malpraktek merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang pada umumnya melibatkan banyak pihak seperti dokter, perawat, rumah sakit dan bahkan pemerintah selaku instansi penyelenggara pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam tulisan yang berbentuk case study ini penulis membahas mengenai perlindungan terhadap pasien di Indonesia berdasarkan hukum positif yang ada dan bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan malpraktek. Dalam putusan pengadilan yang dibahas dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan seringkali tidak dapat diterima karena adanya kekurangan dalam gugatan tersebut yang pada umumnya terkait dengan tidak lengkapnya para pihak yang digugat, tidak jelasnya kesalahan para tergugat dan kurang lengkapnya alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan.

Abstrak :
Malpraktik medis akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter yang bekerja pada suatu rumah sakit merupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya Dokter dan Rumah Sakit. Salah satu contoh adalah kasus seorang bayi yang ususnya teburai keluar akibat kelalaian seorang dokter bedah pada saat penjahitan pasca operasi. Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata maka harus terdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahan dan ada kerugian. Sedangkan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum adalah apabila memenuhi salah satu dan/atau seluruh kriteria berikut ini yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian. Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata dan doktrin corporateliability maka rumah sakit sebagai majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter tetap sebagai bawahan yang bekerja pada rumah sakit tersebut. Gugatan yang dilakukan terhadap kasus malpraktek tidak selalu membuahkan kemenangan seperti pada kasus ini. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter menjadi tidak ada. Penyebabnya dapat berasal dari banyak faktor baik dilihat dari segi materil maupun segi formil.