Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Malpraktik medis mengandung syarat sikap batin yang terdiri dari kesengajaan atau kelalaian. Kemudian, untuk menilai syarat sikap batin tersebut belum ada suatu patokan baku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menyebabkan suatu pertentangan antara profesi hukum dan medis dalam mengartikan malpraktik medis sebagai suatu kesengajaan atau kelalaian dan menilai ada tidaknya suatu kesalahan atau kelalaian pada malpraktik medis. Atas dasar tersebut, maka skripsi ini akan membahas penerapan teori kelalaian dalam malpraktik culpoos delict atau malpraktik sebagai delik kelalaian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 365/K/PID/2012, buku-buku hukum dan kamus. Kesimpulan skripsi ini adalah malpraktik medis sebagai kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Sedangkan, ruang lingkup malpraktik medis adalah terdiri dari malpraktik sebagai dolus delict atau kesengajaan, dan malpraktik sebagai culpoos delict atau kelalaian.

---

Medical Malpractice contains intention consisting of negligence or deliberateness. There is no default standard applicable law, to assess intention. It is still debatable between jurists and medical professional to interpret the term medical malpractice as a negligence or intention and to assess the existence of negligence or intention in a criminal liability. Based on that, this thesis will examine the implementation of negligence theory in the culpoos delict malpractice or malpractice as negligence delict. It is a normative legal research based on literature study. The secondary data used in this study consists of Indonesian Penal Code, Indonesian Law Number 29 of 2004 on Doctor's Practice, Indonesian Law Number 36 of 2009 on Health, Supreme Court Decision Number 365/K/PID/2012, textbooks, and dictionaries. In conclusion, medical malpractice is a doctor's error in providing medical services to patient. Whereas, the scope of medical malpractice consists of malpractice as dolus delict or intention, and malpractice as culpoos delict or negligence."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pemegang polis dalam praktik penyembunyian (concealment) terhadap informasi oleh agen asuransi di Indonesia dengan berfokus pada studi kasus pada Putusan Nomor 711/PDT/2020/PT DKI. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis-normatif berupaya mengisi kekosongan hukum terkait ketidakjelasan proporsionalitas tanggung jawab antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung ketika terjadi pelanggaran hukum oleh agen asuransi. Dalam hal ini seringkali perusahaan asuransi melakukan praktik lempar tanggung jawab kepada agen, sehingga tidak ada dasar yang jelas bagi pemegang polis untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kepada agen atau perusahaan asuransi sehingga penelitian ini juga aka menganalisis mengenai proporsionalitas tanggung jawab tersebut serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen asuransi. Dalam kasus ini, agen asuransi telah melakukan praktik penyembunyian atau concealement yang merupakan pelanggaran pada prinsip iktikad baik. Lebih lanjut, perusahaan asuransi memegan tanggung jawab penuh atas kerugian materiil yang diderita pemegang polis akibat tindakan agen asuransi berdasarkan prinsip vicarious liability. Oleh karena itu, disarankan kepada perusahaan asuransi dan agen asuransi untuk memperkuat pengawasan terhadap agen dan memberikan informasi secara jelas dan menyeluruh, serta adanya harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis dan mencegah praktik lempar tanggung jawab yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis.

---

This research examines the legal protection of policyholders' rights in the practice of concealment of information by insurance agents in Indonesia, with a focus on the case study of Decision Number 711/PDT/2020/PT DKI. This study uses a juridical-normative method to try to fill the legal gap related to the unclear proportionality of liability between insurance companies as insurers and policyholders as the insured when a legal violation is committed by an insurance agent. In many cases, insurance companies tend to shift the blame onto agents, leaving no clear legal basis for policyholders to seek compensation either from the agent or the insurance company. Therefore, this study also analyzes the proportionality of such liability and the form of accountability borne by insurance companies for legal violations committed by their agents. In this case, the insurance agent engaged in concealment, violating the principle of utmost good faith. Furthermore, the insurance company bears full responsibility for the material losses suffered by the policyholder due to the agent’s actions, based on the principle of vicarious liability. It is therefore recommended that insurance companies and agents strengthen oversight of agents and provide clear and comprehensive information, as well as that regulatory harmonization be pursued to ensure legal certainty for policyholders and prevent blame-shifting practices that cause losses to policyholders. "