Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan berwawasan lingkungan menuntut dilibatkannya semua manusia Indonesia termasuk didalamnya POLRI, untuk menjaga kemampuan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup tetapi nampaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum seperti yang diharapkan. Oleh karena selama ini belum ada informasi yang dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut maka dilaksanakanlah penelitian terhadap pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. di jajaran KEPOLIITAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, dengan tujuan mempelajari pelaksanaan pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mempelajari bobot sumbangan pengaruh faktor-faktor tersebut. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai (survey). Pengumpulan datanya digunakan kuesioner sebagai metode pokok dilengkapi dengan wawancara sebagai metode pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik melalui program SPSS (Statistical Packages For Social Science). Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu : a. POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor jenjang kepangkatan, pendidikan ABR1/POLRI dan latar belakang penugasan. c. Jenjang kepangkatan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (2) Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh jenjang kepangkatan dalam arti makin tinggi jenjang kepangkatan makin besar pengaruhnya, kemudian ditambah dengan tingkat pendidikan ABR1/POLRI. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan ABRI/POLRI makin besar pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Latar belakang penugasan memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dicerminkan oleh semakin rendah wilayah penugasan (POLSEK) semakin banyak pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan, ditambah makin baik keadaan ekonomi keluarga makin banyak kesempatan yang dimiliki anggota POLRI untuk memperhatikan lingkungan hidup. Begitu juga anggota POLRI yang mempunyai jabatan di kampung akan lebih banyak kesempatan mengelola lingkungan hidup, dikarenakan mempunyai jam pertemuan dengan masyarakat yang cukup banyak. Hal ini dapat ditunjang apabila anggota POLRI yang penempatan tugasnya dibidang operasional, khususnya di BIMMA.S POL; (4) Adapun jenjang kepangkatan tidak mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai pengaruh terbesar adalah jabatan di kampung dan wilayah penugasan. Banyak atau sedikitnya keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman menjadi tokoh masyarakat atau jabatan di kampung, kemudian ditambah dengan pengalaman yang didapat di wilayah penugasan khususnya ditingkat Polisi Sektor.

---

ABSTRACT
Development based on environmental insight requires the involvement of all Indonesians, including the Police Force, to take care of the sustained capability of environment through environmental management. However, the realization of the environmental management has not gone as it is expected. Since no information is as yet available so far to clarify this question, a study on the involvement of the Indonesian Police Force in environmental management in the ranks of DKI Jaya Metropolitan Police. The objective of this study is to study the relationship of the Indonesian Police involvement in environmental management, the affecting factors, and intensity of the effects that these factors contribute to. Field study was conducted using the survey method. The primary data were collected by means of a questionnaire and the secondary data were collected from reports and related documents. The collected data were analyzed by using statistical method and SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program. The working hypothesis includes: a. DKI-JAYA Metropolitan Police (Jakarta Metropolitan Regional Police, Republic of Indonesia Police) is not yet much involved in the living environmental management. b. The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is influenced by the respective ranks, their education and field of duty. c. The respective rank is the factor which has the largest influence towards the involvement of Indonesian Police Force in the living environmental management. The research/survey results indicate that (1) Metropolitan District Police, Indonesian Police Force is not yet much involved in the 'living environmental management; (2) The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is much more determined by the respective rank, in the sense that the higher the level of rank, the larger the influence. The same is true with the education level of the Indonesian Armed Forces/Indonesian Police Force, the higher the education level the larger the influence in the living environmental management (3) The background of duty assignment plays an important role in the living environmental management and it is reflected by the lower the assignment/task area (sector Police), the larger the influence in the environmental management. In addition, the better the family economical condition, the more opportunities they have to pay attention to the living environment. The same is true with Police Force members assigned in kampongs; they will have more opportunities to manage the living environment. This is clue to the availability of many meetings with the community. Such is the case if they were supported by Police Force members whose placement of duty is in the operational field, specifically in the BIMMAS POL (Community Guidance Police). (4) The respective ranks have no big influence. The biggest influences are those with jobs in the kampongs and field of duty. The amount of involvement in living environmental management is determined by their experience as community leader or jobs in the kampongs. In addition the experience obtained in their respective area assignment, especially at the level of sector Police.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang. Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtif dan prefentif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis. ......This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future. The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emtif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang. The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis.

Abstrak :
Stress kerja merupakan masalah yang paling umum dialami oleh petugas kepolisian. Polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum namun juga pelayan sosial, agen perubahan dan pelindung hak dan tugas dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber stres anggota intel dan cara mengelola stres.Manajemen stres yang digunakan oleh penulis adalah strategi coping oleh Lazarus dan Folkman yang terdiri dari problem-focused coping dan emotional-focused coping. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian gabungan dengan rancangan sekuensial eksploratoris. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 30 anggota intelkam untuk mendapatkan data awal terkait sumber stres anggota. Setelah itu melakukan wawancara dan observasi terhadap beberapa anggota.Observasi dilaksanakan dengan mengamati perilaku anggota selama bekerja. Hasil yang ditemukan adalah sebagian besar anggota intelkam merasa sumber stres mereka berasal dari stres kerja dan stres organisasi.Stres kerja terdiri dari beban kerja, tugas yang menantang, promosi dan kondisi keuangan. Sedangkan stres organisasi terdiri dari tidak dilibatkannya anggota dalam pembuatan keputusan, kurangnya perhatian pimpinan, struktur organisasi yang tidak sesuai dan sarana prasarana yang tidak memadai. Anggota merasa tertekan dengan perintah pimpinan yang memberikan beban kerja yang berlebihan sehingga meningkatkan stres kerja yang berdampak pada penurunan kinerja mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari anggota menjadi malas, ketidakhadiran anggota dan pekerjaan yang terbengkalai. Sebagian besar anggota memilih untuk mengelola stres dengan cara sharing dengan orang yang dipercaya, berdoa, rekreasi, olahraga dan manajemen waktu. Peran pimpinan juga penting dalam mengelola stres anggota yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. ......Work stress is the most common problem which experienced by police. Police work is not only to enforce the law but also to serve and protect society. The aim of this research are to know police stressors and stress management. This research use stress management especially coping mechanism from Lazarus and Folkman which is consist of problem focused coping and emotion focused coping. Mixed method with exploratory sequential design is the research method used in this study. First, researcher distributed questionnaires to the 30 intelligence police so researcher get the initial data of the stressors. Then,Some of police officers were interviewed and observed. Observation was done by observing police officers behaviour while they were working. The result shown that almost of officers experienced job related stressors and organization related stressors. Job related stressors consider of too many task to perform, challenging assignments, promotion and condition that affect workers rsquo economic well being. Organization related stressors consist of not involved in decision making,lack of leader attention,inappropriate organizational structure and inadequate infrastructure. The officers feel depressed because the leader provide a lot of work and it causes the raise of job stress which impact to the decrease of their performance. It can be seen from members who become lazy to work, absenteeism, and neglected work. Most of the officers choose to manage their stress in a way of sharing with trusted person, praying, recreation, doing exercises and time management. However, the effort of organisation to manage police stress is really important such as provide adequate facilities, attention of the leader, and sabbathical day.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan sumber daya manusia Polri pada jabatan Atase Kepolisian di Divisi Hubungan Internasional Polri belum memiliki aturan yang mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan personel yang efektif. Penelitian ini menganalisa gambaran umum penugasan Atase Kepolisian serta pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian saat ini. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian yang efektif ssuai dengan kebutuhan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta studi literature. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia, dan teori sistem pengendalian manajemen. Konsep rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan penilaian kinerja digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan Atase Kepolisian hanya merujuk pada 2 dua Peraturan Kapolri yang hanya menjelaskan pengertian dan tugas dari Atase Kepolisian. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian saat ini meliputi aspek kompetensi, manajemen karir, pengawasan pengendalian yang didalamnya terdapat proses penilaian kinerjadan rentang kendali. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian yang efektif memerlukan adanya integrasi dari 4 empat aspek pengelolaan sebelumnya yang didukung dengan adanya penetapan aturan dasar yang mengatur penetapan aturan karir bagi Atase Kepolisian serta terintegrasinya database sistem informasi manajemen Atase Kepolisian dan sistem pelaporan yang berada di Divhubinter Polri dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia guna pengembangan karir Atase Kepolisian.

---

ABSTRACT
The management of Polri 39 s human resources in the position of Police Attache in the International Relations Division of the Police does not have rules that support operational tasks and effective personnel development. This study analyzes the general description of Police Attache assignment and human resources management of Police Attache at this time. In addition, this study also provides an explanation of human resource management of Police Attache which is effective with the needs. This research approach uses qualitative approach and data collection through interview technique, observation and literature study. The theory used is the theory of human resource management, and the theory of management control systems. The concept of recruitment and selection, training, and performance appraisal was used in this study. The results of this study indicate that the assignment of Police Attache only refers to 2 two Police Regulations which only explain the meaning and duty of Police Attache. Human Resource Management The Police Attache currently includes aspects of competence, career management, supervision of controls in which there is a process of performance assessment and control span. Effective human resource management An effective police Attach requires integration of the four prior management aspects supported by the establishment of the basic rules governing the setting of career rules for Police Attache and the integration of the Police Attache Management Information System database and the reporting system located in the Division of Relations International Police and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia for the career development of Police Attache.

Abstrak :
Situasi krisis moneter disusul krisis ekonomi dan akhirnya berubah menjadi krisis politik yang bermula pada tahun 1997 dan berlanjut pada tahun 1998 telah menyebabkan banyaknya tekanan yang dialamatkan kepada pemerintah. Salah satu institusi pemerintah yang paling banyak disorot adalah Polri. Masyarakat telah kehilangan kepercayaan pada Polri sebagai institusi yang seharusnya mampu memberikan public service. Dalam hal ini ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri telah demikian besarnya akibat akumulasi kesalahan dan disorientasi tujuan organisasi Polri. Ini ditandai dengan makin bencinya masyarakat terhadap personil polisi yakni dengan berbagi penyerangan-penyerangan yang dilakukan baik terhadap individu maupun kantor-kantor polisi. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri maka mau tidak mau Polri harus memperbaiki kualitas pelayanannya dan mengganti metode dan pendekatan yang sering digunakan selama ini yaitu pendekatan represif dengan pendekatan pelayanan. Pada tanggal 1 April 1999 salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Polri dari tubuh ABRI. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk menyikapi tuntutan perbaikan pelayanan atas jasa atau public goods yang disediakan oleh pemerintah. Terutama jasa pelayanan keamanan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Polri untuk menyediakannnya. Selama ini dirasalcan bahwa Polri tidak memberikan pelayanan (public service) terbaiknya kepada masyarakat. Polri tidak berlaku sebagai `public servant' sebagaimana layaknya anggota-anggota polisi di negara-negara yang memiliki kepolisian terbaik seperti Jepang, Inggris, Singapura, AS dan sebagainya. Pelayanan oleh Polri sering dijumpai sangat lamban. Baik ketika terjadi suatu kasus, proses penyidikan, maupun dalam melayani masyarakat di tempat-tempat umum atau di kantor-kantor polisi. Belum lagi perilaku oknum (kalau tidak ingin dikatakan sebagian besar) aparat Polri yang sering kurang menghargai masyarakat, sewenang-wenang, kasar, arogan, perilaku yang koruptif, identik dengan pungli, ataupun seringnya dijumpai petugas Polri yang justru penyalahgunaan wewenang (abusive police power). Sehingga timbul praktik-praktik pungli, beking, ataupun anggota Polri yang justru menjadi pelaku kejahatan. Dalam hal ini etika profesi kepolisian perlu ditegakkan secara konsekuen, sebagai salah satu instrumen standar nilai dan norma. Untuk mengembangkan orientasi pelanggan/masyarakat maka mutlak diperlukan sebuah upaya social marketing, dengan bekerja sama dengan pekerja sosial, LSM, universitas dan anggota masyarakat lainnya untuk menggali lebih dalam input-input yang diperlukan bagi perbaikan di tubuh Polri, serta perbaikan sistem pemolisian masyarakat. Disamping merupakan upaya melibatkan masyarakat agar turut bertanggung jawab di dalam perbaikan Polri. Upaya pemasaran jangan hanya yang bersifat humas (public relation) saja. Sebab tidak akan berhasil dan efektif mencapai tujuan yaitu mengembalikan citra positif Polri, tanpa melakukan perbaikan internal organisasi terlebih dahulu. Dan akhirnya Polri dapt mejadikan model Inggris dan Jepang sebagai contoh sistem kepolisian yang terbaik dan mapan, modern, dengan ciri pendekatan yang humanistic dan kekeluargaan. Saat ini Polri telah berupaya mengarahkan sistem pemolisiannya kearah pemolisian yang bersifat community approach.