Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKinerja terminal peti kemas dapat dilihat dari indikatornya. Indikator kinerja merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan bertambah baik atau buruk kinerja organisasi tersebut yang dalam hal ini terminal peti kemas. Dua indikator kinerja yang penting adalah Berthing Time (Waktu kapal selama berada di tambatan), dan BOR (Berth Occupancy Rate-Tingkat Pemanfaatan Dermaga). Kedua indikator tersebut merupakan elemen-elemen mekanisme kegiatan dalam suatu diagram alir. SeIain kedua indikator tersebut terdapat beberapa elemen lainnya seperti jumlah total panjang kapal, jumlah waktu tambat, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), muatan total, volume bongkar muat, arus kunjungan kapal, panjang dermaga, dan luas lapangan penumpukan (CY). Yang menjadi pokok permasalahan adalah belum diketahuinya seberapa besar hubungan antar elemen tersebut berlangsung. Didalam tugas akhir ini akan dianalisa berdasarkan data masa lalu besarnya hubungan antara elemen-elemen tersebut. Pendekatan yang diambil adalah dengan menggunakan bentuk metode ekonometrik. Ekonometrik adalah sebuah model yang memiliki persamaan-persamaan regresi didalamnya yang membentuk suatu sistim yang menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal). Setelah diketahuinya persamaan yang menggambarkan besarnya hubungan kausal antara elemen-elemen tersebut maka kita dapat melakukan intervensi berupa perkiraan atau target-target tertentu yang ingin dicapai oleh pihak terminal peti kemas. Target tersebut disusun dalam suatu skenario optimalisasi yang akan digunakan untuk perencanaan pengembangan.

---

"

"ABSTRAKDengan dihapuskannya UU no 7 tahun 2004 serta peraturan pendukung lainnya, maka praktek privatisasi air di Indonesia tidak lagi memiliki payung hukum. Dengan demikian pengadaan air bersih untuk keperluan masyarakat umum, akan kembali dikelola oleh negara, yang mana pada kasus di Jakarta akan diambil alih oleh PAM JAYA. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menganalisa lebih jauh tingkat kesiapan PAM JAYA sebagai perusahaan jasa yang berkomitmen melayani kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta dari segi teknologi, investasi dan pendanaan, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung eksisting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis survey, dimana subjek penelitian adalah pegawai PAM JAYA. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbentuk skala yang diperkuat dengan wawancara. Hasil uij validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan uji validitas eksternal yang hasilnya dapat dipercaya (reliabel) dengan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,705. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya dihitung menggunakan teknik presentase dengan perhitungan melalui SPSS 17.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ditinjau dari segi teknologi, pegawai PAM JAYA tidak terbantu dengan adanya teknologi mitra swasta (51%) sebab teknologi yang digunakan mitra swasta tidak signifikan bagi kinerja pegawai dan tidak jauh berbeda dengan teknologi yang digunakan oleh PAM JAYA. Ditinjau dari segi Investasi dan Pendanaan, tingkat signifikansi investasi swasta dianggap tidak signifikan (45,1%) sebab tingkat investasi yang relatif rendah dan tidak tepat guna. Ditinjau dari segi Infrastruktur dan fasilitas pendukung eksisting mayoritas pegawai PAM JAYA memiliki fasilitas dan infrastruktur penunjang yang sudah cukup memadai (74,51%).

---

ABSTRACT

Regarding to the abolition of Law no. 7 of 2004 and any other supporting regulations. Therefore, Indonesia's water privatization schemes have no legal protection. By this, the involvement of private parties in managing clean water supply in Indonesia, especially Jakarta will be remunicipalized. In the spesific case in Jakarta the one who will take over clean water supply is PAM JAYA. The purpose of this research is to analyze and evaluate the readiness capabilities of PAM JAYA which has a commitment to provide clean water supply to the citizen?s of Jakarta to fully take over the water management in Jakarta interm of technology, funding and investment, existing infrastructure and supporting facilities. The approach that being used in this research is descriptive quantitative approach, where the subjects were employees of PAM JAYA. Data collection was done by using questionnaire and deep interview. By using external validity test, the questionnaire is reliable with coefficient cronbach alpha of 0,705. The data then analyzed by using descriptive quantitative analysis.

Results of this study indicate that in general in terms of technology, employees of PAM JAYA was not helped by the technology of private partners (51%) since the technology that being used by the private sector is not significant for the performance of PAM JAYA employees and not much different from the technology which is used by PAM Jaya. In terms of Investment and Funding, a significance level of private investment is not significant (45.1%). Since the investments were relatively low and not appropriate. In terms of the existing infrastructure and facilities to support the majority of employees performance. PAM JAYA has facilities and supporting infrastructure which is sufficient (74.51%)."

"ABSTRAKKawasan Monumen Nasional (KMN) merupakan sebuah infrastruktur kota yang memiliki nilai sejarah tinggi. Namun demikian potensi KMN belum dikembangkan secara maksimal. Salah faktor utama yang memegang peranan penting dalam pengembangan potensi KMN adalah kelembagaan dalam pengelolanya yang selama ini dibentuk hanya dengan pendekatan birokratis saja. Karena banyak faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan KMN, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Analytic Network Process. Hasil dari penelitian ini adalah strategi dan langkah penguatan kelembagaan yang tepat dalam pengelolaan KMN sehingga dapat mewujudkan pengembangan potensi KMN yang optimal.

---

ABSTRACTKawasan Monumen Nasional (KMN) is a municipal infrastructure that has a high historical value. Nevertheless KMN potential has not been developed to the maximum. One major factor that plays an important role in the development potential of KMN is institutional management that have been formed only by bureaucratic approach. Because many factors affect the institutional strengthening in the management of KMN, this study used the Analytic Network Process approach. The result of this study are strategies and steps for institutional strengthening in the management of KMN to achieve the optimum potential development of KMN."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.

---

PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."

"Layanan Infrastruktur TI khususnya jaringan merupakan hal yang penting sebagai salah satu kapabilitas TI dalam organisasi. Dari hasil evaluasi KPI tim Coprorate IT (CIT) tahun 2019-2020 menunjukan target SLA belum tercapai sesuai target dan ada beberapa kondisi yang menyebabkan layanan jaringan kantor cabang belum sesuai harapan manajemen PT Kalbe Farma. Untuk itu perlu dilakuka perbaikan layanan jaringan kantor cabang melalui implementasi proyek SD-WAN untuk kantor cabang. Dengan menggunakan metode Design Science Research (DSR) penelitian ini bertujuan untuk merancang model pengembangan proyek yang sesuai untuk implementasi SD-WAN yaitu dengan Lean- Kanban. Penelitian ini fokus pada akar masalah terkait prosedur atau metode dalam pengembangan proyek dengan agile Lean-Kanban untuk SD-WAN. Dengan mengiku enam langkah DSR dilakukan untuk memberikan solusi dan merancang model yang sesuai dengan kebutuhan di PT Kalbe Farma untuk proyek SD-WAN. Model pengembangan proyek yang dirancang dengan essence framework dan Agile Transition Framework disesuaikan dengan MOV yang ingin dicapai dari proyek SD-WAN,sebagai validasi dari model yang dirancang dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dan expert judgement,untuk menghasilkan model dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga proyek dapat dijalankan dengan lebih cepat, efisien, dan sesuai target.

---

IT infrastructure services especially networks, are important as one of the IT capabilities in the organization. The results of the 2019-2020 Corporate IT (CIT) team KPI evaluation, show that the SLA target has not been achieved according to the target and several conditions cause branch office network services not meet the target management of PT Kalbe Farma. For this reason, it is necessary to improve branch office network services through the implementation of the SD-WAN project for branch offices. Using the Design Science Research (DSR) method, this study aims to design a project development model that is suitable for SD-WAN implementation, namely Lean-Kanban. This study focuses on the root causes of problems related to procedures or methods in project development with Agile Lean-Kanban for SD-WAN. By following these six steps, DSR was carried out to provide solutions and design models that match the needs of PT Kalbe Farma for the SD-WAN project. The project development model designed with essence framework and agile transition framework adjusted to the MOV to be achieved from the SD-WAN project, as a validation of the designed model, a Focus Group Discussion (FGD) and expert judgment are carried out, to produce models and solutions that suit the needs, so that the project can run smoothly. efficient. faster, more efficient, and on target."