Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian. ......The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel.

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu aplikasi e-Government yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik. Terdapat dua jenis pengadaan langsung yang dapat dilaksankan melalui aplikasi SIMPeL, yaitu pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan pencatatan pembelian untuk pembelian dengan menggunakan kuitansi. Aplikasi ini dibangun secara internal dengan pengembangan secara bertahap. Dalam pengembangan aplikasi SIMPeL, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan belum memiliki dokumen perencanaan maupun cetak biru yang baik. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi SIMPeL untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa dan perubahan kebijakan internal Kementerian Keuangan terkait pengelolaan sistem informasi. Pada saat ini aplikasi SIMPeL membutuhkan perbaikan dari sisi proses bisnis untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perbaikan dari sisi teknis yang berkaitan dengan bahasa pemograman yang digunakan aplikasi sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan pengembangan SIMPeL dengan menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) terbatas untuk tahapan requirement pada fase inception dan elaboration. Dari penelitian ini, dihasilkan dokumen artifak kebutuhan aplikasi SIMPeLyang terdiri dari Requirement Management Plan, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, dan Glossary. Kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 fitur utama, dan 35 use case.

---

One e-Government application developed by the Ministry of Finance to support bureaucratic reform is the Direct Procurement Management Information System (SIMPeL). This application began to be built in 2013 with the aim to facilitate the direct procurement process electronically. There are two types of direct procurement that can be carried out through the SIMPeL application, namely direct procurement with Work Order (SPK) and recording of purchases for purchases using receipts. This application is built internally with gradual development. In developing the SIMPeL application, the Bureau of Management of State Property and Procurement does not yet have a good planning document or blueprint. This has become an obstacle in the development of the SIMPeL application to adjust to changes in procurement policies and changes in internal policies of the Ministry of Finance related to information systems management. At this time the SIMPeL application requires improvements in terms of business processes to adjust to applicable regulations and improvements in technical terms relating to the programming language used by the application is not in accordance with the standards set by the Ministry of Finance. This research designs the specification of the development needs of SIMPeL using the Rational Unified Process (RUP) method is limited to the requirements phase in the inception and elaboration phases. From this research, requirement analysis artifact documents that produced consisted of Requirement Management Plans, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, and Glossary. The requirements generated from this research consisted of 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 main features, and 35 use cases

Abstrak :
Dalam era informasi dan globalisasi dewasa ini, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan bisnis dengan cepat. Untuk itu suatu perusahaan harus menerapkan suatu strategi tertentu agar dapat mengantisipasi semua perubahan yang terjadi. Ini dimaksudkan agar perusahaan tetap unggul dan exist dalam bisnisnya. Strategi-strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah strategi bisnis dan strategi sistem informasi. Pengimplementasian strategi bisnis dan strategi sistem informasi harus melalui tahapan perencanaan. Dengan tahapan perencanaan ini maka dapat diadopsi strategi yang benar-benar sesuai dengan kondisi perusahaan. Untuk menyusun perencanaan strategi bisnis, suatu perusahaan harus melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi serta posisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Analisis ini dapat dilakukan dengan bantuan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT ini perusahaan dapat melihat berbagai macam peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyusun perencanaan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan. Mengingat pentingnya peranan sistem informasi di dunia bisnis pada era informasi ini, strategi bisnis harus didukung oleh strategi sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi harus disusun selaras dengan strategi bisnis. Dalam membuat penyusunan perencanaan strategi sistem informasi, sebaiknya melalui analisis Strategic Grid. Dengan analisis terhadap Strategic Grid ini dapat dilihat ketergantungan perusahaan terhadap sistem informasi, sehingga dapat disusun perencanaan strategi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Strategi bisnis dan strategi sistem informasi yang sejalan dan sesuai dengan kondisi perusahaan dapat mendukung aktivitas perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Keselarasan strategi bisnis dan strategi sistem informasi perusahaan juga dapat meningkatkan keunggulan bersaing.

Abstrak :
Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha Perminyakan dan Gas Bumi. Dari beberapa bagian setingkat Direktorat salah satunya adalah BPPKA (Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing) yang berkedudukan di Jakarta dan bertugas mengelola Kontraktor-kontraktor Production Sharing yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kontraktor Production Sharing disamping melakukan pencarian juga memproduksikan minyak dan gas bumi dari bawah tanah, sehingga untuk operasinya diperlukan biaya maupun teknologi yang tinggi. Pada operasinya peralatan-peralatan yang digunakan sangatlah beragam dan dalam jumlah yang besar, sehingga pada saat tertentu dan operasi lapangan oleh beberapa KPS muncul sejumlah material surplus. Material-material surplus pada dasarnya merupakan bagian yang akan diganti oleh Pemerintah Cost Recovery sesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing. Oleh BPPKA sebelum di setujui untuk dlakukan Write Off terhadap Material Surplus maka ditawarkan terlebih dahulu kepada KPS-KPS, JOB-JOB maupun Direktorat Pertamina lainnya untuk dijual. Permasalahan utama yang dihadapi oleh manajemen BPPKA saat ini terjadi pada distribusi informasi material surplus kepada KPS-KPS, JOB-JOB, TAC-TAC maupun Direktorat Pertamina lainnya yang tidak online, tidak real time dan tidak mempunyai format dokumentasi yang seragam. Dalam upaya membantu penyelesaian permasalahan diatas, penulis berusaha untuk merancang sistim informasi berbasis komputer yang akan banyak membantu kelancaran dalam penyebaran informasi material surplus secara akurat, online, real time dan mudah di edit oleh yang berkepentingan. Pembuatan sistim informasi ini didasarkan kepada hasil pengamatan yang menyatakan ketidak cocokan/ketidakakuratan terhadap status maupun tingkat kesulitan dalam mencari suatu material surplus dalam waktu yang singkat.