Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh. ......The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar Modal merupakan salah satu pilihan sumber pendanaan bagi dunia usaha dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat umum. Dengan demikian, banyak perusahaan hendak melakukan Go Public dengan tujuan memperoleh tambahan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Namun tidak semua Perusahaan Terbuka memiliki performa yang baik di Bursa Saham, sehingga ada Perusahaan Terbuka yang ingin kembali menjadi perusahaan tertutup. PT Toko Gunung Agung Tbk merupakan salah satu Perusahaan Terbuka yang hendak kembali menjadi perusahaan tertutup. Keinginan PT Toko Gunung Agung Tbk tersebut sejalan dengan PT Permata Prima Energi yang hendak menjadi Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu, dilakukanlah Akuisisi Terbalik atau Reverse Take Over atas PT Toko Gunung Agung Tbk dengan jalan melakukan Right Issue. Notaris dalam kegiatan Pasar Modal berperan penting, sama halnya dengan profesi penunjang lainnya. Dalam hal Akuisisi Terbalik PT Toko Gunung Agung Tbk tersebut, para pihak tentu membutuhkan bukti yang kuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal pelaksanaan Akuisisi Terbalik PT Toko Gunung Agung Tbk oleh PT Permata Prima Energi, Notaris tidak hanya berperan dalam membuat akta-akta, namun juga memastikan seluruh prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Hal mana dilakukan agar akta otentik yang dibuatnya menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak terkait.

---

ABSTRACT
Capital Market is one of the funding options for the business world and considering as investment for public. Therefore, many companies want to Go Public to obtain funds in order to expand its business. However not all the Public Listed Company has good performance in the Stock Exchange, therefore the Public Listed Company intends to become private company. PT Toko Gunung Agung Tbk is one of the Public Listed Company that wants to be a private company. The objective of PT Toko Gunung Agung Tbk is in line with PT Permata Prima Energi, who want to become Public Listed Company. Therefore, the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk is done by performing the Right Issue. Notary in Capital Market plays an important role, as well as other supporting professions. In the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk, the parties need strong evidence to guarantee and provide legal protection. The deed made by Notary, is an authentic deed which has perfect proof as evidence. In case of the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk by PT Permata Prima Energi, Notary not only making the deeds, but must ensure that all procedures for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders has complied with the applicable requirements and the contents of the deed do not conflict with the laws and article of association of the Company. This should be done to make sure that the authentic deed becomes the perfect evidence for the parties concerned.

Abstrak :
Creeping acquisition(CA) yang terjadi di seluruh dunia dapat merugikan market. Penelitian ini membahas tentang aktivitas CA melalui transaksi rights issue (RI) di pasar modal Indonesia untuk perusahaan publik non lembaga keuangan selama tahun 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Regresi yang digunakan adalah linier dan logistik, menggunakan 180 sampel entitas dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penerbit RI mengalami perubahan kepemilikan saham investor yang lebih besar, begitu pula dengan perusahaan group penerbit RI. Perusahaan penerbit RI juga mengalami perubahan kepemilikan investor yang relatif besar yaitu >3% pada tahun sebelum penerbitan RI, sehingga meningkatkan niat perusahaan untuk menerbitkan RI. Namun jika dilihat dari aktivitas investor seperti menjual atau memperluas modal, investor yang mengalami kerugian >3%, tidak meningkatkan niat perusahaan untuk menerbitkan HMETD di tahun berikutnya. RI dengan tujuan non-spesifik tidak berdampak lebih kuat terhadap perubahan kepemilikan saham investor >5% di perusahaan. ......Creeping acquisition (CA) which happens all around the world could harm the market. This research discusses CA activities through rights issue (RI) transactions in the Indonesian capital market for publicly listed non-financial institution companies during 2018-2021. The method used in this study is a quantitative method with a cross sectional design to. The regressions used are linear and logistics, using 180 purposive samples of entities. The results of the study show that rights issuing companies experienced greater changes in investor share ownership, so do the business group rights issuing companies. Rights  issuing companies experienced relatively large changes in investor ownership, namely >3% in the year prior to the issuance of the rights issue, thus increasing the company's intention to issue rights. But when viewed from the investors activities such as selling or capital expanding who loss >3%, it does not increase the company's intention to issue rights in the following year. RI with non-specific objectives does not have a stronger impact on changes in investor's share ownership of >5% in the company.

Abstrak :
Terhadap perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya selain dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya bisa melalui pasar modal. Dalam menawarkan saham, emiten wajib membuat prospektus yang merupakan informasi secara tulisan yang terkait initial public offering suatu emiten, dimana tujuannya pemegang saham publik tertarik untuk membeli efek atau saham yang dikeluarkan oleh emiten. Dalam menyampaikan prospektus tersebut tentunya wajib memuat informasi dan fakta material yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, telah mengeluarkan beberapa pengaturan terkait dengan penyampaian prospektus. Prospektus merupakan dokumen utama bagi pemegang saham publik untuk menentukan apakah akan memesan atau tidak atas efek yang ditawarkan tersebut. Dalam penyampaian prospektus tersebut Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan untuk memeriksa kecukupan fakta material yang disampaikan dalam prospektus. Begitu juga konsultan hukum pasar modal selaku profesi penunjang pasar modal wajib menyampaikan fakta material dalam prospektus. Sehingga dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun konsultan hukum tidak melakukan kewajibannya maka turut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Begitupun pemegang saham publik wajib diberikan perlindungan hukum atas saham yang telah dibeli berdasarkan informasi yang tidak disampaikan oleh emiten dalam prospektus berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. ......For the companies that required funding to develop their business apart from banking institutions or other financial institutions can go through the capital market institutions. In offering shares the prospective issuer must prepare a prospectus which is in writing information related to the initial public offering of an issuer in which the objective of prospective public shareholders will interested in ordering securities or shares issued by the prospective issuer. In submitting the prospectus, the prospective issuer is obliged to fulfill all of the information and material fact determined by Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges. The Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges has issued several regulations related to the submission of prospectus. Prospectus is the main document for potential public shareholders to determine whether or not to buy the offered shares. For process of submission of the prospectus, the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges in charge of reviewing the fulfillment of material fact in prospectus. Capital market legal consultant as one of the capital market supporting professionals obliged to submit material fact in prospectus. In case that the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges and legal consultant did not comply with their obligation, therefore each of them responsible for the default based on Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market. In hence, public shareholders required to have legal protection on shares that have been purchased based on information not submitted by prospective issuers based on Article 30 law number 21 Year 2011 on Financial Service Authority and Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market.

Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi. ......This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager.