Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjodohan merupakan hal yang masih hangat dibicarakan karena dapat membuat salah satu pasangan menderita, khususnya pihak perempuan. Kasus-kasus mengenai perjodohan pun masih menjadi perbincangan dalam warta di Indonesia. Salah satu karya sastra Jawa yang membahas mengenai perjodohan adalah novel Kumandhanging Katresnan karya Any Asmara. Perjodohan tersebut dianggap sebagai pemenuhan atas takdir dari Tuhan. Para tokoh dalam novel Kumandhanging Katresnan dituntut untuk patuh terhadap perjodohan yang menjadi takdirnya. Tujuan penelitian ini bermaksud menjabarkan kritik terhadap takdir dalam novel Kumandhanging Katresnan melalui para tokoh dalam novel Kumandhanging Katresnan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjodohan dapat memberikan dampak buruk secara psikologis terhadap perempuan dan rentan mendapat kekerasan. Selain itu, para tokoh sebagai individu memiliki kebebasan dalam menentukan hidupnya, akan tetapi individu yang dapat berterima dalam menjalani kehidupan yang telah menjadi ketetapan Tuhan, akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa individu yang berterima pada ketetapan Tuhan akan memperoleh ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan.

---

Arranged marriage is still warm to be talked about because it can make one of the couples suffer, especially for the women. Cases of arranged marriage were still a discussion in Indonesia news. One of Javanese literary works that discussed the arranged marriage was the novel Kumandhanging Katresnan by Any Asmara. The marriage is regarded as fulfilling the destiny of God. The characters in the Kumandhanging Katresnan novel are required to be obedient to the arranged marriages that become their destiny. The purpose of this research aims to describe the criticism of fate in the novel Kumandhanging Katresnan through the characters in the novel Kumandhanging Katresnan. This study uses qualitative methods with a sociological approach. The results showed that arranged marriages can have a psychological impact on women and are vulnerable to violence. Besides, the characters as individuals have the freedom to determine his life, but individuals who can be accepted in living a life that has become God's provision will get unexpected results. Based on the analysis, it can be concluded that the individual who is grateful to God's determination will obtain peace, peace, and happiness."

"Dalam lingkup ekonomi, pernikahan memberikan dampak positif dengan adanya efisiensi biaya (Becker, 1976). Akan tetapi, dampak tersebut sepertinya tidak berlaku secara universal. Faktanya, pernikahan di usia dini seringkali diasosiasikan dengan dampak yang negatif, seperti kemiskinan. Dengan menggunakan data Susenas Kor 2013, penelitian ini menganalisis pengaruh usia menikah pertama terhadap status sosial ekonomi. Penelitian ini menemukan terdapat pengaruh positif dari usia menikah pertama terhadap status sosial ekonomi.

---

In the economic scope, marriage had a positive impact with cost efficiency (Becker, 1976). However, these effects do not seem to apply universally. In fact, early marriage is associated with negative effects, such as poverty. Using data Susenas Kor in 2013, this study analyzed the effect of the age at first marriage for socioeconomic status. This research found there is a positive effects on the age of first marriage for socioeconomic status."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tingkat pencapaian pendidikan dan usia menikah pertama di kalangan wanita Jepang masa kini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep pilihan rasional yang berkaitan dengan pernikahan dari Hamplova 2003 , Becker 1996 , dan Tsuya dan Mason 1995 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia pernikahan pertama wanita Jepang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya wanita Jepang yang melanjutkan penidikan tinggi, memasuki dunia kerja, serta pandangan terhadap pernikahan wanita Jepang masa kini.

---

ABSTRACTThis study focused on educational attainment and age of first marriage among Contemporary Japanese woman. The analysis of this study uses rational choice concept from Hamplova 2003 , Becker 1996 , and Tsuya and Mason 1995 . This study used qualitative descriptive method with literature review. The result of this research showed that age of first marriage among Japanese woman today is increasing from year to year, this is related to the increasing number of Japanese women who continue with higher education, entering the workforce, as well as the views of contemporary Japanese women towards marriage."

"ABSTRAKSeiring dengan bertambahnya pelaku perkawinan campuran di Indonesia, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran. Salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam perkawinan campuran adalah karena Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha, kecuali perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan membuatperjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Apabila perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka permasalahan akan timbul apabila dikemudian hari terjadi perceraian terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum atas bagaimana akibat hukum atas putusnya perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan campuran yang berupa Hak Guna Bangunan setelah perceraian (Analisis Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Dp). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, masing-masingsuami isteri berhak atas setengah dari jumlah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dan Warga Negara Asing tidak dimungkinkan untuk memiliki Hak Guna Bangunan meskipun didapatkan karena percampuran harta dalam perkawinan. Jika Warga Negara Asing mendapatkan Hak Guna Bangunan maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat kepemilikan. Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran terkait harta benda perkawinan, maka dapat dilakukan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACTAlong with the increasing number of mixed marriages in Indonesia, the more problems occur as a result of mixed marriages. One of the problems that often occurs in mixed marriages is that Indonesian citizens of mixed marriages are not permitted to have Freehold Title, Right to Build (HGB), or Right to Cultivate (HGU), unless the mixed marriage is carried out by making a nuptial agreement concerning the separation of assets. If a mixed marriage takes place without making a nuptial agreement, problems will arise if divorce then occurs especiallyin the case of division of assets obtained during the marriage. Based on the thesis background, the cause of the problem in this thesis are how the legal consequences of divorce on common property in a mixed marriage that takes place without a marriage agreement and how the position of property in mixed marriages in the form of Right to Build after divorce (Analysis of Religious Court Judgment Number 0391/Pdt.G/2017 PA.Dp) This research is normative research, with the typology of normative explanatory research. The results of thisresearch explain that if a divorce occurs, each husband and wife are entitled to half of the amount of common property obtained during marriage and Foreign Citizens are not allowed to have the Right to Build even though they are obtained due to mixing assets in marriage. If Foreign Citizens get the Right to Build then within a period of 1 year, they must release or transfer to other parties according to the conditions of ownership. To minimize the problems that occur in mixedmarriages related to marital property, a mixed marriage can be done by making a nuptial agreement."