Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh usia kawin pertama wanita terhadap kesehatan maternal yang diukur dari kejadian komplikasi persalinan dan kesehatan bayi yang diukur dengan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Penelitian ini menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 pada wanita usia subur (WUS) usia 15-49 tahun yang melahirkan anak pertamanya pada kurun waktu lima tahun sebelum survei. Analisis data menggunakan metode logistik biner untuk unit analisis komplikasi persalinan dan binomial probit untuk unit analisis prevalensi bayi BBLR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kawin pertama (UKP) memengaruhi komplikasi persalinan dan bayi BBLR. peningkatan UKP cenderung menurunkan risiko mengalami komplikasi persalinan, tetapi peningkatan UKP disertai dengan kondisi ekonomi rendah akan cenderung meningkatkan risiko mengalami komplikasi persalinan. Selain itu, semakin rendah UKP atau semakin tinggi UKP cenderung meningkatkan peluang melahirkan bayi dengan BBLR.

---

ABSTRACT
This study aims to know the impact of age at first marriage (AFM) to maternal health based on complication during delivery, and baby's health based on baby with low birth weight (LBW). This study uses the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS 2017), on women aged 15-49 years old which had delivering baby in five years preceding survey, analyzes the first birth. Binary logistic regression uses to analyze the impact AFM to delivery complication, and binomial probit regression use to analyze the impact AFM to baby with LBW. The result show that AFM have a significant impact to delivery complication and baby with LBW. Higher AFM less likely complication during delivery, but higher AFM with low economic status more likely complication during delivery. In addition, lower AFM or higher AFM can improve the probability delivering baby with LBW.

Abstrak :
Studi ini menggunakan metode Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan usia minimal pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun dapat mengurangi probabilitas pernikahan dini sebesar 15% hingga 28%. Namun, hasil tersebut hanya berlaku untuk populasi yang diteliti dan tidak dapat diterapkan secara universal. Izin khusus untuk pernikahan dan faktor budaya masih mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Kendala implementasi kebijakan dan kompleksitas masalah juga menjadi hambatan dalam mengatasi pernikahan dini secara efektif. Diperlukan penelitian jangka panjang dan pemantauan untuk memahami secara menyeluruh dampak perubahan kebijakan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam masyarakat. ......This study utilizes the Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) method to evaluate the effectiveness of Law Number 16 of 2019 in reducing child marriages in Indonesia. The research demonstrates that increasing the minimum marriage age from 16 to 19 years can reduce the probability of child marriages by 15% to 28%. However, these findings are specific to the studied population and cannot be universally applied. Special marriage permissions and cultural factors still influence high rates of child marriages. Challenges in policy implementation and the complexity of the issue also hinder effective efforts to address child marriages. Long-term research and monitoring are necessary to comprehensively understand the impact of policy changes and promote sustainable behavioral changes within society.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai ketentuan perkawinan secara khusus yang diwujudkan lewat Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan pada tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan bukan merupakan bagian dari hukum perikatan, melainkan bagian dari hukum keluarga. Setiap orang yang akan menikah tetapi berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, harus membuat permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Malaysia merupakan salah satu negara yang juga mempunyai pengaturan mengenai perkawinan secara umum, yang dituangkan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 (Akta 303). Akta 303 memberikan batasan usia perkawinan untuk laki-laki apabila telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan untuk perempuan apabila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Malaysia juga mengenal tentang dispensasi perkawinan yang dikenal dengan sebutan discretion of judge (kewenangan hakim). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Artikel ini akan menganalisis hukum perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbandingan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. ......Indonesia is one of the countries that has specific marriage provisions which are realized through the Marriage Law which was passed in 1974. The Marriage Law defines marriage as a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family, both physically and mentally based on God Almighty. The Marriage Law regulates the minimum age of marriage for men and women is 19 (nineteen) years. Marriage is not part of the law of engagement, but part of family law. Any person who wishes to marry but is less than 19 (nineteen) years of age, must make an application to the Court for dispensation of marriage. Malaysia is one of the countries that also has a general regulation on marriage, which is outlined in the Islamic Family Law Act 1984 (Act 303). Act 303 limits the age of marriage for men to 18 (eighteen) years of age, and for women to 16 (sixteen) years of age. Malaysia also recognizes marriage dispensation which is known as the discretion of judge. This research uses the normative juridical method, which is collected through a literature study. This article will analyze marriage law based on the applicable legislation and make a comparison of two countries, namely Indonesia and Malaysia.

Abstrak :
Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy. Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu allocation, provision, delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB dan Kalimantan Tengah. Alokasi kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksana yang berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah perkawinan anak melalui program GAMAQ. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam. ......This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by social policy analysis framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated by the high number of child marriage cases in Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in 2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage cases in Indonesia. This study hopefully serves as a reference for both general and specific audiences, such as agents of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many dynamics in the prevention of child marriage in NTB and Central Kalimantan. The policy allocation in each region targets children, but there are still differences in the definition of children based on the laws that become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for the government as the fiscal strength of each region varies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh usia kawin pertama ibu terhadap pemenuhan hak kesehatan anak usia 6-23 bulan dengan menggunakan data SUSENAS 2017. Berdasarkan studi literatur, variabel usia kawin pertama diduga mengalami endogenitas sehingga variabel ini diprediksi dahulu menggunakan regresi OLS. Metode analisis pemenuhan hak kesehatan anak menggunakan regresi logistik biner dan regresi logistik ordinal. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa usia kawin pertama ibu berpengaruh positif terhadap pemenuhan hak ASI ekslusif, pemenuhan hak ragam makanan, dan pemenuhan hak imunisasi dasar lengkap. Secara keseluruhan, usia kawin pertama ibu berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pemenuhan hak kesehatan anak. ......This research aims to study the effect of mother's first age marriage on fulfillment of rights health of children aged 6-23 months in Indonesia using National Socio-Economic Survey 2017 data. Based on literature review, variable first age marriage is suspected to suffer from endogeneity, thus this variable is predicted using OLS regression in the first stage. The analysis method using the binary logistic regression and ordinal logistic regression. The result of data processing obtain that mother's first age marriage has a positive effect on fulfillment of exclusive breastfeeding right, fulfillment of the right to variety of food, and fulfillment of basic immunization rights. Overall, the mother's first age marriage has a positive effect on fulfillment of children's health rights.

Abstrak :
Tahun 2017 merupakan tahun dimana jumlah penduduk dengan status bercerai di Indonesia terbanyak sepanjang beberapa tahun kebelakang dan jumlah ini di proyeksikan akan terus bertambah hingga sepuluh tahun mendatang. Jika jumlah penduduk bercerai terus mengalami peningkatan, bukan tidak mungkin dampak-dampak dari perceraian itu sendiri akan semakin dirasakan baik oleh pasangan yang bercerai maupun pada anggota keluarga lainnya. Menurut Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung terdapat tiga belas alasan terjadinya perceraian di Indonesia dimana ke-tiga belas alasan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu faktor ekonomi, sosial dan demografi. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada pengaruh faktor demografi dan ekonomi terhadap status perkawian penduduk di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017 dan dengan menggunakan metode Multinomial Logistic Regression, penelitian ini menemukan bahwa sex ratio secara statistik signifikan mempengaruhi kemungkinan terjadinya cerai baik cerai hidup maupun cerai mati dimana semakin tinggi sex ratio maka kemungkinan terjadinya cerai akan berkurang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin lama usia perkawinan pasangan maka kemungkinan terjadinya cerai akan meningkat baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain melihat pengaruh dari faktor-faktor tersebut pada penduduk secara keseluruhan, penelitian ini juga melihat pengaruh dari faktor-faktor yang ada terhadap penduduk laki-laki dan perempuan secara terpisah.

---

Year 2017 is the year with the largest number of the population with the divorce status in Indonesia for the past few years and this number is projected to continue growing for the next ten years. If the number of divorced population continues to rise, it is not impossible that the effects of divorce itself will significantly impact the divorced couples as well as other family members. According to the Directorate General of Religious Justice Institution of the Supreme Court (Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung), there are thirteen reasons of divorce in Indonesia which are classified into three major groups, namely economic, social and demographic factors. In this study, the researcher will focus on the influence of demographic and economic factors on the marital status of the population in Indonesia. By using data from the National Economic Social Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional) of year 2017 and the Multinomial Logistic Regression method, this study concludes that the sex ratio statistically significantly affect the possibility of divorce where the higher the sex ratio, the likelihood of divorce will decrease. This study also shows that the longer the years of marriage, the possibility of divorce will increase. Other than examininbg the influence of these factors on the population as a whole, the study also examines the impacts of existing factors to male and female populations, respectively.

Abstrak :
Studi ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia, kebijakan SD INPRES program, yang diikuti oleh generasi pertama dapat memberikan manfaat kepada anaknya atau generasi keduanya dalam bentuk usia menikah pertama sebagai proksi dari manfaat non-tunai dari pengembalian pendidikan. Dengan menggunakan IFLS 4 dan 5 dan juga data dari Duflo, studi ini mengaplikasikan different in different model untuk menganalisis manfaat orang tua dari SD INPRES program dapat mempengaruhi preferensi anaknya dalam bentuk tambahan rata-rata usia menikah. Interaksi antara kelompok grup berdasarkan tahun lahir dan jumlah sekolah yang dibangun berdasarkan lokasi lahir orang tua digunakan untuk menentukan apakah masing-masing orang tua menerima manfaat dari adanya program. Hasil estimasi menemukan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa orang tua yang mendapat manfaat dari SD INPRES program mempunyai dampak kepada anaknya dalam bentuk tambahan usia menikah. Lebih lanjut lagi, lokasi spesifik dari pelaksanaan program dapat mempengaruhi hasil tingkat signifikansi dari model regresi. ......This study aims to examine how the largest Indonesian schools construction program in 1974, the SD INPRES program, experienced by first generation can give benefits to their children or their second generation in forms of age of first marriage as a proxy of non-cash benefit of return of education. Using IFLS 4 and 5 data and Duflo’s data, this study applies the different in different model to analyze if first generation benefited from the SD INPRES program can affect their children preference with an increasing average age of first marriage. Interaction of young cohort based on parent year of birth and number of schools constructed based on parent location of birth are used to decide if each of the parents can benefited from the program or not. The main finding suggests that there is no significance evidence that parent benefits from the SD INPRES program has an effect to a higher preference on children age of marriage. Furthermore, any specific location can leads to a significance findings in the regression model.

Abstrak :
Dalam lingkup ekonomi, pernikahan memberikan dampak positif dengan adanya efisiensi biaya (Becker, 1976). Akan tetapi, dampak tersebut sepertinya tidak berlaku secara universal. Faktanya, pernikahan di usia dini seringkali diasosiasikan dengan dampak yang negatif, seperti kemiskinan. Dengan menggunakan data Susenas Kor 2013, penelitian ini menganalisis pengaruh usia menikah pertama terhadap status sosial ekonomi. Penelitian ini menemukan terdapat pengaruh positif dari usia menikah pertama terhadap status sosial ekonomi. ......In the economic scope, marriage had a positive impact with cost efficiency (Becker, 1976). However, these effects do not seem to apply universally. In fact, early marriage is associated with negative effects, such as poverty. Using data Susenas Kor in 2013, this study analyzed the effect of the age at first marriage for socioeconomic status. This research found there is a positive effects on the age of first marriage for socioeconomic status.