Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Disriyanti Laila, author

Pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisa kasus putusan nomor 33/Pdt.G/1995/PN.JKT.Sel)

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21353

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ma’wa Naomi Alatas, author

Akibat Penetapan Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Terhadap Harta Bersama (Studi Penetapan: No 341/Pdt.P/2017/PN. Mlg, No 708/Pdt.P/2019/PN. Tng, dan No 150/Pdt.P/2021/PN. Bgr) = The Legal Consequences of Determination of Non-Appearance Condition to Matrimonial Assets (Study of Determination: No 341/Pdt.P/2017/PN. Mlg, No 708/Pdt.P/2019/PN. Tng, and No 150/Pdt.P/2021/PN. Bgr)

Keadaan tidak hadir merupakan keadaan seseorang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberikan kuasa atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Atas keadaan yang demikian maka terjadi ketidakpastian hukum bagi dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan, karena keadaan tersebut tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Untuk itu, di dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauzah Askar, author

Pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam, UU No.1/1974 tentang perkawinan & praktek di Pengadilan Agama

1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lia Amalia, author

Pembatalan perkawinan menurut hukum islam , undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) studi kasus putusan pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan nomor 790/Pdt.G/2003/PA.CBN)

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sakral pada Allah swt. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya harus dibatalkan melalui permohonan pembatalan perkawinan, agar terhindar dari kebathilan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21371

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian