Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor selama Februari ? Mei 2009 ini, pengabaian terhadap hak atas pelayanan kesehatan terhadap tahanan serta narapidana penderita TBC masih ditemukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari petugas maupun narapidana. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan banyak kendala dalam proses pelayanan kesehatan bagi pasien penderita TBC di LP Bogor. Terlambatnya deteksi terhadap kasus TBC paru, rendahnya kualitas kesehatan penghuni, masalah overkapasitas, belum adanya ruang isolasi khusus bagi pasien penderita TBC paru, serta terbatasnya anggaran menjadi kendala yang dihadapi para petugas kesehatan dalam upaya penanggulangan terhadap penyakit TBC paru di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor. Namun yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan terhadap penyebaran penyakit TBC di lingkungan LP Bogor ternyata bukan hanya disebabkan oleh minimnya fasilitas lapas, namun juga disebabkan karena lemahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik oleh penghuni, maupun petugas lapas.

---

In the research conducted at Bogor Penitentiary Class IIA in February - May 2009, negligence towards the inmates? rights to health care, including inmates suffering from TBC, is still found. This research uses descriptive - qualitative approach. Data is gathered through in-depth interview with inmates and wardens. This research finds a lot of hurdles in health care for inmates suffering from TBC in Bogor Penitentiary. Late detection, low general health level, overcapacity, the absence of special isolation unit, and very limited budget are the obstacles for the administrators. But that?s not all. Another contributing factor is the lack of quality in human resources both for the inmates and the wardens."

"Indonesia merupakan negara dengan keadaan geografi cenderung sering terjadi bencana alam. Demikian pula Jawa Barat yang mempunyai banyak gunung berapi yang masih aktif. Maka menjadi pertanyaan sudahkah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Cirebon siap menghadapi bencana ?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Cirebon dalam menghadapi bencana, dilakukan studi deskriptif dengan rancangan komparasi atas standar Baku terhadap keadaan 7 Rumah Sakit Umum daerah, melalui pendekatan kuantitatif data sekunder dan kualitatif.Informan dalam penelitian ini seluruh Direktur RUD dan seluruh Kepala Instalasi Instalasi Rawat Darurat se-Wilayah Cirebon. Digunakan analisa univariat dari data kuesioner kemudian dilakukan pembobotan sehingga dihasilkan skor kesiapan IRD, selanjutnya dilakukan analisa kesenjangan melalui wawancara mendalam dengan memperhatikan apa, siapa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana ketidaksiapan IRD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Cirebon tidak siap menghadapi kegawat daruratan bencana/sehari-hari. Setelah dilakukan analisa kesenjangan maka yang menjadi alasan ketidak siapan adalah;Pertama: kurangnya dukungan para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana/Sehari-hari (SPGDT-B/S) yang disebabkan antara lain adalah kurangnya pemahaman akan SPGDT-B/S, kurangnya sosialisasi tentang standar klasifikasi IRD di Indonesia, standar kendaraan pelayanan medik dan yang penting juga adalah keterbatasan RSUD ermasuk Pemerintah Kota dan Kabupaten.Kedua: kurangnya kepedulian Kepala IRD selaku manajer penanggulangan kegawat daruratan terpadu bencana dalam mengelola sumber daya akibat kurangnya dukungan manajemen. Ketiga: kurangnya sosialisasi SPGDT-BIS serta dukungan akan kelengkapan sumber daya IRD dari Departemen Kesehatan Khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

---

Indonesia is a state that geographically tends to face with natural disasters. So the question is, are general hospitals ready to face disasters?

This research aimed at knowing the readiness of General Hospital at Cirebon Regions in facing with disasters. This research is a descriptive study using comparative design based on the standard to the conditions of 7 General Hospital through qualitative and quantitative data approaches.

The informers in this research are all Directors of General Hospitals and all Head of Emergency Units at Cirebon regions. A uni-variant analysis is used generated from questionnaire data then scoring it to make level of readiness of emergency unit. Then a gap analysis was done through in-depth interview with take into consideration what, who, why, where, and when, and how the un-readiness of emergency unit.

The result of research shows that all general hospitals in Cirebon regions are not ready to face with daily emergency/disaster. After it is analyzed, the reason for unreadiness is due to:

First: lack of support from all director-of hospital to the Integrated System of Daily Emergency/Disaster Management (SPGDT-BIS) that caused by lack understanding to SPGDT-BIS, lack of socialization of standard classification of Emergency Unit in Indonesia, standard of medical service vehicle, and the important thing is lack of budget of general hospital including District and City Government.

Second: lack of attention of l-lead of Emergency Unit as manager of integrated emergency management in managing resources due to lack of support from management. Third: lack of socialization of SPGDT-BIS and support to the completeness of resources of emergency unit from Department of Health particularly from Directorate of Medical Services."

"Menurut standar nasional, pelayanan obstetri harus mampu melakukan tindakan bedah sesar emergensi dalam waktu 30 menit dari keputusan dibuat (response time). Evaluasi pada tahun 2012, RSUP dr Kariadi tidak dapat memenuhi standar tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka response tim bedah sesar emergensi dan faktor–faktor yang menyebabkan tidak tercapainya standar tersebut.Dilakukan penelitian kuantitatif untukmencari angka response tim disertai wawancara untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi response time tersebut. Sebanyak 207 operasi bedah sesar emergensi dilakukan evaluasi.Didapatkan angka response time 54 menit.Tidak tercapainya standar nasional response tim berkaitan dengan belum adanya standar prosedur operasional tentang persiapan operasi bedah sesar emergensi. Sehingga disarankan untuk segera dibuat standar prosedur operasional yang melibatkan tim multidisiplin. ......According to national standards, obstetric services must be able to perform emergency cesarean section within 30 minutes of the decision made (response time). Evaluation in 2012, Doctor Kariadi General Hospital was unable to meet this standards. This study aims to determine the response time of emergency cesarean section and the factors that lead to failure to achieve this standards. Quantitative research conducted to find the response time and interview to determine what factors affect the response time. A total of 207 emergency cesarean section evaluated during the study. The mean response time was 54 minutes. Failure to achieve the national standard response time is related to the lack of standard operating procedures on the preparation of emergency cesarean section. So it is advisable to immediately create a standard operating procedure that involves a multidisciplinary team."

"Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit RK Charitas dituntut untuk segera meningkatan kualitas karena masih menghadapi berbagai permasalahan seperti terjadinya penumpukan pasien, lamanya waktu pelayanan, dan tingginya keluhan pasien. Lean thinking telah berkembang menjadi metode yang banyak digunakan di rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi arus pasien IGD saat ini, (2) untuk mengidentifikasi dan menghilangkan proses yang tidak bernilai, dan (3) mengusulkan future state value stream map (VSM). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan action research. Pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung keseluruhan aktivitas di IGD untuk memetakan current state VSM, dan mengidentifikasi waste serta menentukan value added dan non value added activity. Simulasi dilakukan untuk mengurangi aktivitas non value added yang dapat dihindari sebagai dasar pengajuan future state VSM. Hasil penelitian ini menemukan 38 aktivitas yang dilakukan oleh pasien di IGD RS RK Charitas, rata-rata waktu yang dibutuhkan pasien adalah 405 menit dan kegiatan yang paling memakan waktu adalah menunggu transfer ke rawat inap. Setelah waste dieliminasi, seluruh proses aktivitas di IGD turun dari 38 menjadi 29 aktivitas saja serta terjadi peningkatan value added sebesar 17,97%. Keseluruhan hasil tersebut menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa penerapan lean thinking di IGD RS Charitas telah terbukti mereduksi waste dan meningkatkan value added. Penerapan future state VSM dalam jangka pendek, menengah dan panjang meliputi antara lain aplikasi 5S, membuat sistem informasi emergensi di unit radiologi dan mengubah layout triase adalah rekomendasi yang diajukan dari penelitian ini. ......Emergency department (ED) face problems with overcrowding, access block, cost containment, and increasing demand from patients. In order to resolve these problems, there is rising interest to an approach called "lean thinking". This study aims to (1) evaluate the current patient flow in ED, (2) to identify and eliminate the non-valued added process, and (3) to propose a future state value stream map (VSM). It was a qualitative study. The first step is we observe the whole activity in ED and make a current state VSM, than we apply lean thinking to find waste and identify value added and non value added activity. The last step is to eliminate the avoidable non value added activity and propose the future VSM Among all the processes carried out in ED at RK Charitas Hospital, the most time consuming processes were to wait for an admission bed (boarding). After the waste is eliminated, the entire process of activity in the ER drops from 38 to 29 activities only. Value added activity increased by 17.97%. The application of lean thinking hopefully can improve the patient flow in ED. Acquiescence to the principle of lean is crucial to enhance high quality emergency care and patient satisfaction. "

"Penanganan kasus gawat janin dengan sistem code green bertujuan mempercepat response time evakuasi janin ke luar rahim. Sistem code green telah dilaksanakan sejak tahun 2007 di Instalasi Rawat Darurat RSUP Sanglah Denpasar. Namun demikian belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem code green dengan pendekatan kualitatif dan disain studi kasus. Pengumpulan data primer dan sekunder didapat melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Constraints yang memandang sistem sebagai kesatuan mata rantai. Evaluasi juga dilakukan dengan menganalisis enam variabel pada diagram Ishikawa (fishbone diagram) meliputi man, method, material, machine, management dan milieu. Penelitian ini menemukan pemanjangan response time dalam sistem code green pada tahap penegakan diagnosis sampai menghubungi announcer sebagai the weakest link dari penerapan sistem. Variabel yang menyebabkan the weakest link dari sistem ini adalah sumber daya manusia yakni ketiadaan dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) di tempat kerja Ketiadaan DPJP (tidak on site) dalam penerapan sistem code green, terutama pada tahap pelayanan pertama yaitu penegakan diagnosis sampai menghubungi announcer berakibat fatal mengingat adanya keharusan bagi dokter residen kebidanan melaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada DPJP. Penelitian ini menyarankan agar pihak manajemen RSUP Sanglah Denpasar mengupayakan keberadaan DPJP di tempat tugas (on site), melakukan kajian standard opersional prosedur, dan melaksanakan monitoring penerapan sistem code green secara berkesinambungan. ......Code green system in management of fetal distress cases have purposes to improve response time on unborn baby evacuation process. Code green system have been implemented since 2007 in Emergency Department of Denpasar Sanglah General Hospital. However, there was no any evaluation process which was performed to assess the successes of implementation of code green system. The aim of this study is to evaluate the implementation of code green system with qualitative approach and case study design. Primary and secondary data were collected by a numbers efforts (by a few methods) such as in-depth interview, and observation participative. The theory of constraints (TOC) which postulate system as a chain was used as a based theory in this study. This study analyzed six variables of Ishikawa's diagram (Fishbone diagram) such as man, method, material, machine, management, and milieu. This study found delay response time in code green system at the step of process from diagnosis to contact the announcer as a weakest link on the implementation of code green system. The cause of this weakest link was human resources. Obstetrician who in charge was not present during implementation of the code green system especially in the first step which the services was started from diagnosis until announcer informed when obstetric and gynecology resident reported and request approval from obstetrician who in charge in that critical moment. This study give recommendation such as to present an obstetrician who in-charge in field of services, to conduct a regular standard operational procedure review, and to perform continuing monitors and evaluations of code green system was needed."

"Informed consent merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan medis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai informed consent sangat diperlukan baik pada pihak yang memberikan pelayanan kesehatan (health providers) dan pihak yang menerima pelayanan kesehatan (health receivers). Namun terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya informed consent, yakni dalam keadaan gawat darurat. Skripsi ini fokus pada kondisi-kondisi gawat darurat medis yang diatur dalam undang-undang yang mengecualikan pelaksanaan informed consent serta penerapan pengecualian ini terhadap gugatan perbuatan melawan hukum terhadap dokter yang tidak melaksanakan informed consent karena kondisi pasien yang tidak dapat menunggu untuk dilaksanakannya informed consent. Terkait kondisi gawat darurat, pada peraturan perundang-undangan di Indonesia telah terdapat pengaturan mengenai pelayanan kegawatdaruratan, namun masih terdapat kerancuan terkait indikator mengenai keadaan darurat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan tipe deskriptif, data bersumber penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum dan data primer yakni melalui wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Informed Consent dalam tatanan perundang-undangan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ MENKES/III/PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jika dikaitkan dengan hukum perikatan, informed consent timbul berdasarkan transaksi terapeutik yakni perikatan usaha (inspanningsverbintenis) antara dokter dan pasien. Pengecualian terhadap informed Consent didasari kewajiban dokter untuk mengusahakan upaya secara maksimal dalam demi kesehatan pasien termasuk dalam kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat ini juga telah diatur dalam PERMENKES 47/2018 dimana suatu kondisi merupakan kondisi gawat darurat apabila memenuhi kriteria gawat darurat. ......Informed consent is one of the most important elements that must be fulfilled before taking medical action. Therefore, an understanding of informed consent is needed both for those who provide health services (health providers) and those who receive health services (health receivers). However, there are conditions that make it impossible to carry out informed consent, namely in an emergency.This thesis focuses on medical emergency conditions regulated by law which exclude the implementation of informed consent as well as the application of this exception to lawsuits against doctors who do not carry out informed consent because of the patient's condition who cannot wait for informed consent to be carried out. Emergency conditions in Indonesian laws and regulations are regulated through arrangements regarding emergency services, but there is still confusion regarding indicators regarding emergencies. The research was conducted using a juridical-normative method with a descriptive type, the data sourced from the research were secondary data in the form of legal materials and primary data, namely through interviews. Based on research conducted by the author, Informed Consent in statutory arrangements is regulated in several regulations, including the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290/MENKES/III/PER/III/ 2008 concerning Approval of Medical Actions. Based on the law of obligations, informed consent arises based on therapeutic transactions, namely business engagements (inspanningsverbintenis) between doctors and patients. Exceptions to informed consent are based on the doctor's obligation to make maximum efforts for the sake of patient health, including in emergency situations. This emergency condition has also been regulated in PERMENKES 47/2018 where a condition is an emergency condition if it meets the criteria for an emergency."

"Pendahuluan: Instalasi gawat darurat (IGD) sebagai unit yang sangat penting di rumah sakit memiliki banyak masalah terkait indikator mutu antara lain peningkatan 20,9% length of stay (LOS), adanya 2,2% pasien yang tidak mendapatkan triase, 8,6% pasien yang mendapatkan kejadian medis yang dapat dicegah dan angka kematian sebesar 14,6%. Permasalahan ini harus diselesaikan agar tidak menganggu kinerja IGD dan rumah sakit, salah satu caranya adalah menggunakan lean thinking. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lean tools yang paling banyak digunakan dan dampaknya pada indikator mutu di IGD. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan penelusuran studi melalui database PubMed, Scopus dan EBSCO yang menghasilkan 19 studi terinklusi dari tahun 2011-2021. Hasil: Penelitian ini menemukan sebagian besar IGD di studi terinklusi berhasil meningkatkan indikator mutunya melalui implementasi lean thinking. Lean tools yang paling banyak digunakan adalah Value Stream Mapping (VSM) pada fase define dan kaizen pada fase improve, sedangkan indikator mutu yang paling banyak digunakan adalah door to doctor time sebagai luaran primer dan length of stay (LOS) sebagai luaran sekunder.......Introduction: The emergency department (ED) as a very important unit in the hospital has many problems related to quality indicators, including an increase of 20.9% length of stay (LOS), 2.2% of patients who did not receive triage, 8.6% of patients who get preventable medical events and the mortality rate is 14.6%. This problem must be resolved so as not to interfere with the performance of the ED and hospital, one of the solutions is to use lean thinking. Therefore, this study aims to determine the most widely used lean tools and their impact on quality indicators in the ED. Methods: This study used a literature review method by tracing studies through the PubMed, Scopus and EBSCO databases which resulted in 19 included studies from 2011-2021. Results: This study found that most of the ED in the included study succeeded in improving their quality indicators through the implementation of lean thinking. The most widely used lean tools are Value Stream Mapping (VSM) in the define phase and kaizen in the improve phase, while the most widely used quality indicators are door to doctor time as the primary outcome and length of stay (LOS) as the secondary outcome."

"Kondisi crowding di Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah menjadi isu global di seluruh sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia lebih dari dua dekade. Hal ini disebabkan karena tingginya angka boarding time  yang menyebabkan penumpukan jumlah pasien yang ada di IGD. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan dengan keterlambatan boarding time di instalasi gawat darurat. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan database Pubmed, Scopus, Proquest, Google Scholar dan Library UI menghasilkan 15 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir, membahas faktor yang berhubungan dengan keterlambatan boarding time di instalasi gawat darurat, dan artikel dengan metode kuantitatif, kualitatif, dan mix-method. Hasil studi terinklusi dari 15 artikel menghasilkan beberapa penyebab keterlambatan boarding time di IGD diantaranya yaitu ketersediaan tempat tidur yang disebabkan oleh kepulangan pasien yang tidak terencana dan membutuhkan waktu 118 menit (2 jam) lebih lama dibandingan kepulangan yang direncanakan. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan tidak hanya menyebabkan naiknya angka boarding time, namun juga menurunkan pelayanan kesehatan dan pasien safety. Waktu diagnosis pasien pada saat di IGD membutuhkan waktu lebih lama karena dokter perlu mengantongi data lebih banyak untuk memutuskan diagnosis pasien. Pasien yang masuk ke IGD merupakan pasien dengan kegawatdaruratan tinggi, semakin darurat membutuhkan diagnosis yang lebih lama pula dan menambah waktu boarding time di IGD. Ketersediaan bangsal khsusus memakan waktu banyak pada saat boarding time karena selain memerlukan treatment khusus, jumlah bangsal khusus ini juga terbatas. Tingkat kapasitas rumah sakit yang tinggi meningkatkan pula angka boarding time karena pasien harus menunggu pelayanan kesehatan akibat antri, sehingga meningkatkan angka boarding time. Konsultasi antara pasien dengan dokter terjadi di IGD pada pasien dengan kegawatdaruratan yang tinggi, sebab sebelum memberikan tindakan, dokter perlu mengetahui lebih dalam sakit yang dialami oleh pasien. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan keterlambatan boarding time dirumah sakit ialah ketersediaan tempat tidur, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, waktu diagnosis pasien, tingkat kegawatdaruratan, ketersediaan bangsal khusus, tingkat kapasitas rumah sakit yang tinggi, dan jumlah konsul dengan dokter spesialis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai standar waktu boarding time di instalasi gawat darurat yang ada pada rumah sakit.......Crowding conditions in the Emergency Unit has become a global issue in all health care systems for more than two decades. This is due to a high number of boarding times which causes an accumulation number of patients in the ER. The purpose of this study sought was to determine the factors associated with boarding time delays in the emergency department. The researcher used a literature review as a method and used Pubmed, Scopus, Proquest, Google Scholar, and UI Library databases which produces 15 included articles, and articles published in the last ten years, discussing factors related to boarding time delays in the emergency department, and articles with quantitative methods. , qualitative, and mix-method. The results of the included study from 15 articles resulted in several causes of delays in boarding time in the ER, including the availability of beds caused by the patient's unplanned return and taking 118 minutes (2 hours) longer than the planned return. The limited number of health workers not only causes an increase in boarding time but also reduces health services and patient safety. The patient's diagnosis time in the ER takes longer because doctors need to collect more data to make a patient's diagnosis. Patients who enter the ER are patients with high emergencies, the more emergency requires a longer diagnosis and increases the boarding time in the ER. The availability of special wards takes a lot of time at boarding time because apart from requiring special treatment, the number of special wards is also limited. The high level of hospital capacity also increases the number of boarding times because patients have to wait for health services due to queuing, thereby increasing the number of boarding times. Consultations between patients and doctors occur in the ER for patients with high emergencies, because before taking action, doctors need to know more about the pain experienced by the patient. It can be concluded that the factors related to the delay in boarding time at hospital are availability of beds, limited number of health workers, time of patient diagnosis, level of emergency, availability of special wards, high level hospital capacity, and number of consuls with specialist doctors. Therefore, it is necessary to conduct a study on the standard boarding time in the emergency department at the hospital."