Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perhitungan biaya satuan pemasangan Catheter Double Lumen CDL jika diubah dari rawat inap ke One Day Care ODC kemudian biaya satuan tersebut dibandingkan dengan tarif rawat jalan pada INA-CBG untuk mengetahui kelayakan tindakan pemasangan CDL menjadi ODC dari segi biaya. Penelitian ini adalah penelitian terapan. Data dikumpulkan melalui daftar pertanyaan formulir dan observasi. Data biaya yang dikumpulkan adalah data biaya pada bulan Januari-Desember tahun 2017 yang selanjutnya akan diolah sesuai dengan metode activity based costing ABC. Hasilnya hanya biaya satuan CDL jangka pendek yang di bawah tarif INA-CBG dengan kode N-2-12-O. Untuk menentukan kelayakan tindakan pemasangan CDL menjadi ODC jika dilihat dari biaya tidak dapat diperbandingkan langsung dengan tarif INA-CBG begitu saja karena harus diperhitungkan juga dengan tindakan ODC lain yang memiliki kode INA-CBG yang sama. ......This undergraduate thesis analyze the calculation of CDL rsquo s unit cost if it is going to change from hospitalized care service to One Day Care ODC. The unit cost then compared by the INA CBG fare in order to find out the feasibility of ODC Catheter Double Lumen in terms of cost. This research is an applicative research using quantitative method. The data were collected by the list of questions in form and also by doing an observation. The data which contain information about the cost on January to December 2017 will be calculated using an ABC method. The result showed that short term CDL unit cost is below the INA CBG fare with N 2 12 O code. Whereas, the long term CDL unit cost is almost doubled from INA CBG fare. The feasibility of CDL to be an ODC can not be compared directly because it must be taken into calculation with another ODC actions which have the same code."

"Penyelengaraan program kesehatan memerlukan pengembangan sistem pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang mampu menghasilkan tersedianya tlana yang memadai. Pembiayaan dari sektor sektor swasta utamanya pembelanjaan masyarakat merupakan porsi terbesar dari pembiayaan kesetiata. Kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan adalafi sekitar 65% dan sisanya seoesar 35% dari sektor publik, Dari kontribusi sektor swasta dan masyarakat yang sekitar 65% itu, pada anak di indonesia. Demikian pula di RSUD. Tarakan dan Budhi Asih, kasus diare/GE pada tahun 2006 berada pada posisi pertama dan kedua dari tiga penyakit terbanyak kedua RSUD tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dengan populasi pasien yang memiliki diagnosis diare dengan dan tanpa diagnosis penyerta dan diagnosis penyulit yang terjadi pada bulan januari 2007 sampai juni 2007. Sedangkan sampelnya adalah pada kelompok umur anak-anak. Data didapat dari catatan medik pasien di bagian rekam medik RSU. Budhi Asih dan RSUD. Tarakan, sedangkan data untuk mencari unit cost pelayanan diare didapat dari bagian keuangan serta unit-unit terkait dikedua RSUD tersebut.Dari Pene1itian ini didapatkan adanya perbedaan aalam biaya di re pada clinica pathway yang pra standard dan standard. Dimana pada diagnose diare tanpa penyerta penyulit mengalami penurunan pada clinical pathway yang sudah ditandar"sasi. Sedangkan pada Diagnosa diare dengan penyerta, penyulit terjadi kenaikan biaya pada clinical patHway yang sudah di sta darisasi. Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat terlihat bervariasinya biaya dari penyakit diare sebelum menggunakan clinical pathway dan terlihat penggunaan clinical pathway yang sudah distandadsasi dapat menjadi acuan sehingga terjadi keteraturan dalam penatalaksanaan peny:akit. Namun dari segi biaya, dihasilkan suatu continous improvement dalam segi pelayanan maupun segi biayanya. Dan juga datam perhitungan cost of treatment harus mempertimbangkan variabel harga-harga yang dapat berubah tergantung kondisi perekonomian. ......Health program development needs support from government as well as society which includes budget from private sector. The cost from private sector is the main contributor to our health expenses. The contributions around 65 percent and the rest 35 percent comes from public sector. From that 65 percentage mostly still using mean of payment by paying for each service (fee for service), and only 14 percent of that society is covered By health insurance.The method is quantitative, descriptive, using all patient with indication diarrhea with or without difficulties and complication from January 2007 to June 2007. The sample is children. The data is taken from medical record department and for the unit cost on diarrhea treatment is gathered from finance department and other related department at Budhi Asih and Tarakan Hospital.The research found differences between cost of treatment inter-hospital, intra-hospital and between cost of treatment standard and pre standard based on clinical pathway standard an pre standard. In diarrhea with no complication there's a decrease in standardize clinical Path way's cost of treatment compare to pre-standard cost of treatment. In diarrhea with difficulties a d diarrhea with difficulties complications there's an i crease in standardize clinical pathway's cost of treatment compare to pre standard cost of treatment. Based on the result, it reveals there's a variation between cost of treatment pre-standard clinical pathway witn cost of treatment standard clinical pathway and also a variation in treatment in both kind of clinical pathway. Prom the result also found that clinical pathwa standarJ:J could be used as p ttem in terms of treatment resulting in maxima quality of care. Although in standard clinical pathway there's an increase in cost of treatment. But the point o clinical pathway is not only about the cost but mainly about patient focus."

"Menurut WHO remaja adalah kelompok usia I0-19 tabun. Kelompok ini merupakan populasi yang besar yaitu sekitar 20% dari jumlah penduduk. Kelompok ini memberikan kontribusi bermakna dalam pencapaian MDG's 2015, yaitu AKP 5011.000 K.H, AKB 5611.000 K.H dan Prevalensi BBLR tertinggi (>8%) terjadi pada kelompok ibu < 20 tabun. (SDKl 2007). Juga ditemukan kontribusi tidak langsung pada kelompok remaja yang memberi kontribusi pada risiko kematian bayi antara lain 8,3% hipertensi mulai dijumpai pada usia muda (15-17 tabun), 16,3% anemia (15-24 tabua), dan masalah perilaku seperti kebiasaan merokok (33%} teljadi pada umur < 20 tabun, serta persentasi kumulatif tertinggi (54,76%) kasus AIDS terjadi pada kelompok umur 20-29 tabun. Kebanyakan lrelompok ini ada di sekolah formal, Informal dan non formal. Menjadi penting untuk mendidik merelre agar menjadi lebih baik dl masa datang. Departemen Kesehatan mengembangkan puskesmas sehagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sebagai upaya strategik untuk menjangkau kelompok ini. Pada tabun 2008, di Kota Sukabumi ditemukan 0,78% siswa anemia, 8,2% gizi lebih dan 32% Hb < 12 gr%. Sedangkan berdasarkan pelaporan PKPR tabun 2008 di kota Bogor ditemukan 1.009 kasus gizi, 570 gangguan belajar dan 329 kasus gangguan haid. Kota Sukabumi dl kenai sebagai kola juara dalam perlomhaan lJKS dan Bogor pada tabun 2003 implementasi PKPR, pada tabun 2006 semua puskesmas sudah PKPR. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan mana yang lebih efisien. Disain penelitian dengan cross sectional dan analisis biaya minimisasi. Perhitungan biaya menggunakan ABC (Aetivity Based Costing). Hasil studi ini adatab PKPR lebih efisien. ......Adolescent according to WHO is a group of teenager between 10 to 19 years old. This group is a large population (20%) of the total population in Indonesia.. This group contributes a significant influence to reach the MDG's 2015 goals, where Perinatal Mortality Rate (PMR) is 50/I ,000 KH, Infaot Mortality Rate (IMR) is 56/1,000 and the high Low Birth Weight Rate (>80%) in a group of mothers age below 20 years (IDHS 2007). It was also found indirect contribution to the risk of infant death. For example 8.3% hypertension cases were found in young ages (15 to 17 years), as well as 16.3% of anemia (IS to 24 years), and behavior problems such as smoking habit (33%). The highest cumulative percentage (54.76%) of AIDS' cases is also found in a group of adolescent ages between 20 to 29 years. Most of them are attending formal school, informal as well as non formal education. It is important educate this group for a better future. The Ministry of Health (MOH) uses the Health Centre as Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) or Adolescent Friendly health services (AFHS) as a strategic approach to reach the adolescent group by health workers. In 2008, it was found that in Sukabumi 0.78% student was having anemia, 8.2% with obesity and 32% was having Hb < 12 gr %. On the other hand, based on AFHS analysis year 2008 in Bogor, it was found 1,009 cases with obesity, 570 cases with problems in study and 329 cases related with menstruation problems. Sukabumi is known as a champion city for variety of UKS national championship, and Bogor in the year of 2003 implemented a trial on AFHS aod since 2006 all Puskemas have been transformed to AFHS. The objective of this study is to describe which intervention is more efficient. We employed a cross sectional design and Cost Minimization Analysis (CMA). "

"Tarif pemeriksaan IMS di Puskesmas Mangga Besar hingga saat ini sebesar Rp. 20.000,- per kunjungan. Apabila biaya tersebut ditingkatkan ada kemungkinan daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Sementara apabila diturunkan ada kemungkinan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan yang ada. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui besar tarif pemeriksaan IMS di Klinik Jelia Puskesmas Mangga Bcsar Jakarta Barat yang rasional dengan memperhatikan biaya satuan. tingkat pemulihan biaya, tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat Jenis penelitian ini adahth study analitik dengan pendekatan perhitungan cost ana/isis. Metode analisis biaya yang digunakan adalah, Activity Based Costing (ABC) yang menelusuri biaya berdasarkan Clinical Pathway, selain itu juga mengumpulkan data mengenai tingkat kemampuan dan kemauan membayar (ATP/WTP) dari responden selaku pengguna layanan pemeriksaan IMS. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa biaya pemeriksaan IMS dari biaya invest.asi langsung Rp. l6.077.489,10,- sedangkan biaya operasional langsung diketahui scbesar Rp. 237.970.301,dengan komponen terbesar terdapat pada biaya gaji pegawai sebesar Rp. 149.ll8,504,-. Biaya tidak langsung pada pemeriksan IMS sebesar Rp. 148.719.898,- atau 36,9% dari biaya total. Biaya total pemeriksaan IMS di Klinik Jelia Puskesmas Mangga Besar tahun 2007 adalah sebesar Rp. 402.767688,-. Biaya terbesar terdapat pada biaya operasional langsung yaitu Rp. 237.970301,- atau 59% dari total biaya. Biaya satuan pemeriksaan IMS sebesar Rp. 223.388,-. CRR pemeriksaan IMS di Klinik Jelia pada tahun 2007 sebesar 8,95% ATP berkisar antara Rp. 32.250,- hingga Rp. 517500,-, dengan nilai tengah Rp. 114.500 ? WTP berkisar antara Rp. 10.000,- dengan Rp. 200.000,·, dengan nilai rata-ram Rp. 53203,·dan ni!ai rengah Rp. 37.500,-. ATP lebih tinggi daripada WTP. Tarif pemeriksaan IMS yang rasional berdasarkan simulasi ditetapkan sebesar Rp. 75.000,-. Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang biaya pemeriksaan IMS, utilisasi terhadap pemeriksaan IMS harus selalu ditlngkatkan, pcndampingan kepada kelompok penjaja seks komersial harus selalu digalakan, perlu adanya usulan penetapan tarif pemeriksaan IMS, Dinas Kesehatan Provinsi DKJ Jakarta perlu mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan Suku dinas dan Puskesmas dalam pemmggulangan lMS. Dengan demikian dihatapkan adanya intervensi yang berkelanjutan untuk dapat menurunkan kasus HIV sehingga dapat meningkatkan produktiivitas dan kesejahteraan masyarakat. ......The Sexual Infectious Disease (SID} medical checkup tariff at Mangga Besar Public Health Center is only Rp 20,000 for each visit. If the current price is raised, it is afraid that public purchase interest is declining. On the contraryif it is decreased, there is a possibility of public lessening trust on the quality served. The purpose of the study is to acquire the rational cost of SJD medical checkup at Jelia Clinic Mangga Besar Public Health Center West Jakarta by focusing on the unit cost, recovery cost levet. and public purchase ability and interest. The srudy ls analytical study with the cost analysis approath. Cost analysis method used is Activity Based Costing (ABC} which traces cost based on Clinical Pathway, and atso collect data pertaining public purchase ability and interest of the respondents as the customers of the SiD medical checkup services. It is derived from the srudy that SID medical checkup cost is Rp.16.077.489.10,- of the total direct investment cost; while direct operational cost is Rp. 237.970.301,- with the biggest component is on employee salary with the amount of Rp. 149.118504,-. SID medical checkup indirect cost is Rp. 148.719.898,- or 36,9% of the total cost. The total cost of SID medical checkup at ? is Rp. 53.203,- and median is Rp. 37.500,-. ATP is higher tban WTP. It is determined that the SID medical checkup rational oost based on the simulation is Rp. 70.000,-. It is suggested that further comprehensive study on SID medical checkup cost and utilization on SID medical checkup are to be improvesociety's for commercial sexual workers needs to be enhanced, DKl Jakarta Health Office needs to coordinate better with Sub Health Office and Public Health Center, and the scheme of SID medical checkup cost settlement is needed. To sum up, it is hoped that there is a sustained intervention to lessen HIV cases in order to improvesociety's productivity and wealth."

"Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).......Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts. Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing. This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method."

"Desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan belanja daerah di Indonesia, salah satunya pada bidang kesehatan. Peningkatan belanja kesehatan diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, yang digambarkan oleh angka kematian bayi. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2002-2012 dan menggunakan metode data panel, penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Selain itu rasio tenaga kesehatan per infrastruktur layanan kesehatan juga berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. ......Fiscal decentralization increases cash transfer from central to local government. It also increases local government spending, which include health spending. An increases in health spending is expected to improves health status, which indicated by infant mortality rate. Using state data from 2002-2012 and using panel data estimation, this research find that municipal and state level health spending has negative impact towards infant mortality rate. In addition, number of health worker over health infrastructure also has negative impact towards infant mortality rate."