Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional merupakan satu unit treatment and rehabilitation yang baru, sesuai dengan perkembangan dari sebelumnya yang hanya merupakan tempat rehabilitasi sosial saja. Sebagai suatu tempat pelayanan kesehatan dimana dengan terbentuknya unit gawat darurat yang relatif baru, maka dalam pelaksanaan sangat memerlukan suatu bentuk alur residen, alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures.Dalam pembuatan alur pasien, alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures di unit gawat darurat Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional dilakukan suatu action research dengan analisis data kualitatif. Tahapan dimulai dengan rencana (plan) yang berisi langkah pertama adalah identifikasi keluaran yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu identifikasi keluaran internal dan identifikasi keluaran eksternal yang keduanya dikaitkan dengan kepuasan pelanggan, langkah kedua adalah gambaran proses saat ini yang berkaitan dengan alur residen maupun alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures. Langkah ketiga adalah pengukuran, yang diharapkan adanya suatu keluaran berbentuk daftar sebagai checklist di unit gawat darurat tersebut.Serta langkah yang terakhir adalah analisa dan keseluruhan penelitian ini didapatkan dokumen yang dapat dipakai sebagai bahan pelaksanaan di unit gawat darurat, dan juga dilakukan suatu simulasi terhadap alur residen, alur administrasi dan keuangan serta pelaksanaan standard operating proceduresKesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya pengembangan manajemen mutu sistim pelayanan kedaruratan, dengan adanya pengembangan tersebut pelanggan baik internal maupun eksternal mempunyai kesan yang sama yaitu merasa nyaman. Memang kalau kita melihat alur pasien maupun alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures belum sepenuhnya terlaksana.Daftar bacaan : 29 (1991-2003)

---

The Development of Quality Health Care Management Applied in Emergency Unit of Pamardi Siwi Rehabilitation Center of National Narcotics BoardPamardi Siwi Rehabilitation Center of National Narcotics Board is a new treatment and rehabilitation unit, developed from the original social rehabilitation unit. As a new health care facility with emergency unit, it needs residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure.

To produce residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure, an action research was conducted with qualitative data analysis. First step of producing the above flows and SOP was identification of output consisted of identification of internal and external outputs, both were related to client satisfaction. Second step was process description related to those flows. Third step was production of measurement in form of checklist of the emergency unit, The last step was analysis of overall study in form of document to be used as input for implementation in the emergency unit and simulation on residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure.

Conclusion of the study was the development of quality management of the emergency system. This development would allow both internal and external clients to have similar impression of comfortability. The residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure were not existed yet."

"Selama 29 bulan, terhitung sejak bulan Januari 1993 telah dilakukan penelitian dengan judul UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN METODA KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI RUMAH SAKIT di Jakarta. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini dibedakan atas empat macam. Pertama, untuk mengetahui sampai seberapa jauh prinsip-prinsip Program Menjaga Mutu telah dilaksanakan pada pelayanan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang diselenggarakan di Rumah Sakit (RS). Kedua, untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan agar RS dapat menyelenggarakan Program Menjaga Mutu pada pelayanan MKJP. Ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang hares diperhatikan jika ingin melaksanakan Program Menjaga Mutu pada pelayanan MKJP. Keempat, untuk mengetahui apa dampak dari penyelenggaraan Program Menjaga Mutu terhadap mutu pelayanan MKJP.Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini, bukan saja mutu pelayanan MKJP akan dapat ditingkatkan, tetapi juga pengalaman serta hasil yang diperoleh akan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Program Menjaga Mutu pada pelbagai pelayanan RS danlataupun di RS lain, yang pada saat ini dirasakan makin mendesak untuk segera dilakukan.Karena penelitian bermaksud memperkenalkan sesuatu yang bare, yakni Program Menjaga Mutu, pada suatu kegiatan yang tidak mungkin dihentikan, yakni pelayanan MKIP, maka desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian operasional (operational re-search), yang pada pelaksanaannya dibedakan atas tiga tahap, yakni tahap analisis masalah (problem analysis), tahap penyusunan cara penyelesaian masalah (solution development) serta tahap validasi cara penyelesaian masalah (solution validation).Tahap analisis masalah (problem analysis) dilaksanakan dalam bentuk survai diskriptif (descriptive study) di 23 RS yang menyelenggarakan pelayanan MKIP di Jakarta. Hasil yang diperoleh mencatat bahwa prinsip-prinsip Program Menjaga Mutu pada pelayanan MKJP belum banyak dilaksanakan oleh 23 RS yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya RS yang telah memiliki satuan organisasi yang bertanggungjawab untuk peningkatan mutu pelayanan MKJP, tidak ditemukannya RS yang telah memiliki standar unsur-unsur pelayanan MKJP secara lengkap, tidak ditemukannya RS yang telah menyelenggarakan semua kegiatan Program Menjaga Mutu secara terns menerus dan berkesinambungan, serta masih banyak ditemukannya RS yang belum menerapkan sistem insentif danlatau disinsentif yang terkait dengan mutu pelayanan_ Sedangkan untuk keadaan dari masing-masing unsur pelayanan MKJP, sekalipun standar tertulis belum dimiliki, jika ditanyakan pendapat pimpinan RS, pada umumnya dinilai telah memenuhi persyaratan.Kecuali itu, hasil interview terhadap 172 orang penyelenggara pelayanan MKJP di 23 RS yang diteliti menemukan pula bahwa pengetahuan dan perilaku penyelenggara pelayanan MKJP terhadap konsep, teknik dan kegiatan Program Menjaga Mutu pada umumnya belum memuaskan. Sedangkan untuk sikap, relatif telah cukup baik, kecuali untuk sikap terhadap penerapan sistem insentif danlatau disinsentif yang terkait dengan mute pelayanan.Tahap penyusunan cara penyelesaian masalah (solution development) dilaksanakan dalam bentuk studi kepustakaan (literature review) dan kesepakatan pakar (expert meeting). Menyadari bahwa membentuk satuan organisasi khusus dan/ataupun menyusun standar tertulis unsur-unsur pelayanan, meskipun hanya untuk pelayanan MKJP, adalah tidak mudah, maka ditetapkan bahwa cara penyelesaian masalah yang disusun tidak diarahkan pada model Program Menjaga Mutu yang menuntut keberadaan kedua unsur pokok Program Menjaga Mutu tersebut.Disesuaikan dengan hasil studi kepustakaan dan juga dengan kemampuan yang dimiliki, cara penyelesaian masalah yang disusun lebih diarahkan pada model Program Menjaga Mutu yang menerapkan tiga prinsip pokok manajemen secara terpadu yakni prinsip kerja kelompok (team work), prinsip pengambilan keputusan dengan kesepakatan kelompok (group decision making) serta prinsip siklus pemecahan masalah (problem solving cycle).Selanjutnya, disesuaikan pula dengan hasil penelitian tahap analisis masalah yang mencatat masih rendahnya tingkat pengetahuan serta belum memuaskannya perilaku penyelenggara pelayanan MKJP terhadap konsep, kegiatan serta teknik Program Menjaga Mutu, maka untuk dapat meningkatkan pengetahuan, perilaku dan sekaligus juga komitmen para penyelenggara pelayanan MKJP serta pimpinan RS, ditetapkan pula perlunya menyusun suatu program intervensi. Adapun program intervensi yang akan disusun tersebut berupa model program pelatihan yang terdiri dari tiga paket, yakni paket orientasi Program Menjaga Mutu untuk pimpinan RS/penanggungjawab pelayanan MKJP, paket pelatihan Program Menjaga Mutu untuk penyelenggara pelayanan MKJP yang akan diikusertakan sebagai anggota Tim Penjaga Mutu, serta paket orientasi Program Menjaga Mutu untuk penyelenggara pelayanan MKJP yang tidak diikutsertakan sebagai anggota Tim Penjaga Mutu.Karena ditemukan kesulitan mengawasi pengaruh pelbagai faktor eksternal, maka desain penelitian yang dipergunakan pada tahap validasi cara penyelesaian masalah (solution validation) adalah penelitian eksperimen kuasi ((gasy experiment). Selanjutnya karena Program Menjaga Mutu yang akan diperkenalkan pada dasarnya mengikuti prinsip siklus pemecahan masalah yang keberhasilannya dihitung dari perbandingan besarnya masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan program, maka desain penelitian kuasi yang dipergunakan adalah desain pretes dan postes sate kelompok (one group pretest-postest design only).Pelaksanaan tahap validasi cara penyelesaian masalah ini dimulai dengan melaksanakan program intervensi berupa orientasi model Program Menjaga Mutu kepada pimpinan RSlpenanggungjawab pelayanan MKJP, pelatihan model dan teknik Program Menjaga Mutu kepada anggota Tim Penjaga Mutu, serta seminar sehari tentang model Program Menjaga Mutu kepada penyelenggara pelayanan MKTP yang tidak ikut sebagai anggota Tim Penjaga Mutu. Karena keterbasan yang dimiliki, pelaksanaan program intervensi ini tidak dilakukan di 23 RS yang diteliti pada tahap analisis masalah, melainkan hanya di 12 RS terpilih saja.Pengalaman menyelenggarakan Program Menjaga Mutu di 12 RS yang diteliti terse-but menemukan 9 dari 12 RS dapat menyelesaikan Program Menjaga Mutu. Dari 9 RS yang dapat menyelesaikan masalah mutu, 6 RS mendapat nilai tinggi, sedangkan 3 RS mendapat nilai rendah. Waktu rata-rata yang diperlukan oleh Tim Penjaga Mutu di 9 RS yang dapat menyelesaikan Program Menjaga Mutu untuk menyelenggarakan semua kegiatan Program Menjaga Mutu adalah 31,8 hari. Sedangkan biaya rata-rata yang diperlukan oleh tiap RS adalah Rp 2330.000, dengan perincian Rp 1.730.000 untuk biaya persiapan, serta Rp 600.000 untuk biaya pelaksanaan. Pada penelitian ini biaya penyelenggaraan cara penyelesaian masalah mutu tidak diperlukan, karena cara penyelesaian masalah mutu tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan rutin RS.Hasil interview terhadap 117 orang anggota Tim Penjaga Mutu pelayanan MKJP yang dilengkapi dengan catatan pengamatan selama menyelenggarakan Program Menjaga Mutu di 12 RS yang diteliti mencatat dari 12 faktor yang diduga mempengaruhi selesaitidaknya Program Menjaga Mutu, 7 diantaranya terbukti memiliki pengaruh tersebut. Ketujuh faktor yang dimaksud adalah peranan ketua Tim (p < 0,05; OR =4,92:1,87-13,8)), tanggungjawab anggota Tim (p <0,05), kerjasama anggota Tim (p < 0,05); OR=94,24; OR=22,16-456,78), minat anggota Tim (p < 0,05; OR=155,13: 27,80-1156,06), perhatian pimpinan (p < 0,05), frekuensi supervisi pimpinan (p < 0,05), serta kerjasama fasilitator (p < 0,05; OR=12,90: 1,37-304,01).Apabila Program Menjaga Mutu dapat dilaksanakan akan besar peranannya dalam meningkatkan mutu pelayanan. Hasil uji t untuk besarnya masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Menjaga Mutu mencatat perbedaan yang bermakna (p < 0,05).Dengan hasil penelitian yang seperti ini, ada 7 saran yang dapat diajukan. Lima saran yang pertama terkait dengan teori yang dipergunakan, sedangkan dua saran yang kedua terkait dengan objek penelitian yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah upaya meningkatkan mutu pelayanan MKJP di RS.

---

A study entitled "EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF HOSPITAL BASED LONG TERM CONTRACEPTIVE SERVICES" was conducted in Jakarta, starting in January, 1993 and running for 29 months.

The objectives of the study were (1) to investigate the basic principles of a quality assurance program that has already been implemented for long term contraceptive services in hospitals, (2) to determine the efforts that are necessary for the implementation of a quality assurance program in hospitals, (3) to identify the factors that must be considered in the implementation of quality assurance programs, and (4) to document the impact of a quality assurance program on the quality of long term contraceptive services in hospitals.

It is hope that the results of this study can contribure not only to the improvement of the quality of long term contraceptive services in hospitals but also can be used as a model for the development of a quality assurance program for other services within the hospitals studied or for other hospitals.

Since the intention of the study is to introduce a new program element, a quality assurance activity, to the on going long term contraceptive service program, it was decided to use the operational research study design. The implementation of this study design is divided into three phases, namely problem analysis, solution development, and solution validation.

The implementation of the problem analysis phase was carried out in the form of a descriptive study, undertaken in 23 hospitals located in Jakarta. It was determined that the implementation of the basic principle of quality asurance was still rare in the study hospitals. None of these hospitals had established a special organizational unit responsible for the quality of long term contraceptive services. Also, none of the hospitals had completed written standards of input, environment, process and output factors for long term contraceptive services. Furthermore, none of the hospitals had carried out any continous quality assurance activities and there are still many hospitals that do not implement an incentive andlor disincentive system that relates to the quality of services provided. This is the case with the study hospitals although the input, environment, process and output conditions for long term contraceptive servives are acceptable, according to the manager of the hospitals.

Furthermore, finding from interviews of 172 services providers at the 23 study hospitals indicated that the knowledge and the practice of the services providers concerning the basic concept and activities of a quality assurance program needed to he improved. The data indicated that the attitude of the services providers toward the basic concept and activities of the quality assurance program was positive, except towards the concept of an incentive and/or disincentive system for the provision of quality services.

The solution development phase was carried out in the form of a literature review and expert meeting. It is known that the establishment of a new organizational unit in a hospital and the formulation of complete long term contraceptive services standards are not easy. Therefore, it was decided that the solution was to develop a model quality assurance program that do not need a quality assurance organizational unit and standards. Based on the literature and also the existing experience and expertise, the plan was to develop a quality assurance program that has the involvement of services providers as a group as the implementors of the quality assurance program. This model would use a group decision making process, including special decision making techniques, and would follow the steps of a prescribed problem solving cycle to guide the implementation of the quality assurance activities.

Based on the findings of the problem analysis that the knowledge and practice of the services providers concerning the basic concept and activities of quality assurance program were still poor and in order to enhance the committment of the hospital directors and the health providers towards the quality assurance program, it was necessary to carry out intervention activities in the form of a training program. Three training packets were developed: 1) orientation on the quality assurance program for the hospital directors, 2) training on the quality assurance program for the hospital quality assurance team, and 3) a one day seminar on the quality assurance program for the entire staff of hospital.

Because of the difficulties to control the external factors, the solution validation design was quasi experiment. Furthermore, because the concept of the quality assurance program utilized a problem solving cycle, it was decided that the specific solution validation design should be a one group pretest-post test design only.

The solution validation phase was initiated with intervention activities, namely an orientation program for hospital manager on the quality assurance program, training for member of the hospital quality assurance team, and a one day seminar on the quality assurance program for the entire staff of the hospital. Because of limited resources, the solution validation phase activities could not be implemented in all 23 hospitals but in only 12 selected hospitals.

The lessons learned from the implementation of a quality assurance program in these 12 selected hospitals has demonstrated that nine out of the 12 hospitals were able to complete the quality assurance activities. Six out of the nine hospitals that completed the quality assurance activities were characterized as belonging to a high score group while the remainig three hospitals belong to a low score group. The average time needed to complete all quality assurance activities was 31.8 days, while the average direct cost of the quality assurance program was Rp 2.330.000, consist of Rp 1,730,000 for the preparation activities and Rp 600,000 for implementation activities of the quality assurance program. There are no cost for the implementation solution activities since this has already been integrated into the routine activities of the hospital.

Based on the results of the interviews with 117 members of the Quality Assurance Teams and the data collected through periodic observation, it was found that out of the 12 factors choosen as possible influences on the success of the quality assurance program, seven factors were shown to have actual influence on the success of the quality assurance effort. Those seven factors are: role of team leader (p < 0,05; OR=4.93: 1.87-13.8), responsibility of the team members (p < 0,05), team work of team members (p < 0,05; OR=94,24: 22.16-456.78), interest of the team members (p < 0,05; OR=155.13: 27,80 1156.06), the attention of the hospital manager (p < 0,05), amount of supervision by the manager (p < 0,05), and good cooperation with an outside facilitator (p < 0,05; OR=1290: 137-304.01).

Therefore, it can be concluded that when a quality assurance program is implemented properly, it can make a significant contribution to the improvement of the quality of services (p < 0,05).

Based on the finding above, seven suggestions have been formulated. The first five sugestions are related to the theoritical aspect of quality assurance program whereas the second two sugestions are related to the efforts to improve the quality of hospital family planning program."

"Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.

---

This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi.

The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure.

Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department."

"Kunjungan Puskesmas Sarolangun mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Survey awal yang dilakukan didapatkan hasil kepuasan pasien terhadap mutu layanan yang diberikan sebesar 40 %. Sementara menurut Petugas Puskesmas Sarolangun mereka mengganggap telah memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang perbedaan persepsi antara pasien dengan petugas tentang mutu layanan yang diberikan. Hasil penelitian diperoleh persepsi antara pasien dengan petugas dari dimensi tangible hampir sama, kecuali dalam hal prosedur pelayanan , rata-rata persepsi pasien lebih rendah dibandingkan dengan persepsi petugas dan perbedaan ini bermakna secara statistic. Dimensi reliability , persepsi antara pasien dengan petugas hampir sama, kecuali dalam hal penjelasan informasi tentang penyakit pasien dan sistim adminisrasi puskesmas rata-rata persepsi pasien lebih rendah dibandingkan dengan persepsi petugas dan perbedaan ini bermakna secara statistik. Persepsi pasien dan petugas dari dimensi responsibility ada perbedaan yang signifikan secara statistik, terutama pertanyaan mengenai kecepatan petugas menangani keluhan, petugas selalu memberi kemudahan saat melayani dan waktu tunggu yang cepat. Persepsi pasien dengan petugas untuk dimensi assurance terlihat ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada pertanyaan mengenai keramahan kesabaran kesopanan dan pemeriksaan sebelum menyerahkan resep. Persepsi Kepuasan pasien dengan petugas dari dimensi empaty tidak bermakna secara statistik kecuali untuk pertanyaan mengenai perhatian petugas secara individua, persepsi pasien lebih rendah dibandingkan persepsi petugas. Dari hasil Fokus Grup Diskusi pada dua kelompok petugas terhadap komponen yang bermakna didapatkan hasil bahwa penyebab yang menjadi latar belakang perbedaan adalah perbedaan faktor individual petugas dan pasien , suasana lingkungan kerja ,beban kerja serta keterbatasan sarana dan kewenangan yang dimiliki. Hasil Penelitian diatas dapat disarankan kepada Puskesmas Sarolangun perlu meningkatkan mutu layanan terutama pada aspek dimensi Responsiveness dan assurance, serta berusaha memecahkan masalah yang menjadi latar belakang penyebab perbedaan seperti hasil Fokus Grup Diskusi.

---

Sarolangun health center visits declined during the last 3 years. Initial survey of patient satisfaction results obtained for the quality of services provided by 40%. Meanwhile, according to officials they consider Sarolangun Health Center has provided good service and satisfying. For that we need to do research on the differences between patients with the officer's perception about the quality of services provided.

The results obtained among patients with the officer's perception of the tangible dimension is almost the same, except in the case of service procedures, patient perception of the average lo-wer than the perceptions of officers and this difference was statistically significant. The dimen-sions of reliability, the perception among patients with officers about the same, except in terms of explanation and information about the patient's disease clinic system adminisrasi patient's per ception of the average lower than the perceptions of officers and this difference was statistically significant. Patient's perception of the dimension of responsibility and the officers there was a statistically significant difference, especially questions about the speed of handling complaints officer, the officer always provide convenience when serving and waiting times are fast. Perceptions of patients with officers for assurance dimension appears there was a statistically significant difference on the question of patience, politeness and friendliness checks before handing the recipe. Patient satisfaction with the officer's perception of the dimension empaty not statistically significant except for the question regarding the officer's attention by individual, lower than the patient's perception of officers of perception.

From the results of Focus Group Discussions in two groups of workers against the significant components showed that the cause of the difference is the difference in background factors and the patient's individual officers, the atmosphere of work environment, workload and limited means and authority possessed.

The results of the above studies can be recommended to the Health Center Sarolangun need to improve the quality of services especially in the dimensions Responsivnes and assurance, as well as trying to solve a problem the background causes of differences such as the Focus Group Discussion."

"Mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang mutlak, yang telah menjadi kebutuhan bahkan tuntutan setiap masyarakat. Akreditasi rumah sakit yang menjadi sebuah kewajiban sebagai upaya penjaminan mutu pelayanan rumah sakit belum dapat memberikan kepastian bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh rumah sakit bermutu. Peneliti menggunakan 7 (Tujuh) Kriteria yang terdapat dalam Malcolm Baldrige Health Care Criteria for Performance Excellence untuk mengetahui mutu pelayanan Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada yang telah lulus akreditasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi, yaitu penggunaan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menggambarkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan Kriteria Malcolm Baldrige tidak hanya ditentukan melalui pemenuhan terhadap komponen input dan proses saja sebagaimana penilaian dalam akreditasi, tetapi mutu yang baik mengharuskan tercapainya hasil-hasil terbaik bagi pasien, karyawan maupun organisasi rumah sakit itu sendiri. Akreditasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan komitmen rumah sakit dalam penjaminan mutu, namun rumah sakit tidak boleh berhenti untuk tetap melakukan upaya manajemen mutu terpadu (Total Quality Management).

---

Quality of hospital services is an absolute must, which has become a necessity even the public demands. Hospital accreditation that became a liability as an effort to guarantee the quality of hospital services can?t provide assurance that all services provided by the hospital is better than the other. Researchers used 7 (Seven) criteria contained in the Malcolm Baldrige Health Care Criteria for Performance Excellence to recognize quality service at Bhineka Bakti Husada Hospital who have passed the accreditation. The method used in this study is a combination of methods, namely the use of quantitative and qualitative data analysis.

The results obtained in this study illustrate that the quality of hospital services is based on Malcolm Baldrige criteria are not only determined through compliance with the component input and process it as assessment in accreditation, the good quality requires the achievement of best outcomes for patients, employees and the hospital organization itself. Accreditation to be an important part of the hospital's commitment in quality assurance, but the hospital shouldn?t stop efforts to keep the total quality management."

"Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh dari ketiga aspek yaitu aspek program, aspek manajemen dan aspek mutu/kualitas pelayanan. Dalam tesis ini, penilaian kinerja puskesmas hanya dilakukan pada kinerja 6 program pelayanan upaya kesehatan wajib puskesmas (basic six) yaitu 1) Pelayanan KIA/KB dengan 7 indikator kinerja, 2) Pelayanan Pengobatan dengan 2 indikator kinerja, 3) Pelayanan Perbaikan Gizi dengan 7 Indikator kinerja, 4) Pelayanan P3M dengan 8 indikator kinerja, 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan 3 indikator kinerja, 6) Pelayanan Promosi Kesehatan dengan 4 indikator kinerja. Total indikator kinerja semuanya ada 31 indikator yang didasarkan pada indikator SPM Bidang Kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode System Depelovment LM: Cycle (SDLC) yang terdiri dari : Perencanaan dan analysis sistem, design system, implementasi system dan perawatan system Sedangkan manajemen database menggunakan konsep Data Base Manajemen System (DBMS), dimana untuk menilai apakah hasil pengembangan system berjalan dengau baik, maka dilakukan uji coba prototype di Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Input data menggunakan laporan SP3 puskesmas berikut suplemennya dan diproses dengan menggunakan aplikasi program SI-PKP yang secara otomatis dapat menghasilkan output berupa informasi klasifikasi kinerja puskesmas yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. PKP pada Tesis ini hanya dilakukan terhadap 20 UPTD Puskesmas (50%) dari total 40 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi Baik (warna hijau), 6 UPTD Puskesmas (30%) masuk kategori cukup (warm kuning) dan 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi kurang (warna merah). Informasi yang dihasilkan tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk intervensi program atau reward dan punishment. Manajemen masih perlu juga melakukan pengembangan system ini, sehingga betul-betul dapat diaplikasikan dan memenuhi kebutuhan system secara keseluruhan.

---

Performance Assessment at Primary Health Care (PKP) is an effort for doing assessment of job result or achievement at Primary Health Care which has been done by totally from three aspects including program, management and service quality aspect.

In this thesis, performance assessment at Primary Health Care is only done by performance of 6 service programs of nmndatory health effort at Primary Health Care (basic six) such as I) KIA/KB service by 7 performance indicators, 2) Medical service by 2 performance indicators, 3) Nutrition improvement by 7 performance indicators, 4) P3M service by 2 performance indicators, 5) Environment safety service by 8 performance indicators, 6) Health promotion service by 4 performance indicators. All of performance indicators are 31 indicators which based on indicator of service standard at Health Department.

Methodologies which are used in this Thesis are System Development Life Cycle (SDLC) consisting: Planning and analysis system, design system, implementation system and care system While database management used a Data Base Management System (DBMS) concept for assessing development result system has been run better, so it has been done by prototype test at Computer Laboratory of Public Health in Indonesia University.

Data Input used SP3 reports at Primary Health Care and their supplements and then they were processed by using SI-PKP program application of program which can spend output in the form of performance classification infomation at Primary Health Care which were presented in the form of tables and graphics. PKP on this thesis was only done to 20 UPTD at Primary Health Care (50%) from total of 40 UPTD at Primary Health Care in Bogor district by study result indicated that amount of 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were a good classification (green color), 6 UPTD at Primary Health Care (30%) were medium category (yellow color) and 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were less classification (red color).

From information above presumably can be made based on management for program intervention or reward and punishment. Management still needs to do this system development, so it can be implemented seriously and fulfill a requirement system as a whole."

"Tesis ini membahas hubungan antara persepsi dimensi kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien Askes di Puskesmas Sukasari di Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya penurunan kunjungan pasien Askes pada tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain longitudinal. Teori yang digunakan untuk melihat dimensi kualitas adalah teori Cronin and Taylor (1992) yang terdiri dari lima variabel yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas yang signifikan berhubungan dengan kepuasan adalah tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dimana tangible adalah variabel dimensi kualitas yang paling kuat hubungannya dengan kepuasan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar puskesmas meningkatkan kenyamanan pasien dengan meningkatkan fasilitas yang ada, meningkatkan kedisiplinan jadwal pelayanan, meningkatkan kesigapan dokter dan perawat, serta meningkatkan keterampilan perawat. Dinas Kesehatan perlu upaya peningkatan pembinaan kedisiplinan dan meningkatkan pelayanan puskesmas Sukasari menjadi rawat inap serta PT Askes perlu upaya peningkatan pelayanan dengan memberikan informasi hak dan kewajiban peserta Askes dan memfasilitasi program-program pencegahan di puskesmas lain di Kota Tangerang.

---

This thesis explores the relationship between perceptions of the dimensions of quality of health care at the health center patient satisfaction Askes Sukasari Tangerang City. This research was conducted because researchers saw a decrease in patient visits in 2012 Askes. This study is an observational study with a longitudinal design. Theory that used to see the dimensions of quality is the theory of Cronin and Taylor (1992) which consists of five variables: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results showed that the quality dimension significantly related to satisfaction is tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible is the variable dimension quality where the most powerful relationship with satisfaction.

Based on this study, the researcher suggests the health center to improve their Askes patients? satisfaction through their Public Health Care Services by improving their facility, improving discipline in their service schedule, improving the responsiveness of the doctors and nurses, and improving the skills of their nurses. Based on this study, the researcher suggests the health center to improve their Askes patients? satisfaction through their Public Health Care Services by improving their facility, improving discipline in their service schedule, improving the responsiveness of the doctors and nurses, and improving the skills of their nurses. Health Department needs to increase efforts to prove service discipline and coaching clinic Sukasari be hospitalized. PT Askes need to improve services by providing information rights and obligations of participants and facilitate prevention programs in other health centers in the city of Tangerang."

"Monitoring kinerja pelayanan kesehatan pada umumnya sering kali dilakukan dengan metode self-report dengan pendekatan pada kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan. Asumsi tingginya penilaian self-report masih dipertanyakan validitasnya. Metode observasi diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan sistem pelayanan secara nyata. Tujuan dari penelitian adalah diketahuinya gambaran pelayanan swamedikasi yang tepat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan metode pengukuran self-report dan observasi di Apotek Kimia Farma Jakarta dan Sekitarnya tahun 2013. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan jumlah sampel 24. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengukuran pelayanan swamedikasi oleh apoteker antara metode self-report dan observasi di Apotek Kimia Farma Jakarta dan sekitarnya tahun 2013.

---

Monitoring the performance of health care in general is often done using a self-report that approach to compliance officers of service standards.The validityof assumption of high self-report assessment still questionable. Observation method is expected to provide an overview of the implementation of the real service system.

The purpose of research is to know the proper description self-medication services based on standards of pharmacy servicesbetween self-report and observationmethod in Kimia Farma ApotekJakarta and surrounding 2013. This study uses cross-sectional design with a sample size of 24.

The results showed that there were significant differences of measurement results of self-medication services by pharmacists between self-report and observation method in Kimia Farma Apotek Jakarta and surrounding 2013."

"This paper discusses an overview as well as relationships of decision maker, income, age, gender, education, occupation, history of illness, accessibility, and motivation with the satisfaction of the independent participants on the participation administrative services at BPJS Kesehatan Branch Office in South Jakarta. This study uses a quantitative method with cross sectional approach. Data collected through questionnaires and data analysis done by using univariate and bivariate Chi-Square test analyzes. The study results show 56,3% of independent participants expressed satisfaction and significant relationship between income, education, accessibility, and motivation with patient satisfaction.

---

Skripsi ini membahas gambaran serta hubungan pengambil keputusan, pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat sakit, aksesibilitas dan motivasi dengan kepuasan peserta mandiri BPJS Kesehatan terhadap pelayanan administrasi kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambarkan kepuasan peserta mandiri sebesar 56,3% dan menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pendapatan, pendidikan, aksesibilitas dan motivasi, dengan kepuasan pasien."