Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini relevan dengan meningkatnya kesadaran hukum pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Beberapa tahun terakhir sejak era reformasi media cetak khususnya banyak membentakan mengenai sejumlah pasien yang mengalami carat permanen atau kematian akibat kelalaian atau kesalahan dokter. Pasien merasa hak-haknya tidak terlindungi karena setiap timbul kasus, pihak dokter maupun organisasi profesinya akan-akan lepas tangan enggan disalahkan Sebagai konsumen khusus, hak-hak pasien cukup Iengkap dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) bagaimana hubungan dokter dan pasien dalam undang-undang perlindungan konsumen (2) kerugian-kerugian apa sajakah yang dialami pasien atas tindakan medis yang buruk (3) bagaimana tanggung jawab dokter dari perspektif perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan optik preskriptif dan bersifat kualitatif Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar penelitian antara lain UU Praktek Kedokteran, UUPK, UU Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran. Hasil temuan dalam tesis ini adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien dari perspektif perlindungan konsumen adalah merupakan suatu transaksi/peralihan penikmatan jasa yang mencakup tiga tahap transaksi yaitu ; tahap pra-transaksi (promosi), tahap transaksi, dan tahap purna-transaksi Pada ketiga tahap tersebut, melekat suatu tanggung jawab seorang dokter sebagai pelaku usaha bidang jasa. Tanggung jawab dokter dari perspektif perlindungan konsumen adalah merupakan tanggung jawab professional (professional liability) mencakup aspek pidana, aspek perdata, aspek administratif dan aspek etika. Ternyata, pada tahap purna-transaksi-lah seorang pasien (konsumen) yang dirugikan akan meminta pertanggungjawaban professional dokter. Namun selama ini organisasi profesi dokter menolak berlakunya Undang-undang perlindungan konsumen terhadap profesinya karena luasnya pengertian produk (barang dan/atau jasa) yang melahirkan berbagai interprelasi. Ternyata, dokter tidak hanya sebagai pelaku usahaj asa saja, tetapi juga sebagaj konsumen jasa dokter. Akhirnya, demi efektifnya perlindungan hak-hak pasien (konsumen kesehatan), perlu sosialisasi UUPK terhadap profesi dokter serta perlunya satu aturan mengenai standar profesi dokter.

Abstrak :
[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

ABSTRACT , This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly.]

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kewenangan dan kedudukan hukum dokter muda sebagai mahasiswa dalam melakukan pelayanan medik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Dokter muda bukanlah seorang dokter, melainkan mahasiswa yang tengah menjalani tahap akhir dari sekolah kedokteran sebelum akhirnya menjadi dokter/dokter gigi yang sah. Dalam tahap ini mahasiswa kedokteran diharuskan untuk terjun langsung dalam pelayanan medik yang dilakukan dokter. Namun, dokter muda belum memiliki hak untuk menerima izin pelayanan medik, dikarenakan mereka masih dalam tahap pendidikan. Adapun bentuk dari penugasan yang diserahkan kepada dokter muda adalah Surat Tugas dari fakultas kedokteran yang bersangkutan yang ditujukan kepada kepala Rumah Sakit tempat dokter muda akan terjun langsung dalam pelayanan medik tanpa adanya surat resmi dari pemerintah yang memberikan kewenangan kepada dokter muda untuk terjun langsung dalam pelayanan medik. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan kepastian hukum pelayanan medik dalam masyarakat, baik kepastian hukum bagi pasien maupun dokter muda yang bersangkutan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about legal authority and legal position of medical students who undergo medical service. This research is qualitative and descriptive research. An internship medical student is not a doctor, but a student who is undergoing the final stage of medical school before finally becoming a valid doctor dentist. In this stage, medical students are required to go directly to the medical services performed by doctors. However, these students do not have the right to receive medical care permits as they are still under the roof of education stage. The form of assignment submitted to medical student is a letter of duty from the relevant medical faculty addressed to the head of the hospital where a medical student will go directly in medical service without any official letter from the government that gives authority to the medical student to go directly in medical service. This is of course very related to legal certainty of medical services in the community, both legal certainty for patients and medical students concerned.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia. Selain itu juga membahas pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan praktik dokteroid dan analisis pengaturan dan pengawasan dokteroid pada Putusan No 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dokteroid diatur dan pengawasan dokteroid diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik, pelaku praktik dokteroid ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Masyarakat Indonesia disarankan sebelum menggunakan jasa dokter dan/atau dokter gigi mengecek nama dokter tersebut di website Konsil Kedokteran Indonesia, kki.go.id atau website, Ikatan Dokter Indonesia, idionline.com

---

ABSTRACT
The disscusion of this academic thesis is about regulation and control of dokteroid in Indonesia. It also discussed about the legal responsibility for someone who performs dokteroid practice in Indonesia and analysis of regulation and control of dokteroid in Indonesia in Verdict No. 1180 Pid.Sus 2016 PN Pbr. The purpose of this thesis is to know how regulation and control of dokteroid being applied in Indonesia. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this study is the regulation and control of dokteroid in Indonesia has been applied well in Indonesia, the perpetrators who perform a doctoroid practice are prosecuted according the regulation. Indonesian society is advised to check Konsil Kedokteran Indonesia rsquo s website, kki.go.id or Ikatan Dokter Indonesia rsquo s website, idionline.com before using doctor dentist services.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura. Setelah membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura, dibahas pula mengenai perbandingan diantara regulasi yang berlaku di kedua negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada regulasi yang berlaku di Indonesia dengan di Singapura.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about tobacco control regulations that applied in Indonesia and Singapore. In addition, also discussed about the comparation between both country?s regulations. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that there are similiarities and differences between Indonesia?s regulations and Singapore?s regulations when it comes to tobacco control.