Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan di Program SEHAT1 RSAB "Harapan Kita" sejak awal berdiri tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Selama ini Program SEHATI belum membuat laporan keuangan dalam bentuk Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan yang dibuat hanya dalam bentuk laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif yaitu menggambarkan kondisi yang ada dengan menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara 10 (sepuluh) informan dari pihak manajemen Program SEHATI dan manajemen rumah sakit. Kerangka konsep penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu pertama analisa laporan keuangan dengan melakukan analisis tren dan analisis ratio keuangan. Kedua analisa utilisasi/demand dari layanan kesehatan yang ada di Program SEHATI. Ketiga kajian manajemen dengan melakukan wawancara kepada pihak manajerial Program SEHATI dan Rumah Sakit. Dari ketiga langkah tersebut diperoleh gambaran tentang kondisi keuangan Program SEHATI. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Neraca Program SEHATI dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 menggambarkan kondisi kinerja keuangan setiap tahunnya. Ratio keuangan secara keseluruhan menggambarkan kondisi berada diatas rata-rata industrinya yang menunjukkan efektifitas Program SEHATI dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dari data tingkat kunjungan pasien Program SEHATI, menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya untuk jumlah kunjungan pasien baru cenderung menurun. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh informan, menyatakan, semua pihak tidak keberatan dengan kemungkinan dirubahnya Program SEHATI menjadi Unit dengan tetap menjalankan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah diterapkan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalali kondisi keuangan Program SEHATI RSAB "Harapan Kita" sangat baik dan nantinya bisa menjadi profit unit yang sangat menguntungkan bagi rumah sakit. dengan terus meningkatkan cakupan atau luas pelayanan melalui berbagai alternatif peinasaran yang dapat meningkakan jumlah kunjungan pasien. Daftar bacaan : 25 ( 1981 - 2001)

---

Financial analysis of Celah Bibir SEHAT1 Program of RSAB "Harapan Kita" Year 1994/2000This research was done with purpose to illustrate the financial condition in the SEHATI program in RSAB "Harapan kita". Since it?s established in 1994 until year 2000. During it's year, the SEHATI Program not yet made report in the form of Balance sheet and Income statement report. The only report made was in form of income and expenses report every month. Research done by using descriptive analysis methods, which describe existing condition by using qualitative and quantitative data. Qualitative data was acquired by doing interview with 10 (ten) informant from the hospital and SEHATI Program management staff. Research framework concept was consisting of three steps; First, financial report analysis by doing trend and financial ratio analysis. Second, Utilizes or demand analysis of health services in the SEHATI Program. Third, Management analysis by interviewing hospital and SEHATI Program management staff from these three steps acquired illustration of the financial condition of SEHATI Program. From the research, SEHATI Program balance sheets from year 1994 to 2000 confirm a good financial performance condition. Income statement reports reveal an increasing profit gain every year. Financial ratios, in general, describe an above industry average condition that shows SEHATI Program efficiency in using its resources. From patient visit-level data in SEHATI Program shows an increasing trend every year. On the contrary, the numbers of new patient visit relatively decreasing. Interview which done to ten informant, said that they don't mind about the possibility of changing SEHATI Program into unit, by applying better system and procedure. As the conclusion of this research, financial condition of SEHATI Program in the RSAB "Harapan Kita" considered proficient and had the ability to become a profit unit, which giving advantage to the hospitals. Bibliographies 25 (1981 - 2001)

Abstrak :
Tarif pelayanan persalinan di Puskesmas Cimanggis Kota Depok yang berlaku saat ini adalah Rp. 75.000,0. Tarif ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan operasional kamar bersalin di Puskesmas di mana Puskesmas harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tempat pertolongan persalinan yang bermutu dengan tidak hanya selalu bergantung kepada subsidi Pemerintah. Dengan penyesuaian tarif diharapkan terwujud maksimalisasi pelayanan, karena tarif yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat akan meningkatkan utilisasi. Penyesuaian tarif dilakukan melalui analisa tarif yang berdasarkan biaya satuan pelayanan persalinan ,tingkat pengembalian biaya, tingkat kemampuan (ability to pay ATP) dan kebijakan tarif dan tarif pesaing yang setara. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di unit kamar bersalin Puskesmas Cimanggis Kota Depok, yaitu menganalisa biaya dengan menggunakan data tahun 2000 dan menggunakan metode double distribution. Adapun untuk menilai tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar yaitu dengan mengolah data hasil survei terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Kemampuan masyarakat menurut ATP adalah : 92 % masyarakat mampu membayar Rp 72.000,0 ; 72% masyarakat mampu membayar Rp 270.000,0.; 50% masyarakat mampu membayar Rp.504.000,00. Dari hasil analisa biaya kamar bersalin, didapatkan biaya satuan aktual Rp.585.593,00 dan biaya satuan normative Rp.524.626,00 Tarif pertolongan persalinan yang akan disarankan adalah Rp. 270.000,0. Saran perubahan tarif tersebut disambut baik oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Depok serta Kepala Puskesmas Cimanggis, selanjutnya akan diusulkan ke Pemda untuk diproses lebih lanjut. Daftar Pustaka : 21 (1996 - 2001)

---

A Case Study of Birth Delivery Rational Price Analysis at Puskesmas Cimanggis, City of Depok, 2002The current price of delivery service at Puskesmas Cimanggis City of Depok is Rp75.000,-. Considering the tasks and functions of Puskesmas as quality delivery service place that does not depend on government's support, the current price is not suitable with operational need of birth delivery room in Puskesmas. It is expected that price adjustment would maximize the service, because the appropriate price that is in line with people's ability to pay would increase utilization. The price adjustment was conducted through price analysis based on the unit cost of birth delivery service, cost recovery rate, ability to pay (ATP), price policy, and competitor's price. This study is a study case that was conducted in Birth Delivery Room Unit at Puskesmas Cimanggis City of Depok by analyzing the cost using double distribution method. The assessment of the ability to pay and the willingness to pay of the people in the District of Bogor was conducted by processing data from the survey result. The ability to pay according to ATP1 was 92% of people were able to pay as much as Rp72.000, 00; 72% of people were able to pay as much as Rp270.000,00 and 50% of people were able to pay as much as Rp504.000,00. Based on the cost analysis of birth delivery room of this study, the actual unit cost was Rp585.593, 00 and normative unit cost was Rp524.626,00. Nevertheless, the recommended price of birth delivery service is Rp270.000, 00. The recommendation of the price change is accepted by the Head of District Health Office as well as the Head of Puskesmas Cimanggis. Furthermore, the next step would be proposing this pricing to the Local Government. References: 21 (1996 - 2001)

Abstrak :
Krisis ekonomi dan otonomi daerah dapat menyebabkan menurunnya subsidi pemerintah kepada rumah sakit. Disisi lain jumlah dan jenis pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan karena demand masyarakat yang makin meningkat oleh sebab terjadinya pergeseran pola penyakit. Tarif yang berlaku saat ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 1995 dan oleh karena adanya rencana dari RSUD Solok., untuk menjadi rumah sakit swadana, maka perlu ditetapkan tarif rasional, yang dalam penelitian ini dihatasi pada penetapan tarif di instalasi rawat inap menurut kelas rawatan. Dalam menetapkan tarif rasional di instalasi rawat inap dilakukan penelitian biaya di unit-unit penunjang dan unit-unit produksi, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeiiharaan. Data berupa data sekunder dikumpulkan dari catatan/laporan kegiatan, pengolahan data dilakukan dengan double distribution method, dan kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan biaya total dan biaya satuan. Survey kemampuan membayar masyarakat (ATP) dilakukan pada pengunjung rawat inap dengan wawancara berupa kuesioner yang telah disiapkan. Persepsi stakeholders yangterkait dengan penelapan tarif dilakukan dengan wawancara mendalarm. Simulasi tarif dilakukan dengan berpatokan pada biaya satuan, tarif saat ini, ATP, persepsi .stakeholders, dan cost recovery ale. Dengan demikian didapat tarif rasional instalasi rawat inap menurut kelas rawatan, yaitu: Kelas Utama: Penyakit Dalam Rp. 30.000, Kelas 1 Penyakit Dalam Rp. 22.500_- , Kelas I Kebidanan Rp. 27.500, Kelas II Bedah Rp. 20.000.-, Kelas II Anak Rp. 20.000,-, Kelas 11 Penyakit Dalam Rp. 16,000,-; dan Kebidanan Rp. 22.500,-. Kelas ZFI Bedah Rp. 6,000. Anak Rp. 8.000,- , Penyakit Dalam Rp. 4.000.-dan Kebidanan Rp. 6,000, . Rekomendasi dari penelitian ini adalah masih tetap diharapkan subsidi dari pemerintah kepada rumah sakit dan masyarakat tak mampu. Daftar bacaan : 35 (1983 - 2000)

---

Determining Rational Tariff of Hospital's Ward Installations that Classified by the Class Rate at Rumah Sakit Umum Daerab Solok in 1999/2000Economic crisis and district autonomy influenced government's subsidies to district hospitals. On the other side, public hospitals should improve and develop their services to respons public's demand. Tariff of RSUD Solok was set up in 1995 (Perda) and due to the plan to become more atonomous the hospital need to determine its Rational Tariff. In setting up Rational tariff for inpatient care costs for supporting and production units were determined including investment and operational costs, as well as maintenance cost. The secondary data was collected from hospital records, has been and analysed using double distribution method. To describe the ability to pay (ATP), interview to the patiens have been conducted, interviews with stakeholders were also conducted to obtain information on their stakeholders perception of the rational tariff Simulation had been done based on findings of unit cost, perceptions,and the cost recovery rate. Proposed tariffs for inpatient care (RSUD) Solok, are as follow. TIP (Internal Medicine) Rp. 30.000; First Class: Internal Medicine Rp. 22.500,-, Obgyn Rp. 27.500, Second Class: Surgery Rp. 20.000, Pediatric Rp. 20.000, Internal Medicine Rp. 16.000,- and Obgyn Rp. 22300, Third Class: Surgery Rp. 6.000, Pediatric Rp. 8.000, Internal Medicine Rp. 4.000,- and ObgynRp. 6.000, Based on the findings, the government need to continue to provide subsides to public hospitals and the poor. References: 35 (1983 - 2000)

Abstrak :
Pembiayaan operasional Puskesmas di kota Palembang masih mengalami kendala, dimana dana yang ada belum mencukupi kebutuhan. Salah satu cara untuk mengatasi pembiayaan tersebut, maka dikembangkan Puskesmas unit uji coba swakelola di kota Palembang. Puskesmas Plaju sebagai salah satu unit uji coba swakelola, bila dibandingkan 4 puskesmas unit uji coba yang lain mempunyai pendapatan yang paling kecil, jumlah kunjungan sedikit, yang datang kebanyakan dari kalangan ekonomi kurang mampu. Untuk mengetahui apakah Puskesmas Plaju dapat mandiri di masa yang akan datang, make perlu dilakukan penelitian atau analisis potensi kemandiriannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk mengetahui pendapatan dan biaya, sumber daya manusia, kebijakan tarif Berta potensi provider. Data primer diperoleh dari indepth interview, observasi dan wawancara dengan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan CRR (Cost Recovery Rate) Puskesmas Plaju untuk pendapatan fungsional dibagi biaya total tanpa AFC, gaji, alat dan vaksin sudah cukup tinggi (117,0%). Tinggi rendahnya CRR dipengaruhi pendapatan dan biaya. Pendapatan fungsional Puskesmas Plaju tahun 2003 sebesar Rp 116.661.106, yang bersumber dari PT Askes (41,4%), pelayanan dasar PKPS-8BM BIDKES (27,8%), retribusi (21%) dan Jamsostek (9,8%). Biaya yang digunakan adalah untuk biaya operasional (76,6%) dan biaya tetap atau AFC (23,4%). Penggunaan biaya yang terbesar digunakan untuk gaji 35,7%, biaya obat dan vaksin 31,3%, kemudian AFC gedung (18,8%). Sedangkan biaya yang terkecil dikeluarkan adalah biaya untuk pemeliharaan (0,1%). Kebijakan tarif mendapat dukungan dari pengambil keputusan, pola tarif yang baru sudah diusulkan Dinas Kesehatan Kota Palembang ke Walikota Penyesuaian tarif ini sudah sampai pada tahap adopsi kebijakan, tetapi belum sampai pada implementasi kebijakan. Untuk potensi Provider, kebersihan gedung 80% bersih, 20% cukup bersih. Kenyamanan gedung, 60% nyaman, 40% cukup nyaman. Terdapat penambahan jenis pelayanan dari 13 jenis menjadi 19 jenis. Untuk sumber daya manusia, jumlah dan jenis tenaga sudah sesuai standar, umur dan masa kerja hampir berimbang. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan terjadi penurunan pads tahun 2003 (38,5%) dibandingkan tahun 2002 (76,9%). Tingkat kepuasan pelanggan terhadap waktu tunggu yang diteliti yaitu di unit pendaftaran (85,4%), pemeriksaan (92,7%), pemeriksaan penunjang (74,2%) dan apotik (31,3%). Kepuasan pelanggan terhadap keramahan petugas yang diteliti yaitu di pendaftaran (86,5%), pemeriksaan (98,0%), pemeriksaan penunjang (98,4%) dan apotik (97,9%). Sedangkan kepuasan pelanggan terhadap biaya yang diteliti yaitu biaya karcis (96,9%), tindakan medis (93,5%) dan pemeriksaan penunjang (92,0%). Rata-rata ATP3 (Rp 20.391,67) dan WTP (Rp 4.660) pelanggan lebih tinggi dari tarif yang berlaku saat ini (Rp 1.000). Kondisi yang mendukung potensi kemandirian, selain CRR adalah kebijakan tarif, potensi provider, somber daya manusia (pendidikan, umur dan masa kerj a), persepsi pelanggan terhadap waktu tunggu (di ruang pendaftaran dan pemeriksaan), keramahan petugas (di ruang pendaftaran, pemeriksaan, pemeriksaan penunjang dan apotik) dan biaya (karcis, tindakan medic dan pemeriksaan penunjang) sera ATPIWTP pelanggan. Kondisi yang kurang mendukung adalah sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan) dan persepsi pelanggan (terhadap waktu tunggu di ruang pemeriksaan penunjang dan apotik). Bila dilihat dan hasil penelitian, maka Puskesmas Plaju mempunyai potensi untuk dapat mandiri di masa yang akan datang. Asalkan kondisi yang kurang mendukung potensi kemandirian segera diatasi.

---

Analysis of Self-Reliance Potency of the Try Out Unit of Self-management at Plaju Pusks mas, Palembang 2003/2004Operational financing of Puskesmas in the City of Palembang still has constraint where the existing fund falls short requirement. To overcome the problem, the try out unit of self-management Puskesmas had been developed in the City of Palembang. Plaju Puskesmas as one of the try out unit of self-management, when compared to four other Puskesmas try out units whose the smallest revenue, amount of patient was little, and the indigent economic background at most. Therefore the research or independence potency analysis was conducted to assess whether Plaju Puskesmas could earn self-reliance in the future. The research was a descriptive research with qualitative approach. It used secondary data to assess the revenue and expense, human resource, pricing policy, as well as provider potency. Primary data was obtained from in depth interview, observation and interview with customers. The Result of research showed that CRR (cost recovery rate) of Plaju Puskesmas have been high enough (117%). The CRR was influenced by the cost and revenue. The functional revenue at Plaju Puskesmas in 2003 was Rp 116.661.106 which supplied from PT Askes (41,4%), the service of PKPS-BBM BIDKES (27,8%), retribution (21%), and Jamsostek (9,8%). The cost of Puskesmas included operational cost (76,6%) and fixed cost or AFC (23,4%). The highest cost was used for salary (35,7%), vaccine and drug (31,3%), and AFC for building (18,8%). While the most little cost was purposed to the maintenance (0,1%). The pricing policy got support from decision maker which the new pricing pattern have been proposed by the Health Office of the City of Palembang to the Mayor. The adjustment of the pricing have come up with the phase of policy adoption, but not yet come up with the policy implementation. For the potency of provider, the hygiene of building showed 80% was clean, 20% was enough clean. The comfort of building showed 60% was comfortable; the rest (40%) was comfortable enough. There was addition of services from 13 become 19 services. For human resource, its amount and capacity had been appropriate to the standard, however age and duration of work span were almost proportional. While for the education and training showed degradation in the year 2003 (38,5%) compared to year 2002 (76,9%). Level satisfaction of customer in every service was showed as follows; waiting time at the admission unit was 85,4%, examination (92,7%), ancillary unit (74,2%), and drug store (31,3%). The customer satisfaction to the sociability of officer at every unit of service resulted as follow; admission (86,5%), examination (98%), ancillary examination (74,2%), and drug store (97,9%). While the satisfaction of customer to the cost that was observed shoed as follow; ticket fee (96,9%), medical examination (93,5%), and ancillary examination (92%). The average of ATP 3 was Rp 20.391,67 and the average of WTP was Rp 4.660 of which higher than the current tariff. The condition in which supported the self-reliance potency, besides CRR was the tariff policy, potency of provider, human resource (education, age, and duration of work span), perception of customer to the waiting time at admission unit and duration of work span, sociability of officer (at admission unit, examination, ancillary examination, and drug store) and the cost (ticket fee, medical examination, and ancillary examination), and ATP1WTP customer. The condition that was included less supporting; human resource (education and training), and perception of customer to the waiting lime (at ancillary examination and drug store). From the result of research that mentioned before, Plaju Puskesmas have a potency to be self-reliance Puskesmas in the future. So long as the condition that less supporting of self-reliance potency will be immediately overcome.

Abstrak :
ABSTRAK Sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan pegawai PT. PLN (Persero) adalah dengan penggantian biaya, dimana sampai saat ini masih mengacu pada Surat Edaran No. 002/PST/1975. Selama berjalan 20 tahun tidak pernah ada evaluasi biaya dan monitoring; sehingga mengakibatkan lonjakan biaya. Pada era Persero dimana perusahaan tidak dapat bergantung lagi dari dana pemerintah dan harus mancari laba, maka berbagai langkah efisiensi dilakukan. Di dalam melakukan langkah efisiensi biaya daiam pemeliharaan kesehatan perlu dipertimbangkan alternatif sistem pembiayaan lain dan menilai kembali sistem yang ada. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan menganalisa, juga wawancara terhadap para pemegang keputusan yang terlibat dalam masalah ini. Di dalam pemilihan alternatif diajukan sistem asuransi, kapitasi dan sistem penggantian biaya itu sendiri. Adapun pemilhan sistem bukan dari sudut biaya saja dimana akan timbul biaya efektif tapi juga dari sudut kepuasan pegawai. Karena pegawai merupakan asset perusahaan yang perlu diberikan kesejahteraan yang memadai. Jangan sampai adanya pembatasan dalam jangka panjang akan berakibat terhadap pegawai dan merugikan perusahaan dalam bentuk menurunnya produktivitas. Dari hasil analisa data, wawancara kemudian dibandingkan dengan teori dan pengalaman empiris; disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan saat ini tetap memakai sistem penggantian biaya tetapi harus ditunjang dengan peraturan yang lebih jelas yang mencakup prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan cara ini efisiensi secara bertahap dapat dilakukan tanpa banyak mengurangi kepuasan pegawai. Untuk jangka panjang internalisasi juga secara bertahap dapat dilakukan, dimana dapat mengurangi subsidi biaya perusahaan, bahkan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai strategi bisnis unit.

---

ABSTRACT Financial Alternatives of Employee Health Care System in PT PLN (Persero)Regulation no. 0021PST/1975 states that the reimbursement is the way to pay for the employee health expenses. Since there is no serious evaluation and monitoring during the last 20 years, the result is a big increase in the health care cost. In the privatization era (Persero), PLN should be more efficient due to the finance limitation. It means that PLN needs to look for other financial alternatives of health care system and make evaluation to pick up the best one for PLN. This study is based on primary data (interview of decision maker) and secondary data from PLN data base, followed by data analysis. The possible alternative system includes insurance, capitation and reimbursement system. In the making of the analysis, the employee satisfaction in medical service is an important factor beside the effective cost factor. This is so since the employee is a determining factor in the Company productivity. Fallowing theoretical background, empirical experience and data analysis, we come to the conclusion that the best alternative in the short run is a combination of reimbursement system with a clear defined regulation of medical service procedure. In the long run internalization can both reduce health care cost along and at the same time become a profit-making unit.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis variasi penyebab piutang jamkesda pasien rawat inap di RSUP Fatmawati tahun 2010-2012. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis faktor internal maupun faktor eksternal rumah sakit penyebab piutang jamkesda serta memberikan gambaran mengenai pengelolaan piutang jamkesda pasien rawat inap di RSUP Fatmawati tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan disain kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian berupa variasi faktor internal penyebab piutang jamkesda yaitu MOU dari perjanjian kerja sama, ketidak lengkapan berkas, waktu klaim, dan selisih biaya riil rumah sakit dengan biaya pola pembayaran. Sedangkan variasi faktor eksternal yaitu dana APBN, kepemilikan kartu jamkesda, surat jaminan, proses verifikasi, dan waktu pembayaran klaim setelah diverifikasi. ...... This thesis discusses about variation analysis of the causes of Jamkesda receivable for inpatients in RSUP Fatmawati year 2010-2012. The purpose of this thesis is to analyze the internal and external factors of the causes of Jamkesda receivables for the hospital and provides an overview of the management of Jamkesda receivables for inpatients in RSUP Fatmawati year 2010-2012. This study uses a qualitative design with in-depth interviews and document review. Results of this research is a variation of the internal factors that cause Jamkesda receivable are the MOU of cooperation agreements, lack of accessory files, time claims, and the difference between the real cost to the cost of hospital payment patterns. While variations in external factors are APBN funds, ownership of Jamkesda cards, letters of guarantee, verification processes, and timing of claims payments after the verification.

Abstrak :
ABSTRAK Pembiayaan kesehatan terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor menyebabkan terjadinya peningkatan tersebut. Dampak negatif dari meningkatnya pembiayaan kesehatan adalah menekan kemampuan pemberi dana atau perusahaan untuk menyediakan biaya pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan karakteristik peserta dengan angka kunjungan dan biaya penyakit katastropik pada peserta ASO PT. GAMI tahun 2011 ? 2012. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan disain penelitian cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa karakteristik peserta yang paling berhubungan dengan angka kunjungan dan biaya penyakit katastropik adalah usia. Klasifikasi benefit as charge dengan limit tahunan mempunyai hubungan yang signifikan dengan biaya penyakit katastropik. Penelitian selanjutnya, bisa lebih menggali variabel periode kepesertaan.

---

ABSTRACT Health financing continues to increase. Several factors led to this increase. The negative impact of rising health care financing is pressing lenders or companies ability to provide health care costs for employees and employee families. This study aims to look at how the characteristics of the participants relationship with the number of visits and the cost of catastrophic illness on ASO participants PT. GAMI years 2011-2012. Research is a quantitative approach with a crosssectional study design. The final conclusion is that the characteristics of the participants are most related to the number of visits and the cost of catastrophic illness is the age. Benefit classification as a charge to annual limit has a significant connection with catastrophic illness costs. For further research could further explore variable period of membership.

Abstrak :
Latar Belakang: Singapura memiliki sistem perawatan kesehatan “first world”, dan menduduki peringkat 6 di dunia. Singapura mencapai efisiensi perawatan kesehatan dengan hasil perawatan berkualitas tinggi. Sistem perawatan kesehatan yang unik dengan menggunakan sistem pembiayaan campuran yang disebut “3M” yaitu MediSave, MediShield, dan MediFund. Sementara Indonesia yang dalam penerapan JKN masih mengalami beberapa kendala. Sehingga perlu dilakukan studi komparasi. Penelitian ini akan membahas mengenai pembiayaan, pendanaan, dan pembayaran pada pelayanan kesehatan di Singapura dan Indonesia. Metode: Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui pencarian literatur pasa search engine. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan di Singapura yaitu subsidi dan kerangka kerja 3M, dengan menekankan tanggung jawab pribadi untuk kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan terdiri dari gabungan publik dan swasta dengan sistem pembayaran hybrid, hampir tidak ada perawatan kesehatan yang gratis. Di Indonesia menggunakan sistem single pool dengan metode pembayaran DRG kepada penyedia layanan. BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong-royong yang penggunaannya menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pembiayaan terbesar di Indonesia masih terkonsentrasi pada segi kuratif dan pengobatan. Kesimpulan: Sistem Pembiayaan di Singapura dirancang dengan prinsip kemandirian dan saldo MediSave tidak berkurang apabila tidak digunakan sehingga meminimalkan perilaku tidak sehat. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif, menguji faktor-faktor pemungkin lain yang berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat dengan terjangkaunya layanan BPJS Kesehatan, dan menguji pengaruh implementasi kebijakan pembiayaan pada sistem JKN terhadap morbiditas dan derajat kesehatan masyarakat. ......Background: Singapore has a “first world” healthcare system, and is ranked 6th in the world. Singapore achieves healthcare efficiency with high quality care outcomes. A unique healthcare system using a mixed financing system called “3M” namely MediSave, MediShield and MediFund. Meanwhile, Indonesia, which is implementing JKN, is still experiencing several obstacles. So it is necessary to do a comparative study. This study will discuss the financing, funding, and payment of health services in Singapore and Indonesia. Methods: This study uses a descriptive approach by using secondary data through a search engine literature search. Results: The results of this study indicate that the financing scheme in Singapore, namely subsidies and the 3M framework, emphasizes personal responsibility for health. Health care delivery consists of a mix of public and private with a hybrid payment system, almost no free health care. In Indonesia, it uses a single pool system with the DRG payment method to service providers. BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong, whose use has shown an increase in the last three years. The largest financing in Indonesia is still concentrated in terms of curative and treatment. Conclusion: The Financing System in Singapore is designed with the principle of self-reliance and MediSave balances do not decrease when not used so as to minimize unhealthy behavior. Further research can use quantitative methods, examine other enabling factors that influence healthy living behavior with the affordability of BPJS Health services, and examine the effect of implementing financing policies on the JKN system on morbidity and public health status.