Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 menyebutkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, desentralisasi dengan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Di Kabupaten Bandung, sejak desentralisasi kebijakan yang lahir adalah Peraturan Dacrah Nomor 18 tahun :2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di Iuar Rumah Sakii. Kondisi saat ini sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung penyebarannya belum merata, belum semua wilayah terjangkau tenaga kesehatan dan masih ada kendala akses pelayanan masyarakat maka optimalisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi kunci pembangunan kesehatan. oleh karena itu dilakukan Riset Operasional pembuatan kebijakan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerataan (equity), akses (accessible) dan keterjangkauan (affordable) pelayanan kesehatan di Kabupatcn Bandung Penelitian ini menggunakan metode analitik kualitatif dengan teknis pengumpulan data Wawancara Mendalam terdiri dari 4 informan unsur pemerintah dan 6 informan unsur sarana kesehatan swasta. Focus Group Discussion di pedesaan dan semi perkotaan serta check list data sekunder. selanjutnya dilakukan analisis isi. Peneliti terlibat secara operasional dalam tahapan proses pembuatan kebijakan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang disusun.Hasil penelitian mcnunjukkan dasar pengaturan pelayanan kesehatan swasta masih mengacu pada kebijakan pusat yang bersifat umum, belum dijabarkan ditingkat lokal, akibatnya pelayanan kesehatan swasta belwn berorientasi pada kebutuhan dan kekhasan pembangunan Kabupaten Bandung seperti meningkatkan indeks pembangunan manusia. Desentralisasi mampu meningkatkan daya guna pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, ditunjang dengan aspirasi masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kesediaan Swasta untuk bermitra dengan pemerintah dalam melayani masyarakat. menjadi potensi faktor lingkungan unluk meJahirkan kebUakan di daerah. Faktor lainnya adalah lingkungan strategis Kabupaten Bandung dan pemahaman kkesehatan bersifat universal menunjang kebijakan bidang kesehatan. Proses pembuatan Raperda saat ini dalam pembahasan DPRD Kahupaten Bandung mencermlnkan kebijakan peJayanan kesehatan swasta dimasa yang akan datang diatur dalam Peraturan Daerah rentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagai bentuk pengaturan dan penertiban.Analisis Draf Raperda penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Bandung menunjukkan penyusunan Raperda mengakomodasi prinsip upaya pelayanan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) rnenyebutkan prinsip pelayanan kesehatan meliputi pemerataan, akses. keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, disebutkan juga bahwa akan menjamin kesempatan yang sama dan berpihak pada masyarakat rentan.Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah perlu di1engkapi naskah akademik sebagai kajian akademik mengenai substansi, rumusan dan materi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta. Diharapkan proses pembuatan Raperda ini berlanjut sehingga menjadi Peraturan Daerah yang mampu melindungi penyelenggara dan masyarakat.

---

Government Regulation No.S Year 2003 n1entioned that a district or city has an obligation to maintain decentralization. by doing function of formulation technique policy. giving permission. and to perform usual public services. At Bandung district, since decentralization the only policy made is District Law No. IS Year 2001 about health service tariff at a unit or governn1ent district health installation in Bandung, outside hospital. The condition nowadays, health services inside district Bandung are nut spread well enough meaning not all area is reached by paramedic and still there are obstacle in accessing of public services, therefore the optimization of health services wich is done by the government or private sector can be the key factor to built up health issues. for that reason Operation Research has been conducted to make health policy about the implementation of health services by private sector in adapting the principles of equity, accessible, and affordable inside Bandung district. Method which are;_ used in this Operation Research is analytical qualitative by using gathering data information technique that consists of 4 informants from governmment and 6 informants from private, focus group discussion in tbc: country and suburban city. and also secondary check list which v.:ill be analyzed afterwards. Researcher is involved operntionaliy on every single step of the policy making process of District Law Draft (Rancangan Peraturan Daerah Raperda) which are being made.The result shows that the basic structure of health services done by private sector still refer to the previous policy which is very common and havent explored to the !veal district, as a result the private health service still not oriented to the needs and speciality of Bandung district such as increasing the Human Development Index (HDI) Desentralizatlon is able to increase the competence of local government by means of building and serving the community that supported by the people wants and needs and of course willingness of private sector in conjunction with government serve people and could become a potential environmental factors to create a policy in the district. The other factors are the strategic place of Bandung district and an acknowledgemer that health services is universal and support health policy. Been discussing Process of making the District Law Draft (Raperda) has within DPRD Kabupatei1 Bandung that reflects the policy of private health service in the coming years will be maintained by the District Law about arrangement private health service as a result adjacent and acknowledgement.The analysis of Raperda draft arrangement private health services at Bandung district shOw that making of Raperda accomodates the principal of effort in services just Jike what is mentioned in pasal 4 ayat (2) that says, the principal of health services by private sector includes principles of equity, accessible, affordable, and the quality of health services. It's also mentioned that there will be a guarantee of equal chance treatment oriented to the weak community.Making of Raperda needs to be supported and equipped by academical references regarding the substance, formulation, and content for lhe Raperda about arrangement of private health service. Ir is expected that making Raperda will success and at the end become Raperda of Health Policy which will protect the actor such as private sector and the community."

"Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical methodused is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so thattransparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program. ......Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness. Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5. Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"Advocacy and protect human rights in relation with government health policy and service in Indonesia."

"Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).......Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts. Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing. This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan. ......Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method. The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."