Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

ABTRAK

Nama : Widya Purnama SariProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Keterlambatan Kenaikan Pangkat bagi Staf Medisdi Departemen Mata RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo Tahun2018Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalahpenghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepadaPegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memilikinilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu.Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakanRumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam,memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada padaUnit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter SpesialisMata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNSsehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medisbelum memiliki jabatan fungsional pendidikan.Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Matadipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian dirisendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepadastaf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikanpangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memilikipublikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnyaproses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagianstaf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian.Kata kunci:Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional

---

ABTRACT

Name : Widya Purnama SariProgram of Study : Hospital Administration StudyTitle : Analysis of Delays in Promotion for Medical Staff inDepartment of Ophthalmologi RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo in 2018In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an awardgiven for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to theState. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their workperformance and service. Because promotion is an award and each award has a value ifthe promotion is given to the right person and on time.Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety ofsubspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Basedon the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status sothat there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff didnot have functional educational positions.It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department ofOphthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessmentvariable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depthinterviews with medical staff where information was obtained which affected the delayin promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and didnot have publications so that they could not take care of the increase in academiclecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion andinpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing researchKeywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure

"

"Skripsi ini membahas tentang kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis Competency Based Human Resource Management (CBHRM) di RSUD Pasar Rebo Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 134 kuesioner disebarkan dan hanya 107 kuesioner lengkap yang kembali. Responden pada penelitian ini adalah 107 pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis RSUD Pasar Rebo yang terbagi ke dalam 6 instalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 53,3% pegawai yang menyatakan tidak puas terhadap remunerasi yang diterima. Dalam penelitian ini diketahui bahwa lama kerja, pengetahuan pegawai mengenai sistem remunerasi, kepemimpinan, supervisi, kebijakan remunerasi, sosialisasi sistem remunerasi berhubungan dengan kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis CBHRM. Pihak rumah sakit perlu menindaklanjuti hasil penelitian tersebut dengan melakukan evaluasi kembali terhadap remunerasi berbasis CBHRM serta meningkatkan sosialisasi sistem remunerasi di RSUD Pasar Rebo dengan melibatkan manajemen terkait serta pegawai dari setiap instalasi yang bersangkutan.

---

This study examines about the satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based Competency Based Human Resource Management (CBHRM) in Pasar Rebo Hospital in 2011. This research is a cross sectional research using quantitative methods. The data was collected by filling questionnaires. A total of 134 questionnaires distributed but only 107 complete questionnaires are returned to the researcher. Respondents in this research are 107 medical support affairs of non-civil servants in Pasar Rebo Hospital which is divided into 6 installations. The result showed that there are 53.3 % officers who stated that they are not satisfied with the remuneration received. By this research, known that amount of time working, knowledge about remuneration system, leadership, supervision, remuneration policy, dissemination of remuneration system associated with satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based CBHRM. The hospital needs to follow up these findings by evaluating remuneration and improve dissemination of the remuneration system in Pasar Rebo Hospital, involving relevant management and employees of related installation."

"Ketidakmerataan dokter spesialis masih tinggi di Indonesia. PemberianBantuan Biaya Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan salahsatu cara untuk pemerataan distribusi dokter spesialis. Perlu dikembangkannyasistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk menentukan prioritas dalampemberian bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan menyaringpenempatannya pada provinsi, kabupaten/kota dan rumah sakit (RS) yang benarbenarkekurangan. Telah dikembangkan sistem pendukung keputusan denganmenggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Sistem inimerupakan komplemen dari sistem pendaftaran online PPDS. Penentuan batasanRS dan spesialisasi dalam pemberian biaya pendidikan dokter spesialis telahtersaring dan ditampilkan dalam option form pendaftaran online. Telahtersusunnya basis data kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dengan totalkekurangan dokter spesialis pada RS pemerintah tahun 2013 sebanyak 3888dokter spesialis. Provinsi prioritas dalam pemberian biaya PPDS adalah Maluku,Bengkulu, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

---

Medical specialists are distributed unequaly in Indonesia . Scholarship

program of medical specialist (PPDS) is one way to equal the distribution. The

need to developed decision support system for medical specialist scholarship and

placement distribution at the provincial, district/city, and hospital where lack of

specialists. The development of decision support system for medical specialist

scholarship and placement distribution is using the System Development Life

Cycle (SDLC) method. This system is a complement of the online registration

system for Scholarship Program of Medical Specialist (PPDS). The determination

of the list of the hospital where lack of specialists and available scholarship

program of medical specialist are displayed in the online registration form option.

The result of this thesis is a database of medical specialist needs in Indonesian

government hospitals in 2013, as many as 3888 specialists. Priority provinces for

Scholarship program of medical specialist (PPDS) are Maluku, Bengkulu, Maluku

Utara, and Nusa Tenggara Timur."

"Berdasarkan UBA pasien di RS Siloam Kebon Jeruk, didapat komentar mengenai pemulangan pasien, yaitu : waktu tunggu penyelesaian administrasi pulang pasien masih cukup lama, terutama menggunakan asuransi. Dari uji petik didapatkan rata-rata waktu tunggu yang menggunakan jaminan perusahaan/asuransi 5 jam 45 menit dan non jaminan 3 jam 4 menit. Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan administrasi pulang pasien rawat inap dengan jaminan perusahaan/asuransi di RS Siloam Kebon Jeruk. Desain penelitian menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Data primer didapat dari wawancara dan observasi dan data sekunder didapat dari telaah dokumen dan laporan pasien pulang. Dari hasil penelitian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pengisian resume medis, jumlah sumber daya manusia, kebijakan dan alur proses rumah sakit yang sudah ada perubahan dengan proses yang dilaksanakan di lapangan. Dapat disimpulkan dengan efisiensi waktu pada tahap admin, tahap farmasi dan tahap gudang satelit dapat memperpendek waktu proses di rumah sakit. Efisiensi proses mempersingkat penyelesaian administrasi pulang pasien rawat inap dengan jaminan perusahaan/asuransi menjadi 2 jam. Saran peneliti yaitu sosialisasi mengenai pentingnya peran dokter spesialis, pengkajian ulan tenaga staf admin ruangan, revisi kebijakan dan alur proses administrasi pulang pasien dengan jaminan perusahaan/asuransi dan uraian tugas staf yang berperan, revisi MoU dengan pihak penjamin untuk masalah konfirmasi.

---

Based UBA hospital inpatients in Siloam Kebon Jeruk , gained criticism and suggestions regarding the discharge of patients, namely: the waiting time of patients still settling administrative home long enough, especially the use of insurance. From the test results obtained quotes the average waiting time of patients who use the guarantee is 5 hours 45 minutes and non warranty is 3 hours 4 minutes. The study aims to determine the factors that influence waiting times administrative services to inpatients home insurance in Siloam Kebon Jeruk Hospital. Design using both quantitative and qualitative research. The primary data obtained from interviews and observations and secondary data obtained from the study of documents and reports patient's home. From the results, the factors that affect the length of time patients wait for completion of home administration is charging inpatient medical resume, the amount of human resources, policies and workflow processes existing hospitals with process changes implemented in the field. It can be concluded in less time on admin stage, stage pharmaceutical and satellite warehouses stage can shorten the processing time in the hospital. The efficiency of the process beyond the administrative processes to shorten hospital inpatients with insurance to 2 hours. Suggestions researchers that the socialization of medical importance to specialist resume, review of workforce, policy revisions and return patient administration process flow with insurance and job descriptions of staff whose role, revised MoU with an insurer to issue a confirmation."