Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai consular formalities atau transaksi konsular yang termasuk dalam jenis hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia dalam hal impor obat tradisional. Membahas mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hambatan non-tarif yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaanan dan kesesuaian pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai hambatan non-tarif dalam impor obat tradisonal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Dari penelitian ditemukan bahwa, pemenuhan certificate of free sale dan certificate of pharmaceutical product yang dikeluarkan pemerintah negara pengekspor yang wajib disahkan oleh pejabat negara pengimpor di negara pengekspor yang dibutuhkan dalam penerbitan izin edar sebagai persyaratan untuk pelaksanaan pembuatan surat keterangan impor obat tradisional yang digunakan sebagai dokumen impor, merupakan sebuah indikasi adanya hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia. ......This thesis discusses consular formalities or consular transactions which are included in the types of non-tariff barriers that are still applied by Indonesia in the case of imports of traditional medicines. Discussing the laws and regulations relating to the regulation of non-tariff barriers that are regulated in the General Agreement on Tariffs and Trade or GATT. The purpose of this study is to find out how the implementation and suitability of statutory regulations regarding non-tariff barriers in the import of traditional drugs. This study uses normative juridical research methods, namely examining positive written and unwritten laws and the effectiveness of the law. As well as data collection techniques with a qualitative approach, namely research that analyzes and uses library materials as secondary data. From the research it was found that, fulfillment of certificates of free sale and certificate of pharmaceutical product issued by the government of the exporting country which must be authorized by the official of the importing country in the exporting country needed in the issuance of a marketing permit as a requirement for the implementation of making a certificate of import of traditional medicines used as a document imports, is an indication of non-tariff barriers which are still applied by Indonesia.

Abstrak :
Belakangan ini masalah pengobatan alternatif menjadi bahan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan banyaknya anggota masyarakat yang menggunakan pengobatan ini. Penelitian ilmiah untuk mengetahui apakah pengobatan alternatif ini aman sampai saat ini belum memuaskan . Peraturan hukum yang secara khusus mengatur pengobatan alternatif sampai saat ini juga belum ada sehingga apabila ada suatu tindakan melawan hukum dalam bidang pengobatan alternatif ini berlaku ketentuan umum yang telah ada. Hubungan antara pengobat dan pasien/klien dalam kenyataan sehari-hari banyak di atur oleh bidang hukum perdata. Pasien/klien mempunyai harapan yang cukup besar terhadap usaha yang dilakukan oleh pengobatan tetapi apabila pasien/klien dirugikan oleh sikap tindak pengobat maka pasien/klien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata) atas sikap tindak pengobat tersebut. Ini disebabkan karena antara pengobat dan pasien/klien telah terjadi perjanjian meskipun perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan bahwa pengobat mampu menyembuhkan penyaKit pasien/klien.

Abstrak :
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia pun demikian mengembangkan. Hal ini pun berdampak pada dunia kedokteran. Di dalam dunia di bidang kedokteran, muncul fasilitas kesehatan baru yaitu telemedicine. Telemedicine itu sendiri, pada dasarnya adalah fasilitas medis yang memudahkan dokter masyarakat di Puskesmas untuk berkonsultasi dengan spesialis yang berada di rumah sakit, untuk membantu dokter umum dalam melakukannya analisis, diagnosis, dan juga resep obat. Dengan sarana telemedicine kesehatan, akan memudahkan puskesmas setempat jauh untuk dapat memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Tapi, nyatanya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur telemedicine. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tentang kompetensi dan kewenangan dokter serta akuntabilitas hukum dokter dalam penerapan fasilitas kesehatan telemedicine. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan penyelenggaraan fasilitas kesehatan telemedicine di Puskesmas Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam aplikasi fasilitas kesehatan telemedicine, mempunyai kompetensi dan kewenangan masing-masing untuk dokter. Selain itu, tanggung jawab hukum dokter juga bisa dikaitkan dengan Kode Etik Kedokteran, Disiplin Kedokteran, dan juga Kode Etik Kedokteran Hukum Perdata dan Pidana. Kesimpulan yang bisa ditarik oleh Penulis dalam penerapan fasilitas telemedicine terdapat perbedaan kompetensi dan otoritas antara dokter umum dan spesialis. Selanjutnya saran yang diberikan penulis adalah kepada Kementerian Kesehatan Diharapkan terbentuknya regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas telemedicine ini, agar mampu memperjelas kompetensi, wewenang, hak dan kewajiban personil kesehatan terutama dokter. ......Along with advances in information technology, human life is increasingly developing. This also has an impact on the world of medicine. In the world of medicine, a new health facility has emerged, namely telemedicine. Telemedicine itself is basically a health facility that makes it easy for community doctors in Puskesmas to consult with specialists in hospitals, to assist general practitioners in analyzing, diagnosing, and prescribing drugs. With the health telemedicine facility, it will make it easier for local health centers to be able to provide appropriate treatment to patients. But, In fact, there are no laws and regulations that regulate it telemedicine. This causes the absence of legal certainty regarding the competence and authority of doctors as well as the legal accountability of doctors in the application of telemedicine health facilities. The aim of this research is to describe the state of operation of the telemedicine health facility at the South Tangerang Health Center. The research method used is normative juridical. The results showed that in the application of telemedicine health facilities, doctors have their respective competences and authorities. In addition, a doctor's legal responsibility can also be linked to the Medical Code of Ethics, Medical Discipline, and also the Medical Code of Ethics. Civil and Criminal Law. Conclusions that can be drawn by The author in the application of telemedicine facilities there are differences in competence and authority between general practitioners and specialist doctors. Furthermore, the advice given by the author is to the Ministry of Health. It is hoped that the formation of regulations related to the operation of this telemedicine facility, in order to be able to clarify the competence, authority, rights and obligations of health workers, especially doctors.

Abstrak :
Sejak menjalani kehamilan sampai persalinan, seorang ibu haruslah mendapatkan perawatan dan pemantauan kesehatan yang baik. Hal ini juga berlaku bagi janin yang dikandung. Namun tidak semua Ibu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ini. Dengan adanya TeleCTG dan aplikasi Bidan Sehati yang dikeluarkan oleh PT Zetta Sehati Nusantara, pelayanan kesehatan dan pemantauan perkembangan kehamilan dapat didapatkan semua Ibu dimana pun mereka berada. Dalam pelaksanaannya, TeleCTG melibatkan Bidan pengguna aplikasi dan Dokter Spesialis Kandungan yang bekerja sama dengan Aplikasi. Dengan adanya inovasi ini, terdapat permalasahan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan berbasis telemedicine ini, terlebih dengan adanya Permenkes mengenai penerapan telemedicine. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggaraan TeleCTG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa. Penyedia Aplikasi bertanggung jawab atas tingkat mutu pelayanan aplikasi yang berpangku pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Dokter Spesialis Kandungan dan Bidan bertanggung jawab melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat mereka bekerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan tersebut tidaklah secara langsung menyebutkan pertanggungjawaban tiap pihak dalam penyelenggaraan telemedicine. Sehingga, seharusnya terdapat Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur lebih rinci mengenai pertanggungjawaban, juga kedudukan Penyedia Aplikasi. ......From pregnancy to childbirth, a mother must get good health care and monitoring. This also applies to the child conceived. However, not all mothers can get this service. With the TeleCTG and Bidan Sehati application, made by PT Zetta Sehati Nusantara, health services and monitoring of pregnancy development can be obtained by all mothers wherever they are. In its implementation, TeleCTG involves Midwives, who use the application, and Obstetricians who cooperate with the Application. With this innovation, there are legal issues regarding who is responsible for telemedicine-based health services. The purposes of this study is to find the legal liability of the implementation of TeleCTG. The research uses normative-juridical method. The results of the study stated that the Application Provider is responsible for the level of quality of application services that is subject to the Information and Electronic Transaction Law. Gynecologists and Midwives are responsible through the Health Care Facilities where they work, based on Minister of Health Regulation No. 20 of 2019.  However, the regulation does not directly state the responsibility of each party in the telemedicine implementation. Therefore, there should be regulation regarding liability and responsibility more details, also legal standing of Application Provider.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kewenangan dan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia dengan mengamati apa yang terjadi di klinik Indonesia Sports Medicine Centre. Antusiasme masyarakat akan olahraga sangat besar akan tetapi karena ketidaktahuan akan olahraga memunculkan potensi terjadinya cedera, sehingga muncul dokter spesialis kedokteran olahraga sebagai jawaban. Karena dokter spesialis kedokteran olahraga masih baru mengakibatkan masyarakat termasuk peneliti sebagai mahasiswa hukum mempertanyakan bagaimana kewenangan dan kompetensi dari dokter spesialis kedokteran olahraga. Kesimpulan dari skripsi ini kewenangan dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kompetensi utamanya adalah mengobati orang yang sakit karena aktifitas olahraga dan mengobati orang yang sakit dengan metode olahraga. Dokter dan Klinik bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang timbul kepada pasien hal ini dapat dilihat pada pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah pihak Konsil Kedokteran Indonesia bersama Kolegium Kedokteran Olahraga sesegera mungkin mengesahkan rancangan standar kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga agar dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia memiliki legalitas yang jelas terhadap Standar Profesi Medik yang dokter spesialis kedokteran olahraga gunakan guna melindungi kepentingan para dokter juga jika sewaktu-waktu ada tuntutan atau gugatan hukum. ......This thesis examines the authority and competence of sports medicine specialists in Indonesia by observing what is happening at the Indonesia Sports Medicine Center.”The enthusiasm of the community for sports is very large, but because of their ignorance of sports, there is potential for injury, so that sports medicine specialist appears as the answer. Because sports medicine specialists are still new, people, including researchers as law students, question the authority and competence of sports medicine specialists. The conclusion of this thesis is that the authority of sports medicine specialists in Indonesia is based on Article 35 of the Medical Practice Law and their main competences are to treat people who are sick due to sports activities and treat people who are sick with sports methods. Doctors and Clinics are responsible if there is a loss incurred to patients, this can be seen in article 58 paragraph (1) of the Health Law that everyone has the right to claim compensation for someone, health workers, and / or health providers who cause losses due to errors. or negligence in the health services it receives. The suggestion from this thesis is that the Indonesian Medical Council together with the Sports Medicine College as soon as possible ratify the draft standard of competency for sports medicine specialists so that sports medicine specialists in Indonesia have clear legality against the Medical Professional Standards that sports medicine specialists use to protect the interests of doctors as well. if at any time there is a lawsuit.

Abstrak :
Berangkat dari pembaharuan norma dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU/-V/2007 tentang Praktek Kedokteran, pembaharuan bentuk Rumah Sakit sehingga menjadi badan usaha serta eksistensinya, dan hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, skripsi ini membahas hubungan hukum dan tanggungjawab antara rumah sakit dan dokter sebagai tenaga medisnya serta pertanggungjawaban pidana rumah sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Kesimpulan atas penulisan skripsi ini, bahwa pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit didasarkan atas tanggung jawab kepada pasien sebagai penyelenggara pelayananan medis yang diterapkan berdasarkan hubungan hukum hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien. Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien adalah hubungan yang timbul berdasarkan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat yang memberikan upaya pelayanan medis yang didasarkan pada perjanjian medis antara dokter dengan pasien. ......Departing from the renewal of norms in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices which was decided in the Constitutional Court Decision No. 4 / PUU / -V / 2007 about Medical Practices, renewal of Hospital forms so as to become a business entity and its existence, and the law of medicine or law health is a branch of science that is still relatively young in Indonesia. On the basis of these problems, this thesis discusses the legal relations and responsibilities between hospitals and doctors as medical personnel as well as hospital criminal liability due to negligence of medical practices carried out by doctors.This research is a qualitative juridical-normative research. Data collection techniques are literature studies. Data collected in the form of secondary data. The conclusion of the writing of this thesis is that the criminal liability of the Hospital is based on the responsibility to the patient as the provider of medical services that are applied based on the legal relationship between the Hospital and the patient. The legal relationship between a hospital and a patient is a relationship that arises based on the function of the hospital as a place that provides medical services that are based on medical agreements between doctors and patients.