Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi yang berjudul ?Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia 1897-1992?, membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan UU Kesehatan Jiwa di Indonesia selama periode 1897-1992. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara kondisi pelayanan kesehatan jiwa yang buruk dan kebijakan yang muncul untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber arsip serta penerbitan sejaman yang ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakan Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Kementerian Kesehatan RI serta Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang tahun 1897 dicabut pada tahun 1966 karena pada pelaksanaannya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial-politik setelah kemerdekaan. UU 1897 memberlakukan sistem sosial yang menempatkan golongan pribumi pada posisi yang lebih rendah dibanding orang Eropa. Selain itu, UU 1897 juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu Psikiatri pada masa itu. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan mengeluarkan UU Kesehatan Jiwa 1966. Dampak dari diberlakukannya UU Kesehatan Jiwa 1966 adalah perkembangan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia mencapai taraf yang lebih baik. ......This thesis entitled ?Implementation of Mental Health Law in Indonesia 1897-1992? was proposed to examine the implementatioan of mental health law in Indonesia between 1897-1992. The purpose of this thesis is to understand the relationship between bad mental helath service and the regulation created to fix this condition. The study of this thesis was conducted by using sources from archive and literature study with the same published period. All of the sources comes from National Archive, National Library, Universitas Indonesia Library, The Ministry of Health Library and Research and Development Library of Ministry of Health Indonesia. Based on research, this thesis shows the Mental Health Law 1897 repealed at 1966, because the implementation of that law is no longer appropiate with social-politics condition after independence. In addition, the regulation is no longer in accordance with the progress of Psychiatry at that time. The government try to fix that problem by implementing Mental Health Law 1966. The impact of these regulation is improvement in mental health service in Indonesia.

Abstrak :
Pengampuan adalah sebuah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diharuskan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya sistem pengampuan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan atau sedang berada di bawah pengampuan terlanggar hak-haknya. Pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Namun, semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- XX/2022, pengampuan bagi orang-orang yang mengalami kondisi dungu, sakit otak dan mata gelap, kini menjadi tidak lagi bersifat sebagai sebuah keharusan, melainkan menjadi bersifat dapat, sepanjang ketiga kondisi tersebut tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan penetapan Pengampuan yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 433 KUHPerdata berubah semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini akan menjelaskan kedudukan subjek hukum di bawah pengampuan berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Selanjutnya, akan terdapat analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 dan permasalahan-permasalahan hukum baru yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Kemudian, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pengampuan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di dalam UU No. 17 Tahun 2023, jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. ......ot take care of his own needs and interests properly and considered incompetent in carrying out legal actions. The person is required to be placed under curatele. However, in its implementation, the existence of the curatele system is still often misused by certain parties, causing people who are under curatele or are currently under curatele to have their rights violated. Curatele is regulated in Article 433 of the Civil Code. However, since the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, curatele for people who experience the conditions of dungu, sakit otak and mata gelap, is now no longer a necessity, but rather can be, as long as these three conditions are not interpreted as people with mental disabilities and/or intellectual disability. This research discusses how the provisions for determining curatele previously regulated in Article 433 of Civil Code have changed since the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and Law no. 17 of 2023 concerning Health. This research was prepared using doctrinal research methods. This research will explain the position of legal subjects under curatele based on Civil Law and Islamic Law. Then, an analysis will be carried out of the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and new legal problems that arise as a result of this decision. Then, this research will discuss the regulation of curatele for people with mental disorders in Law no. 17 of 2023, when compared with Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dan kedudukan hukum serta peran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar ialah dengan menjalankan tugasnya melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta memenuhi hak-hak penderita gangguan jiwa yang telantar. Kedudukan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 ialah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Hasil penelitian menyarankan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa keluarga merupakan tempat terbaik dalam melaksanakan upaya preventif bagi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa agar tidak ditelantarkan dan sosialisasi pentingnya keluarga dalam memberikan dukungan dan menerima kembali anggota keluarganya ketika dikembalikan dari Panti Sosial. ......This thesis explains about the rules and legal protection for people with mental disorders and role and position of social institution in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder. The method used in this research is normative juridical research. The result of this research is that the role of the Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3 in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder who carry out their duties to conduct service and social rehabilitation and fulfill the rights abandoned people with mental disorder. Position of the Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3 is as a Technical Implementation Unit of the social service in the implementation of service activities and social rehabilitation for people with a mental disorder. The results of the study suggested that the Bina Laras Harapan Sentosa 3 Social Institution needs to disseminate information to the community that family is the best place to carry out preventive actions for their family members who suffer from mental disorders so that they are not going to be neglected and socialize the importance of family support and re-acceptance of family members when returned from the social institution.

Abstrak :
Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selaku curandus atau orang yang berada dibawah pengampuan harus dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk melakukan tindakan pengampuan harus disertai pihak ketiga yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam pengelolaan harta warisan akan timbul permasalahan hukum yang terjadi bila ahli warisnya memperbolehkan untuk menjual atau menyewa atas barang-barang tidak bergerak maka pengampu diperbolehkan untuk menjual atau menyewa. Tetapi jika ahli waris tidak memperbolehkan maka pewaris diwajibkan untuk mengganti rugi semua aset atau harta yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik simpulan bahwa dalam kegiatan pengampuan harus dibuat laporan yang stabil dari kegiatan pengampuan yang dijalani dan laporan tersebut dibuat antara pengampu dengan Balai Harta Peninggalan guna mempermudahkan kedua belah pihak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan orang yang dibawah pengampuan. ......The occurrence of forgiveness is because someone who is an adult but is not capable of carrying out the law and cannot carry out his daily life must be with the guardian determined by the District Court Decision. Those who can become custodians are blood relatives in a straight line or a sibling family in a lateral line up to the fourth degree. The management of the inheritance given by the heir to the heirs as curandus or people who are under guardianship must be accompanied by a Certificate of Inheritance made before a Notary and to carry out the pardoning action must be accompanied by a third party, namely Balai Harta Peninggalan. In the management of inheritance, there will be legal problems that occur if the heirs allow to sell or rent immovable property, then the guardian is allowed to sell or rent. But if the heir does not allow it, the heir is obliged to compensate for all the assets or assets he sells. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it was concluded that in custodial activities a stable report must be made of the custodial activities undertaken and the report was made between the custodian and the Heritage Treasurer to make it easier for both parties to take legal action related to the person under custodial.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pemerintah dan perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dalam penelitian ini perguruan tinggi yang dipilih adalah Universitas Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah atas pemenuhan hak dasar bagi pemerintah dan perguruan tinggi. Penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif serta fakta-fakta yang diuraikan dalam penelitian ini didukung berdasarkan wawancara dengan narasumber. Adapun upaya kesehatan mental seperti promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan akses pelayanan kesehatan mental yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, telah terdapat sistem rujukan dalam upaya kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder dan tersier. Pelayanan kesehatan mental yang disediakan oleh Universitas Indonesia dapat diakses melalui konselor di tiap-tiap fakultas, Klinik Satelit Makara UI, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI, dan pelayanan kuratif RS UI. Akan tetapi, pada praktinya Indonesia masih belum memiliki peraturan pelaksana yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan upaya kesehatan jiwa di Indonesia. Di pihak lain, UI masih belum memiliki kebijakan kesehatan mental bagi sivitas akademika UI dan tidak semua fakultas memiliki konselor. ......This undergraduate thesis discusses the responsibility of the government and universities in providing access to mental health services in Indonesia. In this study, the university chosen was the University of Indonesia (UI). The purpose of writing this thesis is to provide an overview of government policies on the fulfillment of basic rights for the government and universities. The research for writing this thesis uses a juridical-normative approach using secondary data and qualitative data collection techniques with the facts described in this study are supported based on interviews with resourceful people. It is found later in the thesis that mental health efforts such as promotive, preventive, curative, and rehabilitative measures are access to mental health services provided by the government. Then, there has been a referral system in mental health efforts at the primary, secondary and tertiary levels. The mental health services provided by the University of Indonesia can be accessed through counselors in each faculty, the Makara UI Satellite Clinic, the Integrated Clinic of the Faculty of Psychology UI, and curative services at the UI Hospital. However, in practice, Indonesia still does not have to implement regulations that are used as guidelines for realizing mental health efforts in Indonesia. On the other hand, UI still does not have a mental health policy for UI academics and not all faculties have counselors.