Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut. ...... This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan warga dengan studi kasus penataan permukiman di Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penataan Waduk Pluit menjadi program penanganan banjir di DKI Jakarta harus merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke rumah susun yang disediakan pemerintah untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Penataan Waduk Pluit melibatkan partispasi warga yang bergerak bersama Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk melakukan penataan permukiman dengan membangun rumah susun yang dekat dengan Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan teori urban regime untuk menganalisis relasi kuasa antara pemprov dengan warga dan konsep partisipasi warga. Hasil temuan dari skripsi ini adalah pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan adanya partisipasi warga dalam tahap desain penataan permukiman di Waduk Pluit. ...... This undergraduate thesis explains urban politics and power relations between Jakarta government and its citizen, with a case study on settlement planning in Pluit Reservoir. This research uses qualitative methodology. The planning of Pluit Reservoir is one of the government programs to overcome flood and to create open green space. According to that goal, the government relocates the Pluit Reservoir's residents to the government flats. The planning involves citizens as well as Urban Poor Consortium and Network of Urban Poor People to plan and to build flats near the Pluit Reservoir. This research uses urban regime theory and participation concept to analyze the power relations between the government and the citizen. This research finds that the local government open citizens participation and space to work together in the level of settlement planning design in Pluit Reservo.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender Jakarta Timur tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi pengumpulan data. Pengembangan Rusunami Klender menjadi kewenangan Perum Perumnas selaku pemegang Hak Pengelola. Selain itu, pengembangan Rusunami Klender juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun persyaratan administratif pengembangan Rusunami Klender belum diselesaikan oleh Perum Perumnas, seperti audit bangunan, persetujuan penghuni minimal 60 persen, serta penyelesaian Hak Guna Bangunan penghuni. Di samping itu, penelitian ini juga mengajukan satu pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana relasi kuasa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender tahun 2019? Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan teori urban regime yang dikembangkan oleh Clarence N. Stone pada tahun 1993. Hasil temuan dari skripsi ini adalah Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun relasi kuasa untuk mempermudah rencana pengembangan Rusunami Klender. Relasi kuasa yang dibangun bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif terkait dengan persetujuan warga penghuni Runami Klender.