Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan Zapatista merupakan gerakan masyarakat lokal yang berhasil di Amerika Latin. Pergerakan mereka dimulai pada 1 Januari 1994 hingga sekarang ini. Selama pemberontakan mereka, Gerakan Zapatista mampu mendapatkan otonomi dari Pemerintah Meksiko, berperan dalam merubah peta politik di Meksiko, serta menjadi gerakan sosial yang berpengaruh di dunia internasional. Capaian Gerakan Zapatista tersebut didapat melalui keterhubungan yang erat dengan Masyarakat Sipil Global. Keterhubungan dengan Masyarakat Sipil Global tersebut, membuat Gerakan Zapatista mampu memperoleh boomerang effect untuk merubah kebijakan Pemerintah Meksiko kepada mereka, mendapatkan bantuan materi dan sumber daya manusia, menjadi sorotan masyarakat internasional, dan bertransformasi menjadi gerakan sosial yang besar dan populer. Tanpa keterhubungan tersebut Gerakan Zapatista mungkin akan menemui kegagalan atau kemandekan seperti banyak gerakan masyarakat lokal lain di Amerika Latin.

---

Zapatista Movement is a succeed case of indigenous movement in Latin America. The movement began at Januari 1, 1994 until nowadays. During the movement, Zapatista Movement achieved autonomy rights from Mexican Government, had significant role in Mexico changing politics, and became an influential social movement in the world. Zapatista Movement got their achievements through solid linkage with Global Civil Society. The linkage helped Zapatista Movement got the boomerang effect for Mexican Government, received many resources-including human resources, got exposed internationally, and transformed into bigger also more popular social movement. Without the linkage, Zapatista Movement might end up with failure or stagnation like some others indigenous movement in Latin America."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Amandemen Konstitusi 2019 hingga mengesahkan kebijakan “Gender Parity in Everything” di Meksiko pada periode 2014–2019. Penelitian ini menggunakan kerangka Feminist Policy Analysis dari McPhail (2003), dengan fokus pada dimensi power analysis. Dalam konteks studi kasus yang diangkat pada skripsi ini, analisis kekuasaan dilakukan dengan melihat relasi dan interaksi antara koalisi perempuan lintas partai, pemimpin sejumlah partai politik, serta lembaga penyelenggara pemilu (INE) dan peradilan pemilu (TEPJF). Semua pihak tersebut berperan dalam mendorong dikeluarkannya kebijakan “Gender Parity in Everything” dalam amandemen konstitusi Meksiko di tahun 2019. Sesuai dengan kerangka McPhail, gender dipahami sebagai sistem kekuasaan yang tidak hanya membentuk hasil kebijakan, tetapi juga menjadi kekuatan yang memengaruhi proses pembuatannya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aktor perempuan bernegosiasi dalam sistem kekuasaan yang patriarkis, berupaya mendefinisikan ulang makna kekuasaan dari “power over” menjadi “power for”, serta mendorong pembagian kuasa yang bersifat win-win. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan “gender parity” tersebut lahir melalui pergeseran dan restrukturisasi kekuasaan yang melibatkan aliansi strategis lintas aktor, sebagai upaya redistribusi kuasa menuju sistem yang lebih adil bagi perempuan.

---

This study aims to analyze the 2019 Constitutional Amendment that led to the enactment of the “Gender Parity in Everything” policy in Mexico during the 2014–2019 period. This research employs McPhail’s (2003) Feminist Policy Analysis framework, with a focus on the dimension of power analysis. In the context of the case study presented in this thesis, the power analysis is conducted by examining the relations and interactions among cross-party women’s coalitions, leaders of several political parties, as well as electoral institutions (INE) and the electoral judiciary (TEPJF). All of these actors played a role in promoting the issuance of the “Gender Parity in Everything” policy through the 2019 amendment of Mexico’s constitution. In accordance with McPhail’s framework, gender is understood as a system of power that not only shapes policy outcomes but also constitutes a force that influences the policymaking process. This study explores how women actors negotiate within a patriarchal power system, attempt to redefine the meaning of power from “power over” to “power for,” and advocate for a win-win distribution of power. The findings indicate that the “gender parity” policy emerged through shifts and restructuring of power involving strategic alliances among actors, as an effort to redistribute power toward a more equitable system for women."