Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACT
This thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam skripsi ini dihahas mengenai sejarah lahirnya TNI. Sejak 1945 di mana TNI lahir dari dan di dalam revolusi, tumbuh langsung di atas kaki sendiri, tanpa dibentuk oleh pemerintah atau partai politik yang kuat. Heterogenitas keanggotaan TNI mengakibatkan profesionalisme sangat tipis dalam TNI, namun karena Power TNI yang luar biasa, militer dapat menyaingi partai-partai politik.

Pola hubungan sipil militer di Indonesia pada periode perang kemerdekaan adalah unik, karena di satu pihak militer mengakui pemerintahan sipil, tapi di pihak lain tradisi supremasi sipil atas tentara tidak dapat ditegakan di Indonesia. Hubungan militer dengan partai politik pada 1945 sampai 1949 kurang serasi, dan merupakan awal dari krisis nasional.

Pada masa demokrasi liberal kestabilan politik tidak tercapai. karena negara dikuasai dan diperintah oleh partai politik melalui perimbangan kekuatan dalam parlemen, dan posisi militer hanya sebagai alat sipil. Karena militer tidak diberi kedudukan dalam pemerintahan.

Ketegangan sipil militer pada 1950-1958 dipengaruhi oleh intervensi sipil dalam militer, seperti dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Konsepsi Presiden adalah merupakan konsepsi Soekarno yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis-krisis politik.

Pemilu 1955 tidak mampu memberikan dasar bagi stabilisasi dalam negeri. Dewan Nasional merupakan sebuah lembaga di mana militer untuk pertama kalinya mempunyai wakil_-wakilnya dalam lembaga pemerintahan.

Konsepsi jalan tengah Nasution merupakan penegasan hubungan antara militer dengan sipil yaitu mengenai posisi dan peranan TNI di luar bidang militer. Jalan tengah membagi bersama-sama antara militer dengan sipil mengenai posisi dan peran dalam pemerintahan. tidak mendukung tradisi supremasi sipil atas tentara. tetapi juga tidak menerapkan suatu kekuasaan militer secara total (Rezim Militer) melainkan merupakan jalan tengah di antara keduanya.

---

Abstrak :
World maritime axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPR RI). Countries from inside and outside of the southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reason and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Mollucas and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applied a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive towards law enforcement in the Indonesia water.

Abstrak :
Sejarah Batalyon Y Tentara Indonesia adalah hasil usaha dari beberapa anggota dan mantan anggota Bataljon Y. Penulisnya menguraikan pertumbuhan Batalyon Y sesudah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dan baktinya di dalam revolusi nasional kita. Sejarah Batalyon Y, ditulis guna untuk menghadapi persoalan-persoalan serupa yang mungkin timbul di kemudian hari. Sejarah ini kecuali mengacu pada segi militer, juga mengandung segi politis dan psikologis, masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi satu sama lain terjalin. Tindakan-tindakan politik membawa akibat di dalam bidang militer, dan sebaliknya tindakan di bidang militer membawa pengaruh yang tak terduga-duga di bidang politik.