Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan antar provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Sektor pertambangan yang menjadi tumpuan pendapatan negara pada masa Orde Baru nyatanya sampai dengan saat ini pendapatan riil dari sektor pertambangan meningkat sepanjang tahun. Begitu juga dengan proporsi ekspor sektor primer yang meningkat bahkan sudah mulai melebihi proporsi ekspor sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas sektor pertambangan tersebut mempengaruhi penurunan tingkat keberlanjutan secara rata-rata di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi, dampak negatif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat keberlanjutan yang menggunakan indikator genuine saving merupakan akibat dari hubungan positif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat deplesi. Walaupun masih tinggi pendapatan sektor pertambangan yang menyebabkan deplesi, harus dilakukan proses alih kapasitas kepada modal manusia untuk menjaga tingkat keberlanjutan tetap positif. Berdasarkan hasil regresi, hubungan pendapatan sektor pertambangan dengan investasi modal manusia memang positif namun tidak berpengaruh signifikan. ...... This study analyzes the impact of mining sector activities on sustainable development among provinces in Indonesia for the period 2000 to 2010. Mining sector, which became the main source of the state revenues during the New Order era, has an increase in real income during observed year. In addition, the proportion of primary sector exports has been increasing moreover it started to exceed the proportion of manufacturing exports. Increased mining sector activity affects a decrease of sustainability level in Indonesia. Based on the regression result, the negative impact of mining sector revenues to the level of sustainability using Genuine Saving as indicator is the result of a positive relationship between the mining sector incomes to natural resource depletion. Although higher mining sector incomes lead to depletion, capacity transfer process must be made to the human capital capacity investment in order to maintain positive level of sustainability. Based on the regression result, the mining sector revenue relationship with human capital investment is positive but not significant.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACT
This research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors.

Abstrak :
Nowadays the exertion of mineral in Indonesia should be based on the GBHN of 1993 which is set for the next 25, the year 2019. According to the Pelita VI, there are several points that should be considered in mining industry. The mining industry should include all aspect related to regional economics, regional manpower, considering land use allocation, infrastructure development, reclamation, etc. In line with the rapid growth of Asia-Pacific economy, Indonesian mining should be able to compete. To anticipate future economic challenge, Indonesia should prepare important aspects including building infrastructure, establishing relationship with neighboring countries, as well as improving administration services among others.

Abstrak :
The success of Indonesian mining industry cannot be separated from the effort to improve mining policies which has attracted considerable number of foreign investment. Further improvement is required to accommodate future exploration and mining to be able to meet both national and investor interest. In the future, mineral exploration in Indonesia will be influenced by tighter space arrangement regulation. It is therefore recommended that people from mining industry could intensify exploration as well as mining development without damaging the environment. Besides that, they should be able to maintain important mineralized areas as mining areas.

Abstrak :
Indonesia's mineral and energy industry plays a key role in sustaining Indonesia's export earnings, employment and regional development. The importance of the industry is destined to increase, with development in coal and base metals taking place at this moment or in the very near future. The importance of mining can be measured by its contribution to the GDP, export revenues and government fiscal revenue. The contribution to the GDP is of particular importance.

Abstrak :
Indonesia's coal production has increased rapidly over the past 15 years. Most economists believe that the western part of the Asia-Pacific region is poised to become the most economically dynamic region in the world. Rapid economic development which will be followed by tremendous growth in energy consumption. This writing describes Indonesia's recent coal mining development, infrastructures, transportation, ports, and future development scenario.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu ternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandung dimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamika kekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studi ini.Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama, bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambang batubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu? Kedua, bagaimana peran politik pengusaha tambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Bumbu? Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antara masyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah di dalamnya? Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Osterman sebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dari Mandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker, dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.Pada tataran metodologis, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusaha tambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekat karena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukan kepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambang mendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkan pengusasa lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi sekaligus. Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihat sangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yang memenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari para pengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiap momen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokal Kabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal. Teori-teori yang digunakan dalam studi ini, baik teori utama maupun teori pendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuantemuan penelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membangun interpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadi sandara penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain

---

ABSTRACT
This research is based on the activity of coal mining investment in Tanah Bumbu District that is not merely for economic and business purposes, butalso contains the dimensions of politics which affect the power dynamics in the local politics. Three major questions are answered and discussed by this study. First, what is the relationship pattern between the local government and the coal mining businessmen and how does it affect the policies of coal mining investment in Tanah Bumbu? Second, what is the political role of the coal mining businessmen in the local elections? Third, how is the coal mine-based conflict between the local communities and the coal mining businessmen, and what is the government?s role in it? In a theoretical level, this study uses Osterman?s theory of oligarchy as the main theory. In addition, Mandel?s and Althusser?s theory of Marxist states, Smith?s and Stoker?s decentralization theory and local politics theory, and Rozen?s conflict theory are used as its supporting theories. Furthermore, this study uses a qualitative approach. The principal finding of this study shows that the close relationship between the coal mining businessmen and the local authorities as well as the bureaucratic officers is the result of each party?s interest. Although they have different interests, they managed to combine it and benefit from it. The coal mining businessmen are guaranteed facilities and economic benefits, while the local authorities and bureaucratic officers gains political and economic benefits. The relationship between the coal mining businessmen and the local authorities can be seen clearly during the local elections. Throughout the years, the winning candidates of the Tanah Bumbu local elections are those who gain the support of the coal mining businessmen. Therefore, it is evident that the coal mining businessmen have influence over the local elections and over the dynamics of the local politics in Tanah Bumbu. Both the main and supporting theories used in this study are helpful in giving a clear explanation of the research findings and in forming a framework while constructing the interpretations. In order to give a thorough explanation, several theories are needed

Abstrak :
Kepulauan Indonesia secara geologi terletak pada tiga tumbukan (konvergensi) lempeng kerak bumi, yaitu Lempeng Benua Eurasia dan Indo-Australia, serta Lempeng Samudra Pasifik. Akibatnya wilayah Indonesia dipenuhi dengan pegunungan vulkanik yang selain berpotensi mendatangkan bencana juga menghasilkan potensi sumber daya alam khususnya galian tambang dan energi yang sangat besar. Kekayaan alam berupa galian tambang dan energi adalah hak milik bangsa Indonesia yang pelaksanaan dan pengusahaannya dikuasakan kepada negara. Prinsip di atas secara filosofis tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (2). Industri pertambangan di Indonesia secara nyata telah memberikan kontribusi sangat penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia, sehingga untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan secara baik dan efisien, dibutuhkan peranan investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri di dalam mengelola sektor usaha pertambangan. Implementasi kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pihak investor tersebut dilakukan dengan berbagai macam bentuk perjanjian pertambangan. Khusus untuk sektor pertambangan umum, pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya untuk menarik investasi asing. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU Kehutanan yang implentasinya melarang dilakukannya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Hal ini mengakibatkan beberapa perusahaan pemegang Kontrak Karya tidak dapat beroperasi karena perubahan kebijakan tersebut. Dalam penulisan ini akan dijabarkan tentang pengertian Hutan dan Kawasan hutan, Pemanfaatan hutan, Pengelolaan hutan dan pembahasan mengenai permasalahan di sektor kehutanan dan sektor pertambangan. Serta analisa mengenai prosedur perolehan izin atas wilayah tambang umum dan dampak dari pengimplementasian UU No. 19 Tahun 2004 terhadap investasi sektor usaha pertambangan di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Program corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAK
Corporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.