Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah. Kegiatan pertambangan hampir di seluruh wilayahnya, membuat rona muka tanah mengalami perubahan dan meninggalkan ratusan kolong atau lobang bekas tambang yang berisi air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran Polri dalam mencegah dan menegakkan hukum dalam kegiatan pertambangan timah tanpa izin, menganalisa kegiatan pertambangan timah tanpa izin di lokasi penelitian, mengetahui kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah, dan mengetahui peran Polri yang tepat dalam menjaga kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi mix-method. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara, Sistem Informasi Geografis dan pengujian di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan terjadi konflik peran Polri dalam pencegahan dan penegakkan hukum pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Pertambangan tanpa izin di kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah bersifat masif. Kualitas tanah di sekitar wilayah pertambangan timah kurang subur, sedangkan kualitas air termasuk dalam kelas 3. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukan model pemolisian masyarakat berbasis lingkungan untuk Polri di wilayah kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pertambangan tanpa izin tidak akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan perlu dihentikan. Diperlukan reklamasi untuk memperbaiki kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan.

---

The region of Bangka Belitung Province is well known as tin producer. Mining activities covers almost all of its entire territory, making soil surface texture change and leaving hundreds of ex-mining pits or holes containing water. The purpose of this study is to analyze the role of Polri (Indonesian State Police) in preventing and enforcing law in illegal tin mining activities, analyzing tin mining activities without license at research sites, to know the quality of soil and water around tin mining area, and to know the appropriate role of Polri in securing soil and water quality around the tin mining area. This research used qualitative approach with mix-method methodology. Data collection method being used is literature study, observation, interview, Geographic Information System, and laboratory testing.

Research's result indicate there is role conflict in Polri when preventing and law enforcing law regarding illegal mining in Lubuk Besar District, Central Bangka Regency City. Illegal (Unlicensed) mining in Lubuk Besar District of Central Bangka is massive. Soil quality surrounding the tin mining area is less fertile, while water quality is in the category of class 3. Conclusion of this study that it is necessary to apply community policing baseda on environment for Polri (Indonesian State Police) in Lubuk Besar District of Central Bangka Regency City. Illegal mining will not upgrading community welfare and shoul be stoped. Reclamation needed to improve soil and water quality around mining area."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Metode utama IP dan resistivitas yang didukung dengan data magnetik dapat mendelineasi zona mineralisasi emas berdasarkan nilai chargeability dan resistivitasnya. Pengukuran metode IP menggunakan domain waktu dan konfigurasi dipole-dipole sebanyak 4 lintasan dengan spasi elektroda 25 m. Pengukuran dilakukan di daerah ‘X’ yang mempunyai kondisi geologi pembentukan mineralisasi emas sistem epitermal sulfida tinggi yang terbentuk dengan kedalaman dangkal 100-500 m. Pengukuran metode IP menggunakan instrumen Supersting R8/IP. Dan dari pengukuran didapatkan data yang berupa chargeability semu dan resistivitas semu yang selanjutnya diinversi menggunakan software Res2Dinv untuk mendapatkan nilai chargeability dan resistivitas yang sebenarnya. Hasil pengolahan data IP ditampilkan secara 2D dengan software Res2Dinv dan visualisasi 3D menggunakan software Geoslicer-X. Dari integrasi data IP, resistivitas dan magnetik didapatkan korelasi hasil berupa 3 zona menarik yang diinterpretasikan sebagai mineralisasi vuggy quartz dengan nilai chargeability > 400 ms yang disertai dengan nilai resistivitas > 800 Ohm.m dan respon profil magnetik yang berundulasi pada lintasan 200. Dan adanya zona lemah berupa patahan terdeteksi dengan nilai chargeability yang rendah yaitu sekitar < 50 ms, nilai resistivitas < 20 Ohm.m dan profil intensitas magnetik yang drop, yang merupakan jalur bagi larutan hidrotermal naik ke permukaan.

---

The main methods of IP and resistivity, supported by magnetic data can delineate zones of gold mineralization based on their chargeability and resistivity values​​. Measurement using time domain IP and dipole-dipole configuration of resistivity along 4 profiles with electrode spacing of 25 m. Measurements were carried out in the area "X" which had gold mineralization geological conditions of formation of high sulphidation epithermal systems formed in shallow depth of 100-500 m. Measurement was done by using instruments Supersting R8/IP IP. The data obtained from measurements in the form of apparent chargeability and apparent resistivity were subsequently inverted using the Res2Dinv software to get the value of the true chargeability and resistivity. IP data processing results displayed in 2D view using Res2Dinv software and 3D visualization using Geoslicer-X software.

From the integration of IP, resistivity and magnetic data correlation, resulted 3 interesting zone interpreted as mineralization of vuggy quartz with chargeability values​​ > 500 ms, resistivity values​​> 600 Ohm.m and undulated magnetic’s response curve along the profile 200. The existence of zone in form of the fault was detected as a low chargeability, at values ​ about < 50 ms, low resistivity at value about < 50 Ohm.m and dropped magnetic intensity profiles, which is interpreted as the pathway for hydrothermal solutions up to the surface."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh lama proses milling dan penggunaan jenishardener yang berbeda pada distribusi konduktivitas listrik dan sifat mekanis kompositpelat bipolar Grafit/Epoksi untuk aplikasi PEMFC. Komposisi material yaitu 75 wt%grafit sintetis (Merck®) dan 5 wt% carbon black (CB) hasil karbonisasi serat kelapa dan20 wt% epoksi resin (bisphenol A ® + Polyamino Amide dan bisphenol A ® +Cycloaliphatic amine) sebagai binder. Pelat bipolar dipreparasi menggunakan millingdengan media air menggunakan ball mill lalu dicetak menggunakan proses cetak panas.Proses milling dilakukan selama 1, 2, 3 dan 4 hari. Proses pencetakan dilakukanmenggunakan mesin single stroke compression molding. Tekanan, suhu proses, danwaktu berturut-turut ialah 55 MPa, 100oC, dan 4 jam. Hasil menunjukkan kekuatanfleksural tertinggi terdapat pada sampel hasil milling 4 hari sebesar 44.8 MPa sementara densitas dan prositasnya ialah 3.012 gr/cm3 dan 0.665 %. Konduktivitas listrik material tertinggi terdapat pada formula F4 (milling 4 hari) yaitu sebesar 8.13 S/cm. Proses milling diketahui merupakan faktor utama yang mempengaruhi sifat pelat bipolar. Hal ini dikarenakan air meningkatkan distribusi grafit dan CB serta mampu mencegah terbentuknya aglomerasi. Pengaruh penggunaan hardener yang berbeda viskositasnya diketahui mampu meningkatkan konduktivitas listrik material pelat bipolar sebesar 15 S/cm pada sampel FX5 (100% hardener viskositas rendah). Sebaliknya, penambahan hardener viskositas rendah pada sistem komposit pelat bipolar menurunkan kekuatan mekanis material dari 44.75 MPa (0% hardener viskositas rendah) menjadi 29.5 MPa (100% hardener viskositas rendah) sementara densitas dan porositasnya ialah 2.962 g/cm3 dan 0.670 % untuk formula 0% hardener viskositas rendah, 2.548 g/cm3 dan 0.988 % untuk formula 100% hardener viskositas rendah.

---

ABSTRACTAn investigation is made of influences of milling time and different types of hardener tothe distribution of electrical and mechanical properties of Carbon/Epoxy composites asbipolar plate in proton-exchange membrane fuel cells (PEMFC). The materialcomposition of bipolar plate was 75 wt% synthetic graphite (Merck®) and 5 wt% carbonblack (CB) from carbonization of palm oil fibers with epoxy resin (bisphenol A ® +Polyamino Amide and bisphenol A ® + Cycloaliphatic amine) as binder in the amount of20 wt%. Bipolar plate were prepared by compounding using water as grinding media inball mill and followed by compression molding. Ball milling is performed both formixing and milling process, this process was carried out for 1, 2, 3 and 4 days. Thecompounding method was conducted using single stroke compression molding machine.The process parameters, such as pressure and temperature, were set respectively 55 MPafor 4 hours at 100oC. The results indicate that there is an optimum range of milling time(3-4 days) with respect to the distribution profile of electrical conductivity andmechanical properties of bipolar plate. The highest flexural strength was 44.8 MPa whilstthe density and porosity of the bipolar plate respectively were measured 3.012 gr/cm3 and0.665 %. Bipolar plate have resulted relatively low electrical conductivity up to 8.13S.cm−1 but it shows good distribution in all area along the plate. The grinding process wasfound as one major factor affecting the properties of bipolar plate. Since water acts asgrinding media to increase uniformity and distribution of graphite and CB duringgrinding process and also act as an agent to prevent agglomeration. The effect of usingdifferent types of hardener was found can improve the conductivity up to 15 S/cm. On theother hand, the flexural strength and % deflection were reduced in the presence of lowviscosity hardener, from 44.75 MPa (0%wt low viscosity hardener) to 29.5 MPa (100%wtlow viscosity hardener) whilst the density and porosity of the bipolar plate respectivelywere measure 2.962 g/cm3 and 0.670 % for formula 0%wt low viscosity hardener, 2.548g/cm3 and 0.988 % formula 100%wt low viscosity hardener."

"Proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak yang dilakukan India sebagai bentuk kerjasama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan menimbulkan sikap oposisi dari Cina, hingga kemudian untuk menghargai sikap Cina tersebut, India memutuskan untuk menunda proses eksplorasi di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012, setelah Vietnam melakukan renegosiasi India berkenan untuk melanjutkan eksplorasi kembali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui motivasi yang India kejar lewat proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada paradigma struktural realisme dalam memfokuskan objek penelitian menurut kerangka pemikiran Foreign Policy Behaviour milik Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester. Hasil temuan yang penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kebijakan India untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan adalah bentuk dari implementasi “Look East Policy” sekarang yang mendorong India untuk lebih proaktif dalam menanggapi isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan upaya India untuk dapat mengimbangi pengaruh Cina di kawasan.

---

Oil exploration and exploitation projects is one of cooperation between India and Vietnam in the South China Sea that raises opposition gesture from China. To show some respect with China‟s oposition toward the project, India halt the project in 2011. Then in 2012, Vietnam offered new proposal and new offering in this project, after some negotiation between two countries, India agreed to continue the exploration project. This thesis aimed to study the motivation of India‟s pursue through exploration and exploitation of oil projects by using a qualitative approach. Structural realism paradigm used to focus Foreign Policy Behaviour‟s Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester as framework. The finding in this study shows that India‟s policy to continue the exploration and exploitation of oil in the contested area South China Sea as a form of new Look East Policy that encouraging India to be more proactive towards developing issue that raises in Southeast Asia Region and India‟s intention to balance China‟s influence in the region.;"