Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kilang minyak Jambi didirikan tahun 1945 dengan maksud untuk mengolah bahan bakar minyak yang ada di Jambi guna menyokong dan membantu mempertahankan Pemerintah RI yang bare merdeka.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang penyusunan model efektivitas Program Kemitraan di wilayah pertambangan Halmahera Timur dengan pendekatan Sistem Dinamis. Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode perancangan sistem V-Model sebagai upaya penggabungan model keberlanjutan di wilayah pertambangan dengan sumberdaya yang terbatas. Secara umum langkah yang digunakan mencakup pendefinisian sistem melalui format velore, penyusunan System Diagram, Causal Loop Diagram, dan Stock and Flow Diagram. Alternatif kebijakan yang diujikan mencakup skenario tanpa interfensi e-commerce without strategy dan skenario penerapan e-commerce untuk UKM mitra binaan within strategy . Hasil yang diperoleh menunjukan bila penerapan strategi peningkatan konektivitas UKM melalui e-commerce dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah pertambangan.

---

ABSTRACT
This research discusses the preparation of effectiveness model of Partnership Program in East Halmahera mining area with Dynamic System approach. This research was designed using V Model system design method as an effort of combining sustainability model in mining area with limited resources. In general, the steps used include defining the system through velore format, a series of System Diagrams, Causal Loop Diagrams, and Stock and Flow Diagrams. Policy alternatives tested include scenarios without e commerce without strategy and e commerce implementation scenarios for partner SMEs within strategy . The result obtained is the implementation of SME connectivity improvement strategy through e commerce can improve economic and social sustainability of society in mining area.

Abstrak :
ABSTRAK
Desentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkan modalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas. Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam oleh pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif, yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajian industri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektif ekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber daya alam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomi politik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yang diikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik dari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskan tentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringan patronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnya dari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di Kabupaten Bangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalam penambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksi yang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengan konflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektor timah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional, Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACT
Decentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote their capital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption of natural resource-based economic development policies by local governments encourages people to mine freely and massively, that followed by poor mining management of ton minerals. A number of studies on extractive industries are categorized into two perspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective. Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existence of rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economy perspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling natural resources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economy perspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This study explains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network of tin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of natural resource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, this study argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to the support of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collector network, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources by industrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collection techniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data. Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters, owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expert researchers and Bangka Regency Civil State Apparatus.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 memberikan larangan ekspor ore nikel dengan kadar dibawah 1,7% yang berlaku pada 1 Januari 2020. Tindakan ini menimbulkan gugatan dari Uni Eropa yang menerapkan Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) sebagai ketentuan yang telah dilanggar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan hukum perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis interaktif. Indonesia dapat dipersalahkan dalam pelarangan ekspor ore nikel dikarenakan peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia inkonsisten dengan Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. Implikasi atas tindakan pelarangan ekspor ore nikel ini berdampak pada dimensi ekonomi, politik, dan hukum. Indonesia dapat menerapkan perlindungan terhadap perdagangannya melalui tarif atau menetapkan kuota tarif atas ekspor ore nikel.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2019 that enforce prohibition of the ore nickel export with a concentration under 1.7% that is applied on Januari 1st 2020. This action causes consultation by European Union who claim that Indonesia’s Regulation is not pursuant to the Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) under the International trade law. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that is used are secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Indonesia can be blamed related to ore nickel export prohibition because Indonesia’s Regulations inconsistent under Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. The implication of the prohibition is affecting on the economic, political, and law dimension. Indonesia can apply for the protection through the tariff and tariff quota for the ore nickel export

Abstrak :
Kecamatan Pomalaa, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan dengan potensi cadangan mineral nikel yang banyak. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan sangat sering dilakukan di daerah ini. Kegiatan pertambangan nikel sangat erat hubungannya dengan keselamatan kerja, terutama pada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini berkaitan juga dengan proses penggalian dan pengangkutan bahan galian. Salah satu area yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan adalah lereng area timbunan. Disposal area atau area timbunan adalah lokasi di daerah pertambangan yang dijadikan sebagai tempat penimbunan material-material overburden. Lereng disposal area yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Karna itu diperlukan lokasi dan desain yang sesuai dalam membangun area timbunan. Penentuan lokasi area timbunan dan desain yang stabil dilakukan dengan menggunakan metode uji sifat fisik dan mekanika tanah, uji daya dukung tanah, dan analisis kesetimbangan batas menggunakan metode Janbu yang disederhanakan. Uji sifat fisik dan mekanika tanah pada penelitian ini dilakukan pada 1 titik dengan 4 buah sampel yang menyebar dari permukaan hingga kedalaman 3,20 meter. Nilai daya dukung tanah yang diperbolehkan dari peremukaan sampai pada kedalaman 2,99 meter memiliki nilai <81,812 ton/m2, sedangkan pada kedalaman 3,00­­–3,20 meter yang memiliki nilai daya dukung tanah yang diperbolehkan sebesar 435,81 ton/m2. penggalian tanah terlebih dahulu sedalam 3 meter disarankan sebelum dilakukan penimbunan, untuk mendapatkan area disposal yang aman sesuai dengan analisis uji daya dukung tanah. Hasil desain yang sesuai dengan area penelitian dibagi menjadi 2 section yaitu section A, dan section B dengan pembagian sudut section adalah 35°, 40°, dan 45°. Berdasarkan hasil analisis kesetimbangan batas dari masing-masing section dengan sudut yang sudah ditentukan, maka didapat bahwa pada section A dengan sudut kemiringan 45°; section B dengan sudut kemiringan 40°; dan 45° memiliki nilai FK < 1,3, desain lereng ini termasuk ke dalam lereng yang tidak aman dan berpotensi longsor. Sedangkan pada section A dengan sudut kemiringan 35°;40°; dan section B dengan sudut kemiringan 35° memiliki nilai FK > 1,3, Desain lereng ini termasuk ke dalam lereng yang aman dan memiliki kemungkinan longsor yang rendah. Berdasarkan analisis kesetimbangan batas, desain lereng yang aman digunakan memiliki kemiringan sudut 35° ......Pomalaa Sub-district, Southeast Sulawesi province is one of the areas with a high potential for nickel mineral reserves, Therefore, mining activities are very often carried out in this area. Nickel mining activities are closely related to work safety, especially in production activities. This production activity is also related to the process of extracting and transporting minerals. One area that must be considered in mining activities is the slope of the embankment area. A disposal or stockpiling area is a location in a mining area used as a place for stockpiling overburdened materials. Unstable slopes of the disposal area will affect production activities. Because of that, an appropriate location and design are needed in building a stockpile area. The determination of the location of the embankment area and its stable design is carried out by using the physical and mechanical properties of the soil, the soil bearing capacity test, and the boundary equilibrium analysis using the simplified Janbu method. Soil physical and mechanical properties tests in this study were carried out at 1 point with 4 samples that spread from the surface to a depth of 3.20 meters. The allowable soil carrying capacity from the surface to a depth of 2.99 meters has a value of <81.812 tons/m2, while at a depth of 3.00¬–3.20 meters, the allowable soil carrying capacity is 435.81 tons/ m2. Excavation of the soil as deep as 3 meters is recommended before backfilling, to obtain a safe disposal area according to the soil carrying capacity test analysis. The results of the design according to the research area are divided into 2 sections, namely section A and section B with the division angles of the sections being 35°, 40°, and 45°. Based on the results of the boundary equilibrium analysis of each section with a predetermined angle, it is found that section A with an inclination angle of 45°; section B with a tilt angle of 40°; and 45° has an FK value < 1.3, this slope design is classified as an unsafe slope and has the potential for landslides. Whereas in section A with a slope angle of 35°;40°; and section B with a slope angle of 35° has an FK value of > 1.3. This slope design is considered a safe slope and has a low probability of landslides. Based on the boundary equilibrium analysis, a safe slope design has a slope angle of 35°.