Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, globalisasi dan liberalisasi ekonomi tidak dapat dilihat hanya sebagai wacana tetapi kiranya harus dipandang sebagai tantangan besar yang harus dihadapi, ditangani dan dimanfaatkan. Sebagai suatu fenomena ekonomi, globalisasi dan liberalisasi terlihat dalam perubahan dunia yang semula merupakan sekumpulan ekonomi nasional menjadi satu ekonomi dunia dimana produksi menjadi bersifat internasional dan arus keuangan melintasi batas secara bebas. Tentunya fenomena ini semakin mengembangkan ekonomi pasar yang mendasarkan pada orientasi keuntungan dan tidak memperhatikan biaya-biaya sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkannya. Terlepas dari hal tersebut, fenomena globalisasi juga memunculkan aktor-aktor baru dalam tatanan internasional, yang memperkuat pengelompokanpengelompokan dalam konsentrasi isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dll.Berbagai persoalan terkait dengan degradasi lingkungan muncul sebagai keprihatinan global pasca Perang Dingin. Diyakini bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan secara terpisah tanpa mengkaitkannya secara erat dengan masalah sosial dan ekonomi. Dengan dilandasi oleh keyakinan tersebut, telah disepakati suatu paradigma pembangunan baru yang dikenal dengan ?pembangunan berkelanjutan? yang diartikan sebagai: ?pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka?. Paradigma baru tersebut menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi terhadap pembangunan yang memperhatikan tiga pilar pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup.Bertolak dari hal-hal tersebut diatas, tesis ini disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasikan persoalan-persoalan muncul sebagai. akibat persinggungan kepentingan antara entitas-entitas utama dalam fenomena globalisasi, yaitu rezim perdagangan multilateral sebagai ujung tombak liberalisasi perdagangan dan rezim lingkungan hidup, yang merupakan akumulasi kelompok-kelompok kepentingan pelestarian lingkungan hidup. KTT Pembangunan Berkelanjutan menjadi momentum global dalam penegasan kembali komitmen pembangunan berkelanjutan, sebagai hirauan masyarakat global dalam upaya mempertahankan kesinambungan peradaban manusia di muka bumi. Terkait dengan hal tersebut, penulis mencoba mengulas karakteristik kedua rezim, prinsip-prinsip utama yang terkandung didalamnya, serta dinamika interaksi kedua rezim tersebut dalam menanggapi isu-isu spesifik, seperti isu hak atas kekayaan intelektual, kepemilikan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik hak komunal masyarakat tradisional terhadap kekayaan hayati, serta menelaah mekanisme pengelolaan konflik kedua rezim tersebut, dan alternatif-alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengatasi timbulnya perbenturan kepentingan antar rezim.Penulis juga bermaksud mengangkat pentingnya pemanfaatan pendekatan multilateralisme dalam penyelesaian konflik antar rezim. Gagasan utama yang hendak ditegaskan dalam tesis ini yaitu pentingnya multilateralisme sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan global, tanpa adanya pemaksaan nilai-nilai dari satu negara ke negara lainnya. Prinsip multilateralisme yang diatur oleh oleh Piagam PBB dalam pembahasan isu-isu hubungan internasional kontemporer menjadi wahana tepat untuk mengantisipasi "unpredictability" dalam hubungan internasional, mengatasi ketimpangan yang lebih jauh dalam hubungan negara maju dengan negara berkembang, dan kerusakan yang lebih jauh terhadap lingkungan hidup."

"Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh. Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain faktor ekonomi juga faktor politik.Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan Amerika-Arab Saudi.Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak. Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan, kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan sejak negara ini didirikan.Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di kerajaan Saudi ini.

---

The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Yet, the US government saw Saudi Arabia as their strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This strategic condition has put Saudi Arabia in the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.

The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi Arabia to supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy, even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's with Saudi which its daily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only economic but also politics.

But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government is trying to revolutionize the social structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and terrorism. Thus, the most recent priority of the US policies in the Middle East is to socialize-and apply democracy there. This is a new thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.

On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabia and Egypt to apply the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But the call to approve Bush idea is responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their decision to trigger war in Iraq. This increases the opposition action to protest the US policies. The two problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes a more democratic area.

The US reformation pressure has also influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election is a very momentous political process to Saudi because it will be the first time ever in Saudi.

But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls government, or just a different form of "Diwan Syura" that has no authority but to give the government advices. It seems that even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of Saudi Arabia."

"Naskah berisi teks Raja Kandak, merupakan salah satu bagian dari episode cerita biografi Nabi Muhammad dan keluarganya pada masa awal penyiaran agama Islam di tanah Arab. Episode-episode lainnya adalah Paras Nabi, Mikraj dan Samud. Teks ini mengisahkan peperangan antara Nabi Muhammad beserta keempat sahabatnya Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali dengan Raja Kandak yang dibantu oleh Raja Badar, putranya. Raja Kandak yang tidak suka terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akhirnya tewas. Raja Badar dan salah seorang isteri Raja Kandak yang bernama Dewi Duldul serta tiga raja jin kafir menuntut balas, namun semuanya dapat dikalahkan oleh Baginda Ali. Selain itu, pada naskah ini juga terdapat sebuah teks berjudul Kidung Tetulak Sawan Bayi, isinya mantra penawar sakit. Untuk dapat mengetahui isi teks ini selengkapnya dapat dilihat dalam uittreksel yang dikerjakan oleh Mandrasastra pada bulan Desember 1930 (tersisip pada naskah ini). Setelah dibandingkan dengan data-data dalam Poerbatjaraka dkk. 1950: 78-79 tentang naskah-naskah Raja Kandak di Perpustakaan Nasional RI, diketahui redaksi teks CI.54 ini mirip dengan KBG 441. Titimangsa penyalinan teks ini menyebutkan saat akhir penyalinan, yakni pada hari Rabu Manis, 11 Sapar, warsa Je, tanpa angka tahun; diperkirakan penyalinannya berlangsung di daerah Pasisir. Keterangan penulisan teks tidak ada. Pada halaman terakhir terdapat catatan yang menginformasikan bahwa naskah ini dikoleksikan oleh Pigeaud di Surakarta pada tanggal 7 Oktober 1930."