Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan struktural perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca-krisis ekonomi 1997, yang dibarengi oleh fluktuasi dan keterkaitan yang kurang stabil antara beberapa indikator makro utama, serta perkembangan yang tidak sejalan antara sektor keuangan dan sektor riil, menyebabkan upaya pencarian pijakan baru dalam manajemen pengendalian moneter di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi 1997 tersebut, tantangan bagi penerapan paradigma kebijakan moneter yang baru juga semakin berat dan kompleks. Di sisi lain, dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris, disimpulkan bahwa apapun alternatif kerangka kerja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus diterapkan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang terkait dengan prinsip manfaat dan kerugian, dan senantiasa diarahkan untuk mengacu pada prinsip-prinsip keoptimalan.Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan penerapan kebijakan moneter yang optimal di Indonesia, baik dari tataran kerangka strategis, kerangka operasional, maupun respons kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yang belum pernah diajukan sebelumnya. Pertama, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada penetapan prioritas sasaran akhir kebijakan moneter: pertumbuhan ekonomi atau inflasi?. Kedua, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada pemilihan sasaran operasional kebijakan moneter: besaran moneter atau suku bunga?. Dan ketiga, bagaimana merumuskan kerangka kerja kebijakan moneter yang optimal, yang dikaitkan dengan perumusan respons kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dasar perekonomian Indonesia?. Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro stuktural jangka panjang Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR). Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respons kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction). Selain itu, dengan diperhitungkannya pengaruh shocks spesifik dalam permodelan tersebut, respons kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respons kebijakan yang optimal, "state-contingent rule", sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M. Keynes tujuh dasa warsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa "State-Contingent rule" dapat merepresentasikan rumusan policy rule yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan pembuktian hipotesa yang diajukan, yaitu mengenai: (i) terjadinya pergerakan bersama (comovement) dengan arah positif antara output dan harga dalam jangka pendek, yaitu periode 1-2 tahun, serta dengan arah negatif dalam jangka menengah-panjang; (ii) dimungkinkannya penerapan kebijakan moneter dengan titik berat pada pengupayaan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan stabilitas harga; (iii) relatif superiornya suku bunga SBI sebagai indikator sasaran operasional, dibandingkan dengan uang primer; (iv) pengidentifikasian panjang lag pengaruh kebijakan moneter rata-rata 1.5 tahun; (v) adanya kekurangoptimalan penerapan respons kebijakan moneter pada beberapa periode, terutama yang terkait dengan terlalu ketat atau longgarnya respons kebijakan; dan (vi) relatif superiomya State-Contingent rule, dibandingkan dengan simple policy rules lain yang lazim digunakan.Beberapa temuan tersebut memberikan implikasi kebijakan yang mendasar bagi pelaksanaan kerangka kerja kebijakan Inflation Targeting di Indonesia. Sebagai suatu saran adalah bahwa kerangka kebijakan moneter yang relatif optimal untuk kasus Indonesia dapat diterapkan dengan mengakomodir fleksibilitas terukur, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam jangka pendek pereferensi kebijakan moneter dapat diarahkan dengan perhitungan tertentu untuk dapat mendorong proses pemulihan ekonomi, sementara dalam jangka menengah-panjang pengupayaan kestabilan harga terus dijaga agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, orientasi kebijakan moneter harus difokuskan, selain pada penetapan sasaran operasional suku bunga, juga langkah pre-emptive berdasarkan keberadaan bagi pengaruh kebijakan moneter sekitar 1 sampai dengan 2 tahun. Ketiga, dalam dinamika perekonomian cukup tinggi dan transisi ke arah penerapan kerangka kerja kebijakan moneter Inflation Targeting secara penuh (full fledged), respons kebijakan moneter perlu diterapkan dengan mendasarkan pada disain State-Contingent rule."

"Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh kebijakan moneter di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun 1985-1993, dengan menggunakan model Ekspektasi Rasional (RATE]{). Seberapa besar pengaruh pertumbuhan kapasitas output dan kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi, merupakan hasil dari penelitian ini. Selain itu, pada penelitian ini juga diuji validitas model RATEX. Landasan teori penelitian ini adalah teori ekonomi makro yang memuat perbedaan pandangan kelompok-kelompok ekonom tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Adapun perbedaan pandangan tersebut, disebabkan oleh perbedaan masing-masing kelompok ekonom dalam menggunakan asumsi bentuk ekspektasi yang digunakan oleh para pelaku ekonomi, khususnya tenaga kerja, dalam mengantisipasi perubahan variabel ekonomi. Ada tiga bentuk ekspektasi yang biasa dikenal, yaitu Ekspektasi Naif atau Naive Expectations (NAEX), Ekspektasi Adaptif atau Adaptive Expectation (ADEX), dan Ekspektasi Rasional atau Rational Expectation (RATE}[). Masing-masing bentuk ekspektasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bentuk Kurva Penawaran Agregat (Kurva AS). Akibatnya, kebijakan moneter pemerintah akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, tergantung pada bentuk ekspektasi yang digunakan oleh pelaku ekonomi. Secara sederhana, pengaruh kebijakan moneter dengan menggunakan asumsi masing-masing bentuk ekspektasi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan NAEX dan ADEX, kebijakan moneter berpengaruh terhadap tingkat output dan tingkat inflasi. Namun, keduanya mempunyai perbedaan. Kebijakan moneter, dengan menggunakan bentuk ekspektasi NAEX, memberikan pengaruh lebih besar terhadap tingkat output dibandingkan bila menggunakan bentuk ekspektasi ADEK. Hal yang sebaliknya terjadi pada pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi. Kebijakan moneter, dengan bentuk ekspektasi RATEX, hanya perpengaruh terhadap tingkat inflasi, dan tidak berpengaruh terhadap tingkat output. Namun, tidak berpengaruhnya kebijakan moneter terhadap tingkat output, hanya terjadi apabila pelaku.ekonomi yang rasional, secara sempurna mampu memperkirakan bentuk kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, ada dua macam bentuk kebijakan moneter, apabila ditinjau dari sudut kemampuan pelaku ekonomi membuat perkiraan terhadap kebijakan moneter tersebut. Adapun kedua bentuk kebijakan moneter tersebut adalah kebijakan moneter yang dapat diantisipasi (anticigated monetary policy) dan yang tidak dapat diantisipasi (unanticipated monetary policy). Kebijakan moneter yang unanticipated tersebut dapat mempengaruhi tingkat output. Sejak tahun 1963, pemerintah telah mengeluarkan paket-paket deregulasi dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian Indonesia. Dua diantaranya yang populer adalah deregulasi di bidang perbankan tahun 1923 dan 1920. Deregulasi besar tahun 1988, atau biasa disebut PAKTO 1980, disamping berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, juga telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam iklim perbankan di Indonesia yang meningkatkan unsur risiko dan ketidakpastian. Selain itu PAKTO 1988 tersebut menyebabkan perekonomian menjadi panas, atau biasa disebut dengan overheated economy. Di samping itu, dalam kurun waktu 1905-1993, sektor keuangan dan perbankan di Indonesia diwarnai oleh dua kali kebijakan, yang oleh banyak pakar ekonomi disebut dengan kebijakan yang bersifat gebrakan. Dengan penilaian terhadap kondisi perekonomian seperti tersebut di atas, khususnya di bidang keuangan maka muncul pertanyaan tentang tingkat pengaruh kebijakan moneter di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimanakah pengaruh kebijakan moneter tersebut jika masyarakat hanya dapat mengantisipasi sebagian kebijakan moneter tersebut? Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan di atas. Hanya kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pengaruh kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi tersebut hanya memberikan pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan.pengaruh pertumbuhan kapasitas output."

"ABSTRACTOver the last decade, increasing attention has been paid to the effect of monetary policy on the path of economic activities, and it is now generally recognized as a powerful tool in stabilizing the economy. Traditionally, the theory of monetary policy is formulated in terms of the adjustments of the policy instruments in order to achieve the desired values for the ultimate objectives such as the rate of output growth, the inflation rate and the balance of payment objectives. In contrast, to this "one stage procedure" of monetary policy, in the 1960s the new theory of monetary policy which is called "the two stage procedure of monetary policy" introduced the concept of intermediate targets which lie in-between the instruments directly controlled by the monetary authorities and the ultimate objectives of the policy. The efficiency of the monetary policy in a two-stage procedure depends upon the close relationships between the policy instruments and the intermediate target, and also between the intermediate targets and the ultimate policy objectives. In recent years, central bankers from some countries, in conducting monetary policy, have paid increasing attention to controlling monetary aggregates as a mean of achieving the desired values of its ultimate objectives. A resurgence of emphasis on money and its influence on the level of economic activity occurred in the decade of the sixties, which has also been supported by a great deal of empirical and theoretical researches. Foremost are the very extensive research findings by Milton Friedman and Anna Schwartz in their monumental work "A Monetary History of the United States 1867 - 1960" which concluded among others, "The changes in the behavior of the money stock have closely associated with changes in economic activity". On the same line of argument, Leonall C. Andersen and Yerry L. Yordan, in their research finding, came to the conclusion that the influences of changes in money stock have a strong, rapid and predictable effect on the rate of change of economic activity. Extending the Andersen-Yordan work over a longer period, Michel W. Keran found that monetary influence has dominated economic activity even in the period when financial and institutional factors were substantially different. These empirical results were derived from the economies of developed countries, especially United States."

"Penelitian-penelitian yang dilakukan Bordo (1998), Kydland dan Wynne (2002), Rolnick & Weber (1998) membuktikan secara empiris bahwa sistem uang fiat menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Kemudian, para dinaris, diantaranya Meera (2002) dan Ibrahim (2006) mengajukan dinar emas sebagai sistem moneter alternatif yang terhindar dari kelemahan-kelemahan sistem fiat. Dalam studi ini, dilakukan kajian empiris apakah penawaran uang merupakan akar permasalahan yang menyebabkan ketidakstabilan atau pertumbuhannya mengakomodir ekspansi dalam aktivitas ekonomi riil di negara muslim Indonesia.Penelitian ini melakukan dua pendekatan dalam analisanya.. Pendekatan pertama dilakukan dengan mengadopsi model kuantitatif Vector Autoreggression (VAR) dengan impulse response function dan variance decomposition. Melalui metode ini ditemukan bahwa dalam periode 1983 hingga 2007 terjadi instabilitas perekonomian di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada terjadinya sustainable inflation, instabilitas pada output, dan fenomena asset price bubble. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dalam pembahasan gold dinar sebagai sistem moneter alternatif.

---

Researches done by Bordo (1998), Kydland and Wynne (2002), Rolnick & Weber (1998) showed empirically that fiat monetary system caused instability in the economy. Moreover, the Dinarist, among them is Meera (2002) and Ibrahim (2006), suggested Gold Dinar as an alternative for monetary system which is free from fiat monetary system?s weaknesses. This research conducts an empirical study for Indonesia, as what has been done by Ibrahim (2006) in Malaysia.The research has two approaches in its analysis. First, it adopts quantitative model of Vector Autoreggression (VAR) with impulse response function and variance decomposition. By this method, the research finds instability in Indonesian?s economy during period of 1983 to 2007. These findings are shown through the events of sustainable inflation, output instability, and asset price bubble phenomenon. Second, the research uses literature study in discussing the Gold Dinar as an alternative for monetary system."

"Penelitian ini mencoba menganalisa implikasi dari timen inconsistency terhadap kebijakan moneter di Indonesia menggunakan model Barro-Gordon untuk inflasi dan output. Analisa dilakukan menggunakan metode maximum likehood dengan algoritma Kalman Fiter. Data yang diguakan adalah data kuartal Indoneisa dari tahun 1983:Q1-2008:Q1 yang terbagi kedalam dua sub periode, yaitu sebelum dan sesudah krisis. Hasilnya adalah terjadi time inconsistency dalam jangka panjang, baik pada waktu sebelum maupun sesudah krisis. Selain itu, berdasarkan model Barro-Gordon terjadi time inconsistency di Indonesia dalam jangka pendek pada periode sebelum krisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia khususnya dengan jalur harga aset baik dari sisi konvensional maupun syariah, karena saat ini Indonesia menggunakan sistem finansial ganda. Lebih lanjut lagi dari kedua sistem tersebut akan dibandingkan untuk diukur tingkat efektifitas dalam mengendalikan tingkat inflasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) yang mana menggunakan variabel seperti Indeks Harga Konsumsi (IHK), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), saluran kredit bank umum (Loan), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Jumlah Uang Beredar dalam arti luas (M2), Surat Berharga Negara (SBN) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari sisi konvensional. Lalu dari sisi syariah terdapat IHK, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), saluran kredit bank umum syariah (FINC), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), M2, repo Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Jakarta Islamic Index (JII). Dimana hasil penelitian menunjukan jika IHSG cukup signifikan untuk mempengaruhi IHK. Sedangkan JII, SBN dan SBSN tidak signifikan dalam mempengaruhi IHK.

---

This research aims to conduct analysis on the mechanism of transmission of monetary policy in Indonesia, especially with the price path of assets both from the conventional and sharia, because currently Indonesia uses a dual financial system. Moreover, the two systems will be compared to measured the level of effectiveness in controlling the inflation rate. The method used in this research is the Vector Error Correction Model (VECM) which uses variables such as the consumption price Index (CPI), the Bank Indonesia certificate (SBI), the credit line of the Commercial Bank (Loan), the Interbank money Market (PUAB), the Money supply in the broad (M2), state Securities (SBN) and composite stock price Index (IDX) from the conventional side. Then from the sharia side, there are CPI, Bank Indonesia Sharia certificate (SBIS), Sharia Bank financing (FINC), Sharia interbank money Market (PUAS), M2, National Sharia certificate (SBSN) and Jakarta Islamic Index (JII). The result is IHSG is significant to influence the IHK. On the other hand JII, SBN and SBSN are not significant to influence IHK."