Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis consists of research findings on the aspects of policy reinforcement and international cooperation as parts of Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs. The Indonesian status to be off the list does not only relieve us but also creating further challenges and consequences for which if we do not preserve and improve the status, it will become a weakness point for Indonesia in handling the policies of crime prevention and eradication of money laundering.In this research, the researcher uses a qualitative method of document analysis by the technique of data collection through interviews with source persons. In this regard, the researcher using the theory from Reuter and Truman which explains that in order to prevent and eradicate money laundering may be conducted by two pillars i.e. prevention and enforcement pillars.The prevention pillar consists of four main pillar namely customer due diligence, reporting, regulation and supervision, and sanction. While the enforcement pillar consists of four main pillars namely predicate crime, investigation, prosecution and punishment, and confiscation. The prevention pillar functions to prevent the money laundering by applying customer due diligence to financial institution, while enforcement pillar functions when the money laundering has occurred by conducting assets confiscation of money laundering proceeds through international cooperation.Based on the findings it is found that the Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs using the aspects of policy reinforcement and international cooperation are not maximized. The researcher argues that Indonesia is unwillingly implementing the prevention and eradication of money laundering which can be seen from both aspects and they are implemented fully in accordance with the FATF international standard. If this remains to exist by the Government of Indonesia or does not have special attention, Indonesia must be put on the list of NCCTs."

"Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang seolah-olah diperoleh secara legal. Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK bebas dari intervensi pihak manapun. PPATK memperoleh informasi dari Laporan PJK, Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. PPATK menyerahkan hasil analisanya terkait transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. "

"Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelasmengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat danmenentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SKKPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara PenyampaianLaporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persainganusaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah AgungNo. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusanKPPU. Kedua pengaturan proses beracara tersebut berbedadengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Selainitu, Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara rincimengenai alat bukti sehingga tidak ada kejelasan dalamproses pembuktian perkara persaingan usaha. Malalui metodepenelitian yuridis-normatif, yaitu suatu cara mengumpulkandata sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (libraryresearch) yang terkait dengan hukum, dan kualitatif, yaitusuatu metode yang menghasilkan penelitian yang bersifatanalitis deskriptif, tulisan ini akan mencoba menjawabbeberapa permasalahan, antara lain hukum acara apakah yangdigunakan dalam setiap proses penanganan perkara persainganusaha dan bagaimanakah beban pembuktian, alat bukti dansistem pembuktian yang digunakan dalam perkara persainganusaha. Secara implisit, proses di KPPU menggunakan HukumAcara Pidana yang terlihat pada dasar mengingat angka 1 SKKPPU No.5/2000, sedangkan pada proses keberatan diPengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung menggunakanHukum Acara Perdata. Dalam proses pemeriksaan di KPPUmenganut beban pembuktian biasa, dimana KPPU wajib untukmembuktikan dugaan terhadap pelanggaran Undang-UndangNo.5/1999. KPPU menggunakan alat-alat bukti, yakniketerangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen,petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Hukum persainganusaha menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undangsecara negatif, dimana Majelis Komisi dapat menjatuhkanputusan, jika paling tidak terdapat 2 (dua) alat bukti dankeyakinan dari Majelis Komisi atas terjadinya pelanggaranterhadap Undang-Undang No.5/1999. Majelis Komisi memperolehkeyakinan tersebut dengan cara-cara, yakni penjabaran unsurpasal dan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason"

"Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktik, belum pernah ada putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Walaupun hampir semua kegiatan pencucian uang melibatkan korporasi. Sebagai contoh dalam kasus PT. Ilhung Muliasarana, jika melihat uraian dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum maka sebenarnya PT. Ilhung Muliasarana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

---

This study discusses corporate criminal liability in money laundering. Corporation is known not as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), but Corporation is recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Criminal Code. One law that recognizes corporations as subjects of law is Act No. 08 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. The aim of this study was to ascertain the application of corporate criminal liability in Money Laundering. In practice, there has never been a court decision that makes corporations legal subjects in money laundering although almost all money laundering activities involve the corporation. In the case of PT. Ilhung Muliasarana, the description of the charges made by the public prosecutor, PT. Ilhung Muliasarana should actually be accountable for the crime as a corporation in the case of money laundering. This situation raises many questions, such as how to shape the corporation's involvement in money laundering cases and how corporate criminal liability is applied in money laundering."