Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis consists of research findings on the aspects of policy reinforcement and international cooperation as parts of Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs. The Indonesian status to be off the list does not only relieve us but also creating further challenges and consequences for which if we do not preserve and improve the status, it will become a weakness point for Indonesia in handling the policies of crime prevention and eradication of money laundering.In this research, the researcher uses a qualitative method of document analysis by the technique of data collection through interviews with source persons. In this regard, the researcher using the theory from Reuter and Truman which explains that in order to prevent and eradicate money laundering may be conducted by two pillars i.e. prevention and enforcement pillars.The prevention pillar consists of four main pillar namely customer due diligence, reporting, regulation and supervision, and sanction. While the enforcement pillar consists of four main pillars namely predicate crime, investigation, prosecution and punishment, and confiscation. The prevention pillar functions to prevent the money laundering by applying customer due diligence to financial institution, while enforcement pillar functions when the money laundering has occurred by conducting assets confiscation of money laundering proceeds through international cooperation.Based on the findings it is found that the Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs using the aspects of policy reinforcement and international cooperation are not maximized. The researcher argues that Indonesia is unwillingly implementing the prevention and eradication of money laundering which can be seen from both aspects and they are implemented fully in accordance with the FATF international standard. If this remains to exist by the Government of Indonesia or does not have special attention, Indonesia must be put on the list of NCCTs."

"Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang seolah-olah diperoleh secara legal. Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK bebas dari intervensi pihak manapun. PPATK memperoleh informasi dari Laporan PJK, Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. PPATK menyerahkan hasil analisanya terkait transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. "