Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam kasus pemblokiran situs Netflix yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah menggenai regulasi penyedia jasa konten di Indonesia, penerapan pengecualian pasal 50 huruf (a) dalam kasus pemblokiran Netflix, dan penerapan dari pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat indikasi atau dugaan kegiatan anti persaingan yang telah dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesiasebagai pemegang fasilitas penting dalam bentuk akses internet yaitu pelanggaran atas pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan telah melakukan penolakan akses ke fasilitas penting yang termasuk dalam ruang lingkup pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap Netflix yang mengakibatkan Netflix tidak dapat bersaing pada pasar televisi berbayar di Indonesia.

---

ABSTRACT
This bachelor thesis discusses about alleged violation of Article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in the case of blockage of Netflix site that committed by PT Telekomunikasi Indonesia. The main issues of this thesis are about regulation of content provider Indonesia, application of expectation as regulated in article 50 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, and also the application of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in Netflix case. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research, there is an indication or alleged violation of anti competition activities that has been committed by PT Telekomunikasi Indonesia as a holder of essential facilities in internet access as regulated in article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, which has done a barrier to entry of essential facilities for Netflix that included in scope of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999. It makes Netflix can?t compete in the subscription television channels market in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis persaingan usaha terkait praktek monopoli dan pengenaan tarif pengelolaan ground handling bandar udara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan studi kasus monopoli ground handling Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali di Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2014 dan mengetahui bentuk penyelenggaraan kebandarudaraan Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan cara yuridis normative melalui berbagai penelitian dan diketahui terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan permasalahan hukum diantaranya adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan maskapai dan para konsumen pesawat charter tersebut. ......This thesis discusses the juridical analysis of competition and monopoly practices related to the management of ground handling tariffs airports under Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with ground handling monopoly case study I Gusti Ngurah Rai Airport - Bali on the Commission's Decision No. 13 / KPPU - I / 2014 and determine the form of the implementation of airport Indonesia according to the legislation in force . The study was conducted by way of normative juridical through various studies and finds that there are actions undertaken by businesses raises legal issues including the losses suffered by the airline company and the consumers of the charter flight.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melindungi pasar agar tetap tercipta persaingan usaha yang efektif, wajar, dan efisien. Undang-Undang ini dapat ditegakan kepada setiap pelaku usaha. Lingkup dari definisi pelaku usaha dipertanyakan ketika terdapat pelaku usaha asing yang karena aktivitas investasinya di Indonesia dipertanyakan. Berlakunya Undang-Undang kemudian didasarkan pada adanya suatu kendali yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Kendali tersebut dapat dketahuo dengan menerapkan suatu doktrin yakni doktrin entitas ekonomi tunggal atau yang lebih dikenal dengan single economic entity doctrine. Metode penelitian adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan dari definisi "pelaku usaha" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999dapat dijembatani oleh doktrin single economic entity yang menjadi dasar berlakunya penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas kelompok usaha Temasek. ...... Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Bussiness aims to protect markets in order to establish efficient, effective, and fair business competitions. This law can be enforced to every businessman. The scope of businessman definition is under a question if there are foreign businessmen whose investment activities are called into question. The enactment of the law is based on a control done by holding companies to their subsidiaries. The control can be recognized by applying single economic entity doctrine. The method of research utilized in this research is literature method. The result of the research shows that the scope of 'businessman' definiton in the Law Number 5 year 1999 can be associated with the single economic entity doctrine which is the basis of the Article 27 of Law number 5 year 1999 application for Temasek Group.

Abstrak :
Rancangan perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 melahirkan ketentuan baru, yaitu kewajiban pemberian label terhadap bahan kemasan plastik polikarbonat. Pelabelan ini dikhususkan bagi kemasan plastik polikarbonat yang mengandung BPA melebihi ambang batas 0,01 bpj. Zat BPA merupakan komponen kimia yang dapat ditemukan dalam plastik polikarbonat dan kemasan pangan kaleng dengan efek yang membahayakan kesehatan, khususnya mengakibatkan gangguan terhadap hormon dan fungsi organ tubuh seperti gangguan ginjal dan kanker. Kendati demikian, terdapat pro kontra terkait ketentuan pelabelan yang membuat kebijakan ini tidak kunjung disahkan. KPPU menilai kebijakan ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat mengingat pelabelan ini hanya ditujukan kepada galon isi ulang berbahan plastik polikarbonat yang pada praktiknya memiliki persebaran 99% industri AMDK dan hanya 1% yang menggunakan galon berbahan Polietilena Tereflatat (PET) sekali pakai. KPPU menilai kebijakan ini merupakan perlakuan diskriminatif yang menyebabkan kompetisi rendah dan menyebabkan posisi dominan terhadap pelaku usaha tertentu. Skripsi ini akan menganalisis mengenai dampak dari pelabelan BPA dari segi hukum persaingan usaha. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan peraturan-peraturan terkait persaingan usaha tidak sehat dan metode analisis kualitatif yang akan menghasilkan deskriptif analitis. ......The draft of amendment of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency No. 31 of 2018 induce to a new provision, namely the obligation for labelling of polycarbonate plastic packaging materials that contains BPA. This labelling is specifically for polycarbonate plastic packaging contains BPA that exceeds the threshold of 0.01 ppm. BPA is a chemical component that can be found in polycarbonate plastic and canned food packaging with harmful effects on health, especially causing disturbances to hormones and organ function, such as kidney problems and cancer. Nevertheless, there are pros and cons related to the labelling provisions which make this policy not legalized yet. KPPU considers that this policy can lead to unfair business competition considering that this labelling is only aimed at refillable water gallons made of polycarbonate plastic which in practice has a 99% distribution of the bottled drinking water industry and only 1% used gallons made of disposable polyethylene terephthalate (PET). KPPU considers that this policy is a discriminatory treatment that causes low competition and as results in a dominant position for certain business actors. This thesis will analyse the impact of BPA labelling from the perspective of business competition law. This writing used library research methods with regulations related to unfair business competition and qualitative analysis methods that will produce analytical descriptive. 

Abstrak :
Legal aspects of business competition in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis ini bermula dari laporan pemasok(distributor) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia. Laporan tersebut disebabkan bahwa PT. Carrefour menerapkan National contract sebagai syarat pemasokan barang ke gerai Carrefour, yang mana perjanjian(contract) tersebut memuat klausul (trading term) yang diantaranya mengatur tentang listing fee, minus margin, regular discount. Klausul listing fee, minus margin, dan regular discount tersebut diduga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat pasal 19 huruf a dan huruf b, pasal 25 ayat (1) huruf a. Sebagai pokok permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini yaitu bagaimana proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha oleh KPPU dan bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa duplikasi surat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pokok permasalah tersebut di jawab dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan pendekatan administratif dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2006. Namun dalam proses pembuktian perkara persaingan usaha mendekati persamaan dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Dan komisi dalam melakukan pemeriksaan alat bukti surat adalah menggunakan dokumen bukan otentik dikarenakan telapor tidak menyerahkan alat bukti surat otentik kepada komisi yang kemudian alat bukti surat tidak otentik tersebut menjadi pertimbangan majelis dalam memberikan putusannya, dimana cara tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara persaingan usaha dalam hal jika terlapor tidak kooperatif untuk memberikan alat bukti surat yang dibutuhkan oleh komisi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.

---

ABSTRACT
This analysis began with the report on the supplier to the Commision for the supervision of business competition towards the assumption of the violation of the competition for efforts that was done by PT. Carrefour Indonesia. This report was caused that PT. Carrefour applied National contract as the condition for the supplying of the thing to the Carrefour counter, whichever the agreement (contract) contained the clause (trading term) that among them arranged about listing fee, minus margin, regular discount. The clause listing fee, minus margin, and regular discount it was suspected by the Commision for the supervision of business competition to violate regulation number 5 /1999 about the ban on the practice of the monopoly and the Competition for efforts were unhealthy the article 19 point a and point b, the article 25 (1) point a. As the subject of the problems that was dealt with in this writing that is how the process of authentication in the case inspection of the competition for efforts by Commision for the supervision of business competition and how the strength of authentication of the document evidence took the form of duplication of the document by the Commision for the supervision of business competition. The problems above answered by using the normative juridical analysis method with concluded that the process of the case inspection of the Commision for the supervision of business competition to be the administrative approach and civil law as being arranged in regulation number 5/1999 and regulation of the Commision for the supervision of business competition number 1/2006. However in the process of authentication of the case of the competition for efforts approached the equality in the process of authentication in the law of criminal procedure. And the commission in carrying out the inspection of the document evidence was to use the document not authentic was caused PT. Carrefour did not hand over the authentic letter/docoment evidence to the commission that afterwards the letter/document evidence was not authentic that became consideration of the council in giving his decision, Where this method actually was not in accordance with the conduct of the case inspection of the competition for efforts in the matter if PT. Carrefour uncooperative to give the letter/document evidence that was needed by the commission as being arranged in the article 41 regulation number 5/1999.