Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang umumnya dilaksanakan melalui pelelangan umum. Penjualan dibawah tangan terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan dengan membuat akta kuasa menjual dihadapan Notaris. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum akta kuasa menjual atas objek jaminan Hak Tanggungan sebagai sarana dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta penerapannya dalam kasus, dengan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akta kuasa menjual tidak dapat didaftarkan layaknya Hak Tanggungan, karenanya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu, akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan jual beli terhadap pihak ketiga yang memuat klausul kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat ditarik kembali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Sehingga berakibat akta kuasa menjual menjadi batal demi hukum, termasuk jual beli yang telah dilakukan dengan pihak ketiga tersebut.

---

Mortgage as a collateral for banking loans has a function to ensure certainty of debt repayment if the debtor defaults. When the debtor is declared in default, bank as a creditor can make execution efforts against the debtor?s collateral for debt repayment. Execution of Mortgage which is executed under hand is an alternative to the settlement of non-performing loans that generally carried out through auctions. Private selling for the collateral of credits are done with making a Deed of Power Attorney to Sell by Notary. This thesis explains about legal binding of Deed of Power Attorney to Sell against the object of Mortgage as a means to settlement of non-performing loans and its application in the case, with juridical normative research. Based on these studies it is concluded that the Deed of Power Attorney to Sell can not be registered like a Mortgage, therefore has no binding force. The Deed of Power Attorney to Sell which is made by Notary as a basis for creditor to do sale and purchase transaction with third parties also prohibited contrary to the laws and regulations, such as Instruction The Minister of Home Affairs Number 14 Years 1982 about Prohibition The Use of Absolute Power Attorney to Transfer of Land Rights. With the result that Deed of Power Attorney to Sell becomes null and void, including selling and purchasing to the third parties that has been done.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Hak Tanggungan Atas Sekuritisasi Aset Kredit Perumahan di Indonesia, Pemerintah berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 mendirikan lembaga pembiayaan Sekunder Perumahan bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang bagi bank penerbit KPR dan program sekuritisasi aset kredit perumahan. Perlunya dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah bertujuan untuk menelaah kedudukan lembaga jaminan hak tanggungan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan hukum bagi investor apabila terjadi wanprestasi oleh debitur KPR beserta kendalakendalanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum karena dilakukan penelitian terhadap hukum positif tertulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jaminan hak tanggungan dalam Perjanjian kredit tidak mempengaruhi eksekusi apabila debitur wanprestasi, karena pada dasarnya jaminan hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pemberian KPR antara Penerbit KPR dengan debitur KPR, serta berdasarkan asas dari lembaga jaminan hak tanggungan Droit de suit, bahwa jaminan hak tanggungan tetap mengikuti objek jaminan KPR, meskipun telah beralih ke kreditur baru yakni pihak investor. Dengan demikian apabila terjadi kredit macet atau cidera janji oleh nasabah KPR, maka yang akan dieksekusi adalah hak tanggungan atas objek KPR. ......This thesis discuss about Judicial Review of Indonesian Security Rights Over Land on Asset Securitization of Housing Credit in Indonesia. PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) established by Government based on Perpres No.19 tahun 2005 with the purposes to raise funds on housing. PT. SMF activities cover of lending mid/long term housing loan to Banks who provide housing loan and to manage the program of the asset securitization of housing credit. The need to research the implemantion of the process asset securitization of housing credit program is to analyze the legal standing of Indonesian Security Rights Over Land as the rights to protect of investor legal interest if theres a default and also the obstacles of the implementation process from asset securitization of housing credit program. Research methods of this study is a normative legal research methods refel to the legal norms which is contained in the legislation tha is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principal found in the legislation and legal doctrin. The conclusion of this research thats legal standing of Indonesian Security Rights Over Land in credit agreement will not change the privillage rights from the new lender to execute if theres a deault, because of the agreement is accesoir or following the main agreement, also based on the principal of Indonesian Security Rights Over Land, that rights follow the credit object, even already trasfer to the new lender. Therefore if theres a deafult the object of the credit agreement can be execute.

Abstrak :
ABSTRAK
Meningkatnya kebutuhan otomotif seiring dengan makin baiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, telah meningkatkan pula kebutuhan pembiayaan atas otomotif itu sendiri. Hal ini menjadikan peluang pasar tersendiri bagi industri multifinance di Indonesia Dengan keberadaan perusahaan pembiayaan di Indonesia, sekitar 212, tentunya persaingan yang ada terasa cukup ketat. Masing-masing perusahaan ingin berusaha merebut pangsa pasar yang ada melalui pemberian pelayanan yang baik serta suku bunga pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Apalagi kini sudah banyak bank yang juga ikut dalam usaha pembiayaan ini, tentunya persaingan yang ada menjadi jauh lebih ketat.

Kemampuan memberikan suku bunga yang rendah pada saat melakukan pembiayaan tentu saja tergantung pada seberapa besar biaya atau suku bunga yang harus dibayarkan pada saat pendanaan. Pendanaan yang paling lazim digunakan oleh perusahaan multifinance adalah loan atau pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank, selain itu ada pula yang menggunakan chaneling dan/atau penerbitan obligasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan multifinance untuk memperoleh pendanaannya Salah satu altematif pendanaan yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan multifinance, yaitu melalui penerbitan ABS.

ABS atau sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang, yang prinsipnya adalah mengubah aset berupa aliran kas atau tagihan kredit, basil sewa atau perdagangan ke dalam kelompok aset yang lebih likuid. Caranya adalah dengan mengalihkan hak kepemilikan aset tadi kepada pihak lain yang berfungsi khusus, yang disebut special pupose vehicle (SPV). Lembaga khusus ini nantinya menerbitkan surat utang dengan didukung aliran kas atas hak tagihan tersebut.

Dari basil analisa yang dilakukan terhadap PT. XX Finance, terlihat bahwa ABS mampu memberikan suku bunga pendanaan yang lebih rendah dibandingkan dengan altematif pendanaan lain seperti loan dan penerbitan obligasi. Meski demikian, perlu disadari bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan penerbitan ABS ini karena persyaratannya yang cukup banyak. Dan tingkat suku bunga yang diperoleh oleh satu perusahaan pun cenderung tidak akan sama dengan perusahaan lain, karena tingkat suku bunga ABS ditentukan oleh rating perusahaan, di mana rating tersebut terkait dengan performa perusahaan.

Di Indonesia, penerbitan ABS masih tergolong barn bagi pemsahaan multifinance, namun keberadaannya di luar negeri sudah ada sejak lama Potensi investor ABS sendiri di Indonesia sudah cukup banyak terbidik, di antaranya adalah perusahaan asuransi (terutama asuransi jiwa), reksa dana (untuk investor retail) dan dana pensiun.

Bagi perusahaan pembiayaan yang akan melakukan ekspansi pendanaan, penerbitan ABS ini dinilai dapat mengakomodasikan keinginan tersebut, karena pencatatan atas pendanaan berada di luar neraca (off balance sheet). Sehingga pendanaan melalui penerbitan ABS ini tidak akan memperbesar tingkat debt perusahaan. Hal tersebut juga dinilai sangat bagus bagi perusahaan yang telah memiliki debt cukup besar, karena penambahan dana melalui penerbitan ABS ini tidak akan membentur aturan mengenai pendanaan yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia

Untuk mengurangi resiko atas pendanaan yang ada, suatu perusahaan dapat memportofoliokan pendanaannya melalui kombinasi loan dengan penerbitan ABS atau penerbitan ABS dengan debt jenis lain, selain itu hal tersebut juga dapat memaksimalkan pendanaan yang dilakukan perusahaan.

Abstrak :
In Introduction to mortgages & mortgage backed securities, author Richard Green combines current practices in real estate capital markets with financial theory so readers can make intelligent business decisions. After a behavioral economics chapter on the nature of real estate decisions, he explores mortgage products, processes, derivatives, and international practices. By focusing on debt, his book presents a different view of the mortgage market than is commonly available, and his primer on fixed-income tools and concepts ensures that readers understand the rich content he covers. Including commercial and residential real estate, this book explains how the markets work, why they collapsed in 2008, and what countries are doing to protect themselves from future bubbles. Green's expertise illuminates both the fundamentals of mortgage analysis and the international paradigms of products, models, and regulatory environments.

Abstrak :
Terciptanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi peristiwa penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta unifikasi hukum di bidang hak jaminan atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para kreditur dan debitur, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan ini sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di Indonesia. Namun pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan UUHT bagi pemegang jaminan kebendaan tidak selalu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis yang menggunakan jenis data sekunder. Keabsahan pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dibatalkan karena terjadinya wanprestasi, telah dilaksanakan sesuai prosedur. Debitur melalaikan pembayaran angsuran sesuai yang disepekati dalam perjanjian kredit bahkan telah ditegur hingga tiga kali oleh Kreditur namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh kreditur, berkas telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang oleh karenanya KPKNL berhak melaksanakan lelang sesuai prosedur. Eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri dapat dilakukan pemegang Hak Tanggungan pertama apabila debitur wanprestasi dan tidak memerlukan fiat pengadilan.

---

The creation of Law No. 4 year 1996 regarding Mortgage Act has become an important event in the development of national land laws because it has created unification of law in the field of land rights which not only provides protection and legal certainty for creditors and debitors, but also to other interested parties. The natures and characteristic of Mortgage is convenient and assured execution, makes the institution as legal protection for creditors doing lending activities in Indonesia. But in fact the convenience offered by Mortgage Act for collateral holders to settle off the rights to claim are not always convenience and assured in its implementation. The research method used a normative juridical approach with a descriptive analytical research typology that uses secondary data types. The validity of the auction of mortgage canceled due to default, has been carried out according to the procedure. The debitor neglected the installment payment as agreed in the credit agreement even been reprimanded three times by the Creditor but still did not fulfill its obligations. Based on the evidence provided by the creditor, the file has fulfilled the formal legality of the subject and object therefore KPKNL has the right to proceed the auction according to the procedure. The first holder of the mortgage has the right to sell by their own will that is stated in Article 11 paragraph 2 letter e in the APHT clause.

Abstrak :
Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pdt/2014/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kewenangan penjual dalam menetapkan nilai limit objek lelang berdasarkan PMK Nomor 93/2010 dan PMK Nomor 40/2006 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 serta bagaimanakah keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 berlaku ketentuan Pasal 35 ayat 2 jo Pasal 36 PMK Nomor 93/2010, dimana dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak hanya didasarkan pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan apabila perkara diajukan pada saat berlakunya PMK 40/2006, maka berdasarkan Pasal 29 ayat 4 angka 2, harga limit barang yang dimaksud dalam pasal ini, dasar penilaiannya dapat dilakukan oleh Penilai Internal dengan memperhatikan NJOP, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 35 ayat 2, Pasal 36, Pasal 91 PMK Nomor 93/2010, Pasal 1 angka 3 UU PBB, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b PP Nomor 71/2008, nilai limit objek lelang yang berada dibawah NJOP sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bandung.

---

The execution of auction of mortgage execution, reserve price is determined by the creditor as a guarantee rights holder. The reserve price that determined by the creditor to the object of mortgage execute under NJOP is one of the reasons the debitor filed a lawsuit to against the cancellation of the auction. One of those Decision that will be discussed in this thesis is The Decision of Bandung District Court No. 274 Pdt.G 2013 PN.Bdg jo The Desicion of Bandung High Court No. 319 Pdt 2014 PT.Bdg jo The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. The issues that will be discussed are how was the authority of the seller in determining the reserve price of the object auction based on PMK No. 93 2010 and PMK No. 40 2006 on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 as well as how was the validity of the auction conducted by KPKNL Bandung based on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. This research is a juridical normative with research type of descriptive analytic. Based on the results of the research, we can conclude that the authority of the seller to determine the reserve price of the object auction in The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 applicable the provisions of Article 35 paragraph 2 jo Article 36 of PMK No. 93 2010, whereby in determining the reserve price of the object auction not only based on NJOP, but also influenced by other factors. Meanwhile, if the case is submitted when PMK 40 2006 is applicable, based on Article 29 paragraph 4 point 2, the reserve price that referred in this article, the basic assessment can be carried out by the Internal Appraiser regarding to NJOP, and based on the provisions of Article 1 paragraph 1, Article 35 paragraph 2, Article 36, Article 91 of PMK No. 93 2010, Article 1 paragraph 3 of PBB Act, and Article 4 paragraph 2 point b Government Regulation No. 71 2008, the reserve price of the object auction that under NJOP did not affect the validity of the auction that conducted by KPKNL Bandung.

Abstrak :
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu hak dari pemenang lelang belum terlindungi, karena ternyata objek lelang tersebut belum dapat dikosongkan. Penulis menyarankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, pemenang lelang dapat mengajukan putusan pengadilan untuk mengosongkan objek lelang langsung kepada ketua pengadilan negeri bandung tanpa melalui gugatan. ......This thesis discusses the Bandung District Court Decision Number 517 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg regarding auction winners whose rights to auction objects have not been fulfilled in the auction execution of mortgage rights.The right of the auction winner is not fulfilled based on the fact that the owner of the auction object hasn’t submitted the auction object to the auction winner. The problems in this research are how the legal protection for the auction winner in the auction execution of mortgage rightsand how the legal settlement for the auction winnerare. The research method used is the normative juridical method. While the typology used in this research is descriptive and analytical research. The result of this research is that the rights of the auction winner haven’t been protected, because it turns out that the auction object cannot be vacated. The writer suggests thatbased on Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2014, the auction winner can ask a court order to vacate the auction object directly to the head of the Bandung district court without going through a lawsuit.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris no. 2 Tahun 2014 (UUJN). Peraturan mana dibuat agar notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan penghadapnya. Namun pada praktiknya, ada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Diantaranya pelanggaran terkait sikap tindak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yakni tidak menjaga kepentingan penghadapnya dengan bertindak tidak hati-hati, lalai, dan berkepentingan yang mengakibatkan kerugian kepada penghadapnya. Kerugian mana ditimbulkan dengan pembuatan akta yang tidak dapat digunakan berdasarkan ketentuan Badan Pertanahan Nasional, dan kelalaian dengan tidak melakukan pengecekan sertipikat hak atas obyek jaminan dalam akta pemberian jaminan no. 17 di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta pemberian jaminan atas tanah yang dibuat tidak sesuai prosedur dalam hukum serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuatan Akta Pemberian Jaminan tersebut sah berdasarkan hukum, namun secara moral merugikan penghadapnya, sehingga tidak sejalan dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kemudian, pengecekan atas sertipikat hak objek yang dijaminkan bukanlah kewajiban notaris melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun sebaiknya dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian karena tidak berhati-hati dikemudian hari. Atas perbuatannya tersebut, notaris diberikan sanksi administratif oleh MPW DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata, berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. ......Notary is a public official which authorized to make an authentic deed to give legal certainty in society. When carrying out its position, Notary must abide to Notary Law No. 2 of 2014 known as UUJN. A law that are made so that the notary acts responsibly, honestly, thoroughly, independently, impartially, and for the interests of the people. However, there are cases where notaries could not do their works and responsibilities accordingly. Among the violations related to acts of conduct as stipulated in article 16 paragraph (1) letter a UUJN, namely does not work for the interests of the people, by acting inadvertently, negligently, and having conflict of interest that results in losses for its clients. Which loss is caused by making a deed which format is not in accordance with the applicable law so that it cannot be used, and negligence by not checking the certificate of rights on the object of guarantee in the guarantee deed no. 17 at the Land Office. This study aims to analyze the validity of the deed of guarantee for land that is made not in accordance with the procedures in the law and how the responsibility of the notary for making the deed. Writer used normative legal research method with descriptive type of analysis. The type of data used in this study is secondary data with primary and secondary legal materials. Writer also used qualitative analytical method with deductive analysis. The results of the study concluded that the making of the Guarantee Deed was lawful, but morally detrimental to the client. Therefore it was not in line with article 16 paragraph (1) letter a UUJN. Next, checking the certificate of object rights that is pledged is not the obligation of the notary but Land Titles Registrar, however it should be done to avoid any loss due to being not careful in the future. For this action, the notary is given administrative sanctions by the DKI Jakarta MPW in the form of a written warning, but in addition to administrative liability, the notary may also be held to hold civil liability, based on Article 1365 of the Civil Code.

Abstrak :
Proses kepemilikan rumah oleh masyarakat tidak lepas dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, termasuk Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA telah ditetapkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Dalam masyarakat, jual beli tanah dan bangunan dilaksanakan secara terang dan tunai. Seiring dengan meningkatnya permintaan atas rumah, saat ini trasaksi jual beli tanah tersebut seringkali dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sekalipun menggunakan fasilitas KPR, asas terang dan tunai telah diterapkan dalam Pembiayaan KPR sehingga akta jual beli tanah dan bangunan yang menjadi dasar pembiayaan tersebut adalah sah dan mengikat para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif.

---

The process of home ownership is very closely related to legal aspects and government regulations, including Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Provisions of Article 5 of the UUPA states that the agrarian law that applies to land, water and space are customary law, as long as it is not contrary to the nation's interest. In the society, sale and purchase of land and building transactions is held publicly and cash based. Along with the increased demand for houses, this transactions are often utilize mortgage facilities that applied publicly and cash principle therefore deed of this transactions are legitimate and bind the parties. This research was conducted using normative juridical approach. Data collection techniques through literature study and the data processed qualitatively.