Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mendorong kebijakan pemerintah mencapai net zero emissions di Tahun 2050, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal berupa insentif PPnBM dengan tarif sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual. Pada Tahun 2023. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yang memberikan fasilitas terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah memilih kebijakan PPN DTP dan menganalisis kebijakan insentif PPN DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu ditinjau dari konsep insentif PPN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah memberikan insentif dengan skema DTP adalah karena Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu bukan tergolong ke dalam BKP strategis yang diatur di dalam Pasal 16B UU PPN sehingga pemerintah memberikan insentif pajak dengan menggunakan anggaran APBN dengan skema PPN DTP. Ditinjau dari konsep insentif PPN, pemberian insentif PPN DTP menggunakan konsep tax borne by government. Namun tidak tergolong pada kategori konsep exemption dan zero rate, yang diatur dalam ketentuan pemberian insentif PPN dalam UU PP.

---

In order to encourage government policy to net zero emissions by 2050, the Ministry of Finance has provided fiscal incentives in the form of a PPnBM incentive at a rate of 15% with a Tax Enforcement Base (DPP) of 0% (zero percent) of the Sales Price, by 2023. The Government has also provided additional fiscal incentives in the form of government value-added tax (PPN DTP) by issuing the finance minister's regulation No. 38 of 2023, which provides facilities against the delivery of four-wheel battery-based electric motor vehicles. The study aims to discover why the Government has chosen the DTP PPN policy and analyze the policy of DTP's PPN incentive on the handover of four-wheel battery-based electric motor vehicles viewed from the Value-Added Tax Incentive Concept. The research uses a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study show that the Government gives incentives with the DTP scheme because electric motor vehicles based on four-wheeled batteries certainly do not belong to the strategic BKP regulated in Article 16B of the VAT Act. Hence, the Government provides tax incentives using the APBN budget with the DTP VAT scheme. However, it does not belong to the categories of exemption and zero rate concepts, which are regulated in the provisions of the VAT incentive in the PP Act."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."