Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya bagi pembangunan nasional. Baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, diarahkan untuk mendukung kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah selain dituntut peningkatan kemampuan pembuatan pajak daerah juga dituntut peningkatan pelaksanaan pajak daerah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah. Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada setiap pajak daerah. Pertama, menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang sistem ini tampaknya memiliki nilai pengganggu yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Kedua, menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat potensial bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat dan pertumbuhan industri otomotif juga selalu positif. Namun, jika dilihat dari kedisiplinan wajib pajak PKB ditinjau dari ketepatan waktu membayar kewajibannya, maka dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan besarnya denda yang diterima pemerintah daerah. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mencari efektivitas penerimaan PKB, persepsi masyarakat pemilik kendaraan bermotor (wajib pajak) terhadap sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat ini dilakukan. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB yang dilaksanakan sudah efektif, kecuali pada masa awal krisis. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak/masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor negatif. Artinya, masyarakat menilai pelayanan dan sistem yang saat ini berlaku tidak memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem pendaraan kendaraan bermotor yang terkoordinasi antara Dipenda dan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, perusahaan asuransi dan perusahaan pabrik/importir mobil. Yang terakhir khususnya diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan baru yang bertambah per minggu atau per bulan di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perlu dibangun suatu sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui saluran ATM, Bank-bank dan internat. Hal ini akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis ini akan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasi penerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2 tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudah efektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Motor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness of the progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and the local government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used in this research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature and field.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax in jakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is not effectivly to reduce the traffic congestion.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan peraturan daerah pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai peraturan daerah Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung terkait dengan perluasan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan antara Perda No 10 tahun 2008 dengan Perda No 2 tahun 2011 terletak pada perlusan objek pajak dan perubahan tarif dimana kendaraan dinas milik instansi pemerintah merupakan objek pajak dan diberlakukannya pajak progresif Peningkatan Jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang mendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung sedangkan faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung adalah kesiapan sistem kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak progresif.

---

This undergraduate thesis focused to compare the local regulations about vehicle tax in Lampung Province. The study was conducted to gain insight about the local regulations of vehicle tax related local tax empowerment and change rate about vehicle tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection. The result showed that there are some differences between Local Regulation No 10 year 2008 and No 2 year 2011 on expansion of local tax object and changes in vehicle tax rates where the vehicles of government institution become an object of local taxation and progressive taxes are applied Increasing the number of vehicle is supporting factor of taxation and the restricting factors are the readiness of the system lack of understanding taxpayer about progressive tax rate.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisi Implementasi Samsat On-Line Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Banyaknya wajib pajak yang enggan membayar pajak dikarenakan alasan domisili membuat Pemda harus mencari alternatif lain untuk itu pada April 2011 dibentuk Samsat Online Tiga Provinsi. Samsat ini dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh beberapa pihak namun dalam prakteknya Samsat Online ini hanya sebatas memindahkan gerai samsat masing masing provinsi ke lokasi samsat yang telah ditunjuk.

---

This paper discusses about Analysis Implementation Of One Roof System Online of Three Provinces at One Roof System South of Jakarta, This type of research is qualitative research by descriptive analysis method. The results of this study are: The number of taxpayers who are reluctant to pay taxes due to the reason of domicile to the local government must find other alternatives, for it was formed in April 2011 One Roof System Online of Three Provinces. Units are formed based on a Memorandum of Understanding which was signed by several parties.

Abstrak :
Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%. ......One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.