Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT dan bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak maka pengadilan agama atas perintah ketua pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi atas putusan tersebut didampingi oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 319 (huruf h) BW.

---

This Thesis discusses the implementation of court decisions regarding child custody and legal certainty. The issue in this study is how the legal consequences of marriage breakdown due to divorce according to Islamic Law Compilation especially of the right child care (hadhanah), the basic consideration of the judge in determining child custody in East Jakarta Religious Court No.1205/pdt.G/2005 / PAJT and how to overcome the problem, when the decision regarding child custody and the judge who had decided to have a permanent legal force (van inkracht Gewijsde) are not complied with or not undertaken by the parties. Metode study is a literature study method with the secondary data that is juridical normative. In the case of court decisions regarding child custody religion is not executed by the parties to the religious court on the orders of the head of the court may make an attempt the execution of the decision shall be accompanied by the police in accordance with Article 259 paragraph (1) and Section 319 (h) BW."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang harta bersama apabila suami/istri menggunakan namanya dalam pembelian aset perusahaan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/K/Ag/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PK/Ag/2023. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Apabila pasangan suami-istri beragama Islam bercerai, maka harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Jo. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada praktiknya pembagian harta bersama kerap menimbulkan permasalahan dalam menentukan status harta dan pembagiannya kepada para pihak. Dalam kasus ini, permasalahan terkait status harta bersama dikarenakan adanya Perseroan Terbatas yang mengklaim bahwa obyek sengketa merupakan aset Perusahaan. Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris, memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai referensi dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan dikuatkan dengan wawancara, serta menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengkaji data dalam penelitian ini. Hasil yang didapat setelah dianalisis bahwa Pengaturan harta bersama apabila suami/istri menggunakan namanya dalam pembelian aset perusahaan ketentuannya harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34 Jo. Pasal 41 Jo. Pasal 91 UU PT Jo. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU Perseroan Terbatas), yaitu dibutuhkan persetujuan pemegang saham untuk membeli aset, kemudian pembelian aset dimasukkan ke dalam perusahaan dengan bukti berupa inbreng. Terkait obyek sengketa, status kepemilikan harta suami-istri pasca perceraian terhadap aset perusahaan yang dibeli selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini memenuhi Pasal 3 ayat (2) huruf (b) UU Perseroan Terbatas Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim sudah tepat dalam menolak PT. DS untuk masuk ke dalam perkara, karena PT. DS tidak memiliki alat bukti yang patut dipertimbangkan terkait pembelian aset.

---

This paper analyses how the regulation of joint property when a husband/wife uses his/her name in the purchase of company assets with a case study of Supreme Court Decision Number 73/K/Ag/2022 Jo. Supreme Court Decision Number 34/PK/Ag/2023. Joint property is an asset obtained during the marriage period. If a Muslim couple divorces, the joint property must be divided in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 (Marriage Law) Jo. Article 157 of the Compilation of Islamic Law. However, in practice, the division of joint property often leads to problems in determining the status of the property and its distribution among the parties. In this case, the problem is related to the status of joint property due to the existence of a Limited Liability Company which claims that the object of dispute is an asset of the Company. In order to answer the problems, a doctrinal legal research method of the explanatory research type is used, using literature sources as references and using secondary data obtained through literature searches and corroborated by interviews, and using qualitative analysis methods to examine the data in this study. The results obtained after analysis indicate that the regulation of joint property when a husband/wife uses their name in the purchase of company assets must meet the requirements in Article 34 Jo. Article 41 Jo. Article 91 of the Company Law Jo. Article 102 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 (Limited Liability Company Law), which requires shareholder approval for the purchase of assets, and then the asset purchase is recorded in the company with evidence in the form of inbreng. Regarding the object of the dispute, the status of ownership of the husband and wife post-divorce concerning the company's assets purchased during the marriage period is considered joint property. This complies with Article 3 paragraph (2) letter (b) of the Limited Liability Company Law Jo. Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law Jo. Article 1 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges was correct in denying PT DS access to the case because PT DS did not have any evidence that could be considered related to the purchase of assets."