Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time."

"Peranan Gerakan Pemuda Ansor I949 - 1963 dalam Nahdlatul Ulama. Membahas hubungan GP Ansor dan NU dalam wilayah politik selarna lima belas tahun. 1949 merupakan tahun didirikannya Gerakan Pemuda Ansor oleh para pemuda Islam tradisional sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama pada periode 1920 - 1930 an. Awal hubungan kedua organisasi ditandai dengan adanya Persetujuan Besama PB NU - PP GP Ansor pada September 1951, Persetujuan tersebut mengikat pemuda Ansor untuk tunduk dan setia kepada NU dan menjadikan Ansor sebagai alat perjuangan NU. Setelah menjadi partai politik pada 1952, NU menggunakan Ansor sebagai salah satu wadah kaderisasi dalain wilayah politik. Semenjak itu Ansor secara aktif terlibat dalam kegiatan politik yang dijalankan oleh NU pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Hubungan antara GP Ansor dan NU, kerap diwarnai dengan berbagai sikap politik yang berbeda antar individu tokohnya. Konsepsi Presiden, Liga Dernokrasi dan Demokrasi Terpimpin menjadi polemik utama antara Ansor dan NU. Perbedaan sikap antara Ansor dan NU diakhiri dengan diadakannya Konferensi Besar GP Ansor di Solo pada 1962. Pada forum tersebut lahir Deklarasi Solo yang mengulang kembali isi Persetujuan Bersama PB NU - GP Ansor, September 1951. Sikap setia Ansor terhadap NU diperkuat dengan Pernyataan Surabaya yang dicetuskan pada Kongres ke -6 GP Ansor pada 1963."

"Tesis ini terdiri dari lima bab dimulai dari bab I yaitu Pendahuluan. Yang dibahas dalam bab ini meliputi : Latar Belakang, di dalamnya penulis mengungkap kembali eksistensi NU dengan cara membandingkan dengan organisasi Islam lainnya, juga diungkap pula apa sebab masyarakat sangat terikat kepada ulama' dan kyai bila dibanding keterikatan mereka pada pemimpin formalnya. Dalam bagian ini dibahas pula mengenai pondok pesantren, A1-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas dengan mengemukakan pendapat para ulama'. Masalah madzhab, perjuangan ulama' dan kyai semasa kolonial, kemerdekaan sampai saat sekarang ini juga dibahas. Mengakhiri pembahasan latar belakang ini, dikemukakan juga kaidah ushul fiqh perihal pembaharuan yang terdapat dalam tubuh NU. Perumusan Masalah Pada bagian ini penulis mencoba mencari dan mengumpulkan data-data di sekitar masalah mengapa NUJ menyatakan diri kembali ke khitah 1926, setelah lebih kurang selama 32 tahun meninggalkan khitahi 1926 dan bergerak dalam bidang politik. Penulis juga mencoba melihat pada struktur kepemimpinan NU yang terdiri dari dua bagian yaitu Syuriah dan Tanfidziyah"

"Penelitian mengenai peran serta Nahdlatul Ulara dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak Maret 1990 hingga Desember 1990, dilanjutkan dengan penyusunan bab perbab sejak Januari-Juni 1991. Sejalan dengan penelitian dilakukan beberapa kali konsultasi dengan pembimbing agar tersusun karya ilmiah yang baik. Penelitian dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber yang obyektif dilakukan di berbagai perpustakaan seperti di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Lembaga Arsip NAsional RI, Lakpesdam NU, Perpustakaan Nasional dan lain-lain, serta dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian penulis, peran serta NU dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak mulai terlihat adanya usaha PKI dalam mengganggu kestabilan nasional dengan jalan melakukan aksi-aksi sepihaknya dan mencapai puncaknya pada peristiwa G-30-S/ PKI tahun 1965. NU bersama ormas-ormasnya turut serta berpartisipasi dalam usaha mempertahankan keutuhan negara dari usaha PKI. Usaha NU ikut mempertahankan keutuhan negara dilakukan terus meskipun PKI telah dinyatakan sebagai partai terlarang. Usaha itu dilakukan dalam rangka meuujudkan kembali pemerintahan negara yang baik. Peran serta NU terlihat mulai menurun atau dipersempit sejak pemerintahan Orde Baru yang ikut diperjuangkannya secara gigih, mengeluarkan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang umumnya ditujukan untuk memperkokoh posisi pemerintah baru dan di lain pihak mempersempit ruang gerak partai-partai politik termasuk NU. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh NU di berbagai lembaga negara tidak dapat dengan leluasa memperjuangkan segala aspirasi pendukungnya dan rakyat Indonesia pada umumnya."