Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang. Banyak tulisan tentang minyak bumi namun yang dikaitkan dengan pertahanan keamanan negara (Hankamneg), apalagi secara eksplisit, sulit ditemukan. Sudut pandang tulisan tersebut tergantung latar belakang serta keahlian para penulisnya. Dari sebagian tulisan, yang berhasil diamati oleh penulis, dibagi-bagi seperti tersebut di bawah ini. Pertama, tulisan oleh para ahli tehnik pertambangan. Kelompok ini melihat energi minyak bumi sebagai produk pertambangan dan pertambangan teknologinya. Tulisan-tulisan kelompok ini lazimnya dituangkan sebagai Hasil-hasil Lokakarya Energi, yang dikeluarkan secara tahunan dan yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) atau Komite Nasional Indonesia (KNI)-world Energy Conference (NEC). Penulisnya antara lain adalah Soedarno Martosewoyol. Kedua, yang penulisnya bukan ahli teknik pertambangan dan yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Penulis tersebut melihat kaitan antara elastisitas pendapatan per kapita dan pemakaian beberapa jenis dari energi minyak bumi (Premium, minyak tanah, dan minyak solar). Penulisnya antara lain adalah Bambang Tri joso.2 Ketiga, yang penulisnya terutama melihat tentang penyediaan minyak bumi di Indonesia. Penulis tersebut melihat bahwa energi minyak bumi, yang mempunyai peranan sangat panting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, harus diupayakan ketersediaannya. Penulisnya antara lain adalah RIJ Soetopo3 dan Soehoed. R.4 Keempat, sejarah telah pula mencatat bahwa minyak bumi dapat menjadi sumber konflik. Hal itu seperti yang dapat kita lihat pada Perang Teluk.5 Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka dipilih judul tulisan atau thesis ini yaitu "Energi Minyak Bumi dalam (rangka) Ketahanan di bidang Hankamneg.

Abstrak :
BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa :

"Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil, sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka, {1989 : 1).

Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam "Sumpah Pemuda" yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman dari Iuar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media " ( 1952 : 42 ). Oleh karena itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya masyarakat sehari-hari.

Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr. Muhamad Yamin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia merdeka yang diaebut "Pancasila" yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945.

Kenyataan sejarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan Ideologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan.

Dalam interaksinya dengan lingkungan, sesuai pendapat Soewarso sebagai "Lingkungan Strategik" (1982 . 5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan Kelompok Kerja Ketahanan Nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya". {1982 : 9)?.

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah pembangunan nasional secara teratur dan terencana dilakukan selama empat Pelita, adalah menarik untuk mengkaji masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah. Di beberapa daerah tampak adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, padahal kontribusi daerah-daerah tersebut sebagai penghasil ekspor nasional cukup tinggi. Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti: belum seimbangnya perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan, masih terlalu besarnya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan banyaknya ketergantungan APBD pada bantuan pemerintah pusat. Karena menurunnya harga minyak bumi sehingga kemampuan pemerintah pusat menyediakan dana semakin terbatas, maka dalam meneruskan pembangunan nasional diusahakan agar pemerintah daerah tidak terlalu tergantung lagi pada pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu masalah-masalah yang ada di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

(1) Sampai berapa jauh potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan agar tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

(2) Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan bagaimana pola perkiraan di masa depan.

(3) Bagaimana bentuk peranan butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional, mengingat masalah-masalah tersebut dapat mengganggu Ketahanan Nasional.

Penelitian ini bertujuan:

[1]Mendeskripsikan potensi dan pembangunan ekonomi daerah dalam hubungannya dengan ekonomi nasional.

[2]Mengukur distribusi pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan mencoba menprediksi faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang.

[3]Menghubungkan dan mengevaluasi butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional masa kini dan masa yang akan datang.

Metode yang digunakan antara lain: analisis pergeseran dan pangsa, analisis perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan daerah, regresi linier, serta analisis cross impact matrix antar gatra Ketahanan Nasional. Penemuan utama yang didapat ialah:

[1]Laju pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja daerah, dan ekspor daerah merupakan variabel﷓variabel penentu pembangunan ekonomi daerah yang ikut menunjang Ketahanan Nasional.

[2]Hasil prediksi pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa 70% dari variansi pertumbuhannya ditentukan oleh variabel ekspor daerah dan variabel tenaga kerja daerah, sedangkan sisa yang 30% ditentukan oleh variabel-variabel lain termasuk gatra-gatra lain dari Ketahanan Nasional.

[3]Daerah perbatasan dan daerah terpencil, antara lain: propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Timor Timur dan Maluku dalam konteks Ketahanan Nasional merupakan daerah-daerah strategis dan rawan terhadap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TANG).

[4]Daerah-daerah Indonesia Bagian Barat relatif lebih maju dari pada daerah-daerah Indonesia Bagian Timur.

[5]Daerah-daerah yang memiliki subkomponen Industrial Mix (IM) yang positif antara lain propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan subkomponen Competitive Share (CS) yang positif menyerap banyak tenaga kerja.

Abstrak :
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memetakan potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang sudah terjadi karena adanya Dana Desa di wilayah Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan, konsep dana desa, teori konflik sosial beserta bentuk konflik dan penyebab konflik, teori intelijen, preventif, konsep resolusi konflik dan teori ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan ini melibatkan hamper seluruh aktor diperdesaan, dari Pemerintah Desa sampai pada masyarakat desa. Potensi konflik sosial terjadi diinternal Pemerintah Desa, antara Kepala Desa dan perangkatnya. Potensi konflik sosial terjadi diluar Pemerintahan Desa, dimana konflik sosial terjadi diantara masyarakat desa itu sendiri. Upaya yang dilakukan stakeholder dalam hal ini seperti menjadi mediator dalam mediasi yang dilakukan ketika konflik sosial terjadi, aktif dalam mengikuti musrenbang desa dan rapat-rapat yang diselenggarakan Pemerintah Desa tujuannya untuk mendeteksi secara dini kemungkinan gesekan yang berpotensi menjadi konflik sosial, dan seminar peningkatan kapasitas untuk perangkat desa. Upaya yang dilakukan oleh stakeholder dalam hal ini belum maksimal karena belum menyentuh kepada dasar permasalahannya.  Saran untuk upaya yang dilakukan yaitu upaya yang dilakukan difokuskan kepada meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa baik dari segi teknis maupun non-teknis, pemberian informasi tentang Dana Desa kepada masyarakat desa juga dilakukan secara berkelanjutan, dan disinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para stakeholder agar fokus kepada sumber permasalahannya.

---

ABSTRACT

 

---

The aims of this research are to map both the potency and the past of social conflict occurred in Hitam Putih Sub-district of South Kalimantan Province because of the Dana Desa program and to figure out the efforts taken on this case. As for, the theoritical frameworks of this research are policy theory, concept of Dana Desa, social conflict theory along with the form and the cause of the conflict, intelligence theory, preventive, conflict resolution theory, and national endurance theory. Qualitative method and descriptive-analysis approach are used to analyse the subject in this research. In order to gather the data, in-depth interview, field observation, and literature study have been done. The results of this research show that almost all of the actors have been involved in the potency and the past of social conflict in the region. The potency is going to happen both in the internal of Sub-district administration, between the chief and his staff, and in the society itself. The efforts in dealing with this situation have been taken by the stakeholders, for instance being a mediator, joining actively the Musrenbang Desa and any other meetings to early detect the potency of conflict, and holding a capacity building seminar targeting the administration. However, the efforts did not bring the best impact to the case due to the incapability of solving it to the core. Thus, the suggestions are to increase the technical and non-technical capability of the administration to manage Dana Desa effectively, to give a sustainable knowledge regarding Dana Desa, and to synergize all of the efforts taken to this case in order to reach the root of the problem.