Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"kemandirian daerah provinsi dalam membangun rumah tangga sendiri. Menurut konsep otonomi terbagi dalam tiga yaitu otonomi biasa, otonomi istimewa dan otonomi khusus, yang ditekankan dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Adapun alasan pemberian status otonomi khusus di Aceh salah satunya untuk menghilangkan gerakan dilakukan GAM yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI. Pemberian status otonomi tersebut diejawantahkan melalui MoU Helsinki yang ditransformasikan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan dari analisa yang dilakukan ditemukan bahwa keberadaan MoU Helsinki yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 merupakan manifestasi mengangkat nilai-nilai yang menjadi keistimewaan di Aceh, serta menambahkan beberapa kekhususan lainnya seperti bidang politik daerah. Aceh mempunyai kekhususan dan keistimewaan dalam UU No. 11 tahun 2006, yaitu menentukan lambang dan bendera daerah"

"Skripsi ini membahas mengenai "Kampung Janda" selama pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tahun 1989-1998 dan perkembangan setelah status DOM dicabut. Pengoperasian yang dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh gerakan yang menentang pemerintah yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), melainkan masyarakat sipil terutama perempuan. Sebutan "Kampung Janda" pada desa bernama Cot Keng di Kabupaten Pidie Jaya akibat dari banyaknya para ayah dan suami yang hilang maupun meninggal selama pemberlakuan DOM. Penelitian skripsi ini membuktikan bahwa istilah "Kampung Janda" merupakan salah satu dampak yang tidak biasa dari pemberlakuan operasi militer di Aceh. Melalui istilah ini juga Cot Keng mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun pihak asing yang meningkatkan kesejahteraan desanya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan sumber-sumber primer (a.l. dokumen, koran dan majalah sezaman, wawancara, dll.) dan sumber sekunder (a.l. buku, jurnal, dll.).

---

This thesis discusses about "Kampung Janda" during the implementation of Military Operation Area (DOM) in Aceh 1989-1998 and the developments after DOM status revoked. The operation objective is to maintain the territorial stability of Indonesia, but the implementatation of the operation has caused many human rights violations. The impact not only affect the Anti-Government Movement, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), but also civilian,especially women. The term of "Kampung Janda" in a village called Cot Keng in Pidie Jaya because many fathers and husbands lost or died during the DOM. This thesis research proves that the term of "Kampung Janda" is one of the unusual impact of the implementation of military operations in Aceh. Because of this term, Cot Keng also received attention from government and foreigners who want to improve the social welfare of the village. This thesis uses the method of historical research and use of primary sources (e.g. documents, contemporary newspapers and magazines, interviews, etc.) and secondary sources (e.g. books, journals, etc.)."

"Aceh during the 2004 tsunami was a war-zone, with Indonesia's military engaged in a major operation to crush a separatist rebellion that had been simmering since 1976. Even though the funds had been donated for tsunami relief, any real reconstruction of Aceh had to consider the impact of the conflict on the well-being of the population, as well as governance and administrative capacities."