Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Medan latihan tempur merupakan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan TNI perlu didukung daerah latihan tempur yang memadai baik tingkat matra maupun gabungan. Berdasarkan latar belakang tersebut kami ingin mengetahui bagaimana kondisi medan latihan tempur di Indonesia wilayah timur dan konsep latihan tempur medan yang ideal untuk ketiga matra di wilayah tersebut. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan melakukan pengumpulan data di Makassar, Mataram, Kupang, Jayapura, dan Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa medan latihan tempur di Indonesia timur umumnya masih menggunakan lahan milik masyarakat dan pemda setempat sehingga sewaktu-waktu berpotensi menimbulkan konflik dan benturan kepentingan. Oleh sebab itu diperlukan legalitas medan latihan tempur yang permanen. Dalam penetapan daerah memerlukan sinergitas antar matra sehingga medan latihan yang ada sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing matra, baik untuk melakukan operasi darat, laut, maupun udara."

"Dalam setiap kegiatan militer terutama perang udara, radar berperan penting sebagai mata sekaligus telinga baik dalam sistem pertahanan maupun sistem penyerangan udara. Radar menentukan tempat kedudukan sasaran serta memberi peringatan dini akan adanya sasaran yang membahayakan. Mengingat kegunaan radar dalam kehidupan militer demikian banyak maka dalam kegiatan militer wajib mengetahui sistem radar mulai prinsip kerja hingga hingga perkembangan dan kegunaannya. Perkembangan terbaru dari teknologi radar saat ini adalah dikembangkannya teknologi tandingan dari radar yaitu sistem anti radar yang memungkinkan suatu benda tidak dapat dideteksi radar.Penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam ilmu pengetahuan khususnya tentang material anti radar yang dikembangkan oleh berbagai negara maju serta mencapai kemandirian bangsa dalam bidang pertahanan. Sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah penyerapan absorber gelombang radar yang dapat diterapkan pada berbagai perangkat tempur seperti pesawat, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), kapal dan peralatan tempur lainnya."

"Pengembangan dan pemberdayaan model dan prototipe alutsista industri dalam negeri dimaksudkan untuk mengeliminir ketergantungan produk luar negeri menuju penguatan kemandirian alutsista dalam negeri yang dapat meningkatkan detterent factor. Pemberdayaan alutsista dalam negeri sangat diharapkan bangsa Indonesia, dalam rangka antisipasi embargo yang dilakukan oleh negara produsen. Kemampuan alutsista dan kekuatan pertahanan sangat terkait dengan kondisi ekonomi, militer dan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Hal ini disebabkan penguatan kekuatan militer tidak terlepas dari jumlah dan kualitas yang dimiliki matra darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu penguatan dan konsistensi pemberdayaan industri nasional seperti yang dikumandangkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi sebagai pembina industri pertahanan dalam negeri, sangat terkait dengan pembinaan jumlah dan kualitas kebutuhan kekuatan yang dimiliki. Untuk itu jumlah dan kualitas alutsista pertahanan digunakan memberdayakan wilayah pertahanan agar terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dalam konteks menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, diperlukan model dan prototipe alutsista yang kuat."

"Pertahanan betul-betul atas konstelasi dan karakteristik dari hati kita sendiri, kalau tidak mengetahui keadaan tanah air Indonesia, konstelasi tanah air kita, de fysieke constellatie dari tanah air, kita tidak akan bisa menyusun pertahanan nasional indonesia yang kuat?, demikian yang pernah disampaikan oleh Ir. Soekarno. Potensi luasnya laut Indonesia tidak dapat dikendalikan khususnya wilayah bawah air akan menjadikan kendala yang dapat menghambat sistem pertahanan maritim nusantara. Ketidakmampuan mengidentifikasi kekayaan bawah laut akhirnya merelakan negara lain mengeksploitasi kekayaan bawah laut yang tidak bisa dikendalikan karena kurangnya penguasaan teknologi. Untuk itu Indonesia harus menguasai teknologi bawah air dimana yang perkambangannya yang sangat pesat adalah penguasaan teknologi kapal selam, anti kapal selam, sabotase bawah laut, komunikasi bawah air, dan sarana prasarana lainnya. Upaya ini dilakukan dengan survey dan kajian agar bangsa ini bisa concern terhadap penguasaan teknologi bawah air."

"Indonesia membutuhkan daya dukung transportasi pesawat WIG karena sesuai dengan kondisi karena sesuai dengan kondisi geografis dengan banyak pulau yang berjarak relatif dekat satu sama lain dan kondisi keamanan dengan bentangan perbatasan laut yang sangat panjang. Oleh karena itu pengembangan transportasi pesawat WIG juga dibutuhkan dalam strategi patroli laut, sebagai sarana pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan penelitian yang kompherensif untuk melakukan rancang bangun pesawat WIG amphibi tanpa awak untuk menambah kekuatan maritim NKRI. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi hasil uji simulasi desain dari geometri/bentuk pesawat WIG khususnya mengenai aspek desain dasar pada keseimbangan dari struktur wahana agar menjadi terbang stabil terhadap efek permukaan. Penelitian ini dilakukan secara kompherensif mulai dari studi leteratur, penyusunan konsep desain, permodelan dan simulasi, fabrikasi model, uji kinerja dan analisis dan pembahasan hasil studi. Sesuai dengan hasil kajian pustaka dan simulasi bentuk inverted delta (tipe Lippisch) dengan profil NACA 4412 menunjukkan sebaran tekanan dan daya angkat pesawat secara merata di permukaan sayap yang menghasilkan stabilitas pesawat WIG pada saat uji terbang. Hasil uji terbang menunjukkan bahwa pesawt WIG dapat lepas landas dari permukaan air pada kecepatan 30 km/jam atau 10m/detik dengan jarak lintasan 15 ? 30 meter. Keterbatasan manuver dibatasi oleh ketinggian terbang sekitar 5 ? 15 cm di atas permukaan air hanya dapat dilakukan dengan rudder (tidak menggunakan airleron). Hal ini dilakukan untuk menghindari sayap menyentuh permukaan air yang menyebabkan kerusakan pesawat."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsepsi strategi penanggulangan dampak konflik Laut Cina Selatan terhadap kedaulatan NKRI. Era globalisasi saat ini dengan ketidakmampuan negara-negara kawasan menata sengketa di Laut China Selatan akan memunculkan gelombang kejut terhadap ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Selain mendorong naiknya harga minyak mentah dunia hal tersebut akan berpengaruh terhadap APBN Indonesia, dan ini merupakan ancaram serius keberlangsungan perdagangan Indonesia dengan raksasa-raksasa ekonomi di Asia Timur dimana negara-negara ini merupakan salah satu mitra penting ekonomi Indonesia. Kondisi demikian dipastikan akan berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik Indonesia nantinya.Dengan menggunakan analisis SWOT maka bisa diketahui posisi RI terhadap dampak konflik laut china selatan pada aspek ekonomi dan sosbud. Dengan demikian didapat alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam rangka penanggulangan dampak konflik Laut China Selatan untuk kepentingan ekonomi dan sosbud. Strategi tersebut yaitu memberdayakan kekayaan alam dan modal ketahanan sosbud yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan produk negara konflik sehingga diharapkan Indonesia bisa menghadapi konflik Laut China Selatan dari ancaman dampak ekonomi dan sosbud."

"Indonesia sampai saat ini sudah mampu membuat roket balistik yang telah diuji terbang untuk kepentingan penelitian dan kepentingan sipil. Melalui inovasi dan rekayasa roket balistik sipil dapat dibuat roket pertahanan dengan nama roket R-Han. Diawalinya pembuatan roket R-Han 122 yang diuji tembak pada tahun 2010 di Baturaja Sumatera Selatan dengan jarak 14 km untuk memenuhi kebutuhan bekal amunisi roket Batalyon Artileri Korps Marinir TNI ? AL untuk peluncur roket RM-70 Grad yang dimiliki satuan Batalyon Roket Marinir TNI -AL yang selama ini didatangkan dari luar negeri. Uji coba tembak roket R-Han 122B di Pameungpeuk ini menggunakan peluncur roket 8 laras pada truk perkasa hasil pengembangan konsorsium roket nasional. Penggunaan peluncur roket RM-70 Grad masih belum digunakan karena masih belum dilakukan modifikasi pada struktur roket. Pada laporan ini, dijelaskan persiapan pelaksanaan dan hasil pengujian dinamik roket R-Han 122B. Selain itu dijelaskan spesifikasi roket dan peluncur roket serta hasil pengujian. Hasil pengujian pada dasarnya berjalan dengan baik dan aman dengan berhasil meluncurkan roket R-Han 122B baik secara tunggal maupun salvo. Meskipun ada beberapa roket yang meluncur dengan kondisi yang tidak stabil namun secara umum tujuan pengujian tercapai dan seluruh kegiatan berjalan dengan aman."

"Makalah ini ditulis bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi teori-teori Dynamic Capabilities (DC). Bahasan berfokus pada strategi minimum Essential Forces (MEF) suatu pilihan strategi yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan RI dalam kaitannya dengan uraian teori Resource Base View dan DC. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran awal dalam konteks kajian akademik terhadap esensi MEF dan tulisan ini berupaya mendorong adanya upaya penelitian lebih lanjut dari tiga proposisi yang ditawarkan yaitu bahwa MEF adalah suatu kebijakan yang mengimplementasikan kerangka DCV dan RBV, bahwa MEF merupakan kebijakan yang mengimplementasikan RBV dan DCV dalam konteks adanya constraint anggaran dan bahwa MEF adalaha sekumpulan pola untuk menangani prediksi mempermasalahan jangka panjang, secara bertahap dan menghindari pendekatan dominasi."

"Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD.

---

The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements."