Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS mempunyai program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjalankan program JKN-KIS yaitu Kota Depok tepatnya di Rumah Sakit Umum Kota Depok. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh program JKN-KIS yaitu pelayanan gawat darurat. Saat dalam keadaan gawat darurat maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini diteliti dengan metode yuridis-normatif dengan data utama data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Dengan kehadiran program JKN-KIS maka peserta JKN-KIS akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Rumah sakit tidak dapat menolak pasien gawat darurat karena telah diatur di dalam Undang-Undang apabila rumah sakit menolak pasien gawat darurat maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk memperluas kerjasama dengan rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta JKN-KIS menjangkau pelayanan kesehatan dan setiap masyarakat Indonesia harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS.

---

Health care is one of the basic rights of the community that must be held by the government and regulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System, Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency was established. The Social Security Organizing Agency is a legal entity of which is established to implement social security programs. BPJS has a program named National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) that applies in all regions in Indonesia. One of the areas that runs the JKN-KIS program is Depok City, precisely at the Depok City General Hospital. One of the health services provided by the JKN-KIS program is emergency services. When in an emergency, every health service facility owned by the government or the private sector is obliged to provide health services to save the lives of patients and prevent disability first. Based on this background, this thesis was examined by juridical-normative method with the main data of secondary data which obtained from library materials and the type of research was descriptive analytical. With the presence of the JKN-KIS program, JKN-KIS participants will receive health services that are in accordance with the needs of JKN-KIS participants. The hospital cannot refuse emergency patients because it has been regulated in the Law, if the hospital rejects emergency patients, the hospital can be sanctioned. However, not all hospitals cooperate with Healthcare and Social Security Agency. Therefore, the authors suggest Healthcare and Social Security Agency to expand cooperation with hospitals that do not cooperate with Healthcare and Social Security Agency to facilitate JKN-KIS participants to get health services and every Indonesian community must register itself as a JKN-KIS participant."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik atas pemenuhan kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN). Melalui Program JKN, negara memenuhi hak masayarakat atas kesehatan serta memberikan perlindungan dari risiko finansial yang timbul akibat gangguan kesehatan. Untuk memastikan keberlangsungan Program JKN perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan universal health coverange (UHC). Salah satunya melalui pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan dapat mendorong capaian UHC dan bagaimana pengaturan Program JKN dapat meningkatkan capaian UHC di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian problem indentification. Analisa dilakukan terhadap pengaturan Program JKN untuk meningkatkan capaian UHC yang dititikberatkan pada pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam Program JKN. Selain itu dilakukan studi perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di Jepang dan Korea Selatan dalam mendorong peningkatan capaian UHC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan, kedua negara telah berhasil mencapai UHC. Faktor sejarah perkembangan asuransi kesehatan sosial dan budaya yang didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang stabil berpengaruh pada pencapaian UHC kedua negara. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Pemerintah telah menyediakan sistem jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN, namun tingkat literasi dan budaya masyarakat dalam berasuransi menjadi penghambat pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN. Oleh karenanya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik masih diperlukan dalam upaya mencapai cakupan UHC Program JKN.

---

This study discusses the regulation of the imposition of sanctions of not getting public services for unfulfilling obligations in the National Health Insurance Program (JKN). Through the JKN, the state fulfills the people's right to health and provides protection from financial risks due to health problems. To ensure the sustainability of the JKN, universal health coverage (UHC) are needed to be achive. One of them is through the imposition of sanctions of not getting certain public services. The problems discussed in this research are how the national health insurance’s regulation in Japan and South Korea can support the achievement of UHC and how the regulation of the JKN can improve UHC in Indonesia. This research is a normative juridical law research with a typology of problem identification research. The analysis was carried out on the JKN’s regulation to improve UHC achivement, which focused on the regulation of the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction. In addition, a comparative study of the social security system in Japan and South Korea was conducted in encouraging the improvement of UHC achievement. The results show that although there are differences in the application of sanctions of publics service restriction in the implementation of national health insurance in Japan and South Korea, both countries have succeeded in achieving UHC. The historical factor, the development of national health insurance and the culture which is also supported by the resident registration system are the crusial factor of the achievement of UHC in both countries. In contrast to Indonesia, although the Government has provided a social security system through the JKN, the literacy level of insurance and culture of the community are obstacles to the implementation of the JKN. Therefore, the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction is still needed to reach the UHC of JKN."

"Jaminan sosial kesehatan di Indonesia hadir dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, namun sebagai sistem yang masih berkembang tentu menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran dan cakupan yang belum menyeluruh. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah menganalisis pengaturan dan implementasi pengaturan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem jaminan sosial kesehatan di negara lain, yakni Singapura dan Prancis. Bentuk penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketiga sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga negara sama-sama menerapkan suatu norma internasional yang disebut Universal Health Coverage, yakni sebuah norma yang mengedepankan akses yang menyeluruh ke pelayanan kesehatan serta perlindungan finansial dalam pemberian layanannya. Di Indonesia, sistem jaminan sosial kesehatan disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Singapura disebut dengan Sistem 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund) dan di Prancis, sistem Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga negara dalam menemukan cara terbaik untuk memperluas atau mempertahankan cakupan dalam tiga dimensi utama UHC, yakni cakupan kepesertaan, fasilitas dan manfaat kesehatan, dan sumber biaya pelayanan kesehatan. Skripsi ini menyarankan beberapa hal kepada program BPJS Kesehatan, seperti mengadopsi pemberlakuan kepesertaan yang otomatis kepada penduduk agar cakupan dapat menyeluruh. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan Fasilitas Layanan Perawatan Darurat dengan menyediakan layanan ambulans yang dapat diakses oleh penduduk melalui nomor darurat nasional. Selain itu, pembebanan pada pajak agar meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai sektor kesehatan juga disarankan.

---

The enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System marked the introduction of social health insurance in Indonesia. This law established BPJS Kesehatan as the organizer of the national health insurance system. BPJS Kesehatan is tasked with providing quality and affordable healthcare services. However, as a developing system, it inevitably encounters various challenges, such as budget constraints and incomplete coverage. This research focuses on two main issues: analyzing the regulations and implementation of social health insurance membership in Indonesia and comparing it with social health insurance systems in other countries, namely Singapore and France. The research employs a descriptive research design. This method is used to analyze the three social health insurance systems based on relevant regulations. The research concludes that all three countries adhere to an international norm called Universal Health Coverage (UHC), which prioritizes comprehensive access to healthcare services and financial protection in service delivery. In Indonesia, the social health insurance system is known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), in Singapore it is called the 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund), and in France, it is the Caisse Nationale d'Assurance Maladie system. There are similarities and differences among the three countries in finding the best way to expand or maintain coverage in the three main dimensions of UHC: membership coverage, health facilities and benefits, and healthcare funding sources. This thesis offers several recommendations to the BPJS Kesehatan program, such as adopting automatic enrollment for all residents to achieve universal coverage. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide Emergency Care Services by providing ambulance services that can be accessed by residents through a national emergency number. Additionally, imposing taxes to increase state revenue to fund the health sector is also recommended."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketepatan sasaran penerima bantuan sosial jaminan kesehatan. Ketepatan sasaran kepersetaan sangat urgen agar program jaminan sosial efektif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi kepada informan peserta jaminan sosial yang memperoleh PBI JKN dan Jamkesda serta telaah dokumen terkait pelaksanaan jaminan sosial kesehatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberi bantuan sosial jaminan kesehatan di Kabupaten Purworejo sudah tepat sasaran yaitu masyarakat miskin yang memenuhi indikator, dijangkau melalui PBI JKN dengan anggaran APBN dan kelompok miskin jamkesda melalui APBD. Kepesertaraan dalam jaminan sosial kesehatan dimaksud merajuk validasi PPLS 2011 sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Perlu segera dilakukan pendataan PPLS tahun 2014/2015 untuk rujukan pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial tahun 2015 melalui Kementerian Sosial cq Pusdatin koordinasi dengan BPS. Validasi PPLS dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Direktorat Perlindungan dan jaminan sosial dan berkoordinasi dengan TNPK, agar pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai jaring pengaman sosial."

"Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health."