Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai PNI dalam upaya ikUt memberla_kukan kembali UUD 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959 telah dilakukan di berbagai perpustakaan. Tujuannya ialah untuk: mengetahui kekuatan politik lainnya yang ikut serta mendukung gagasan dari KSAD Letnan Jenderal A. H. Nasution untuk mendekritkan kembali UUD 1945.Pengumpulan data dilakukan melalui surat-surat kabar dan majalah yang terbit sejaman dengan terjadinya peristiwa. Selain penggunaan sumber tertulis yang sejaman tersebut, ju_ga digunakan sumber tertuliS yang tidak sejaman dengan ter_jadinya peristiwa. Selain itu mempergunakan sumber wawan_cara dengan tokoh--tokoh yang mengalami saat-saat peristiwa itu terjadi. Berdasarkan sumber-sumber tersebut di atas, bahwa konstituante dibentuk untuk, menyusun UUD, namun setelah men_jalani sidang-sidang selama dua tahun lebih belum dapat mengambil suatu keputusan. Hal ini disebabkan perdebatan tentang dasar negara, karena ada yang menghendaki bentuk dasar negara berdasarkan Pancasila dan ada yang menghendaki dasar negara berdasarkan hukum Islam. Akhirnya diusulkan oleh Presiden untuk kembali pada UUD 1945, kemudian dilakukan tiga kali pemungutan suara tapi tidak diperoleh jumlah dua pertiga suara yang dikehenda_ki dari anggota yang hadir. Hal ini menimbulkan suasana yang tidak menentukan yang akhirnya KSAD Letnan Jenderal A. H. Nasution atas na_ma Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengusulkan kepada presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hal ini diikuti pula oleh PNI dengan mengirim sebuah telegram kepada Presiden Sukarno yang sedang berada di Tokyo."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Faktor-Faktor Kepentingan Inggris dan Skotlandia Terhadap Hasil Referendum Kemerdekaan Pada Masa Pemerintahan Scottish National Party. Karya ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil referendum disebabkan oleh faktor sistem negara kesatuan, ekonomi, regional, dan keamanan. Selain itu, popularitas isu kemerdekaan yang rendah juga mempengaruhi. Faktor sistem negara kesatuan menjelaskan bahwa Skotlandia masih bergantung kepada Inggris. Faktor ekonomi menjelaskan bahwa rakyat khawatir akan prospek ekonomi jika merdeka. Faktor regional menjelaskan bahwa kemerdekaan Skotlandia akan mengancam Uni Eropa. Sedangkan faktor keamanan menjelaskan bahwa Skotlandia akan lebih lemah secara militer jika merdeka.

---

ABSTRACT

This research describes about of The British and Scottish interests factors determining the Independence Referendum Outcome in the Scottish National Party Government. This research is a qualitative research with descriptive design. Furthermore, there are factors that cause the outcome of independence referendum which is the British unitary system, economics, regional and security. In addition, the unpopularity of independence issue is also influential. The British unitary system shows that Scottish still dependent to the English. Related to economics issues, the people are concern about the future prospect if Scotland gain independency. On the other hand, in the security issues, the independence of Scotland will makes Scotland become weaker nation in terms of military power."

"Penelitian ini membahas pengaruh fusi partai politik pada masa Orde Baru terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak tahun 1970-1973. Dalam menyikapi fusi partai politik, PNI harus menyesuaikan program politiknya agar lebih sesuai dengan pemerintah Orde Baru. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sikap PNI dalam menghadapi fusi partai dan dampak dari fusi partai bagi PNI adalah berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Penelitian akan difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu latar belakang fusi partai oleh pemerintah Orde Baru, sikap PNI dalam menghadapi kebijakan fusi partai politik tahun 1973, dan dampak kebijakan fusi partai politik pada PNI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah menggunakan sumber arsip-arsip, surat kabar, artikel jurnal, dan buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui strategi Presiden Soeharto dalam tatanan politik yang baru untuk mengendalikan oposisi adalah dengan melakukan fusi partai politik atau penyederhanaan partai politik yang lebih menekankan pada persatuan dan pembangunan nasional dengan menjadikan partai politik yang tidak berdasarkan pada ideologi tertentu. PNI merespon hal tersebut dengan mewujudkan program partai yang mengutamakan persatuan dan pembangunan yang terlihat pada Kongres XII tahun 1970 di Semarang yang bertemakan “Demi Pancasila dan Pembangunan”.

---

This study examines the influence of the fusion of political parties during the New Order era on the Indonesian National Party (PNI) from 1970-1973. In responding to the fusion of political parties, the PNI had to adapt its political program to suit the New Order government. The main objective of the research is to find out how the attitude of the PNI in dealing with party fusion and the impact of party fusion for the PNI was to merge into the Indonesian Democratic Party (PDI) in 1973. The research will focus on three discussions, namely the background of the party fusion by the New Order government, the attitude of the PNI in dealing with the 1973 political party fusion policy, and the impact of the political party fusion policy on the PNI. This research was conducted using historical methods using archives, newspapers, journal articles, and previously published books. Based on the research conducted, it is known that President Soeharto's strategy in the new political order to control the opposition was by fusion of political parties or simplification of political parties which put more emphasis on unity and national development by making political parties that are not based on a particular ideology. The PNI responded to this by realizing the party's program which prioritized unity and development which was seen at the 1970 XII Congress in Semarang with the theme "Demi Pancasila dan Pembangunan".

"