Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini mengenai transmigrasi dan integrasi bangsa dengan studi kasus masyarakat Bali di Buton 1978-2000an. Pembahasan difokuskan pada program transmigrasi yang berdampak pada masyarakat Buton melalui aspek ekonomi dan sosial budaya. Transmigrasi di Buton dilaksanakan karena adanya rencana Pemerintah Daerah untuk menghasilkan lahan persawahan. Upaya yang dilakukan yakni dengan mendatangkan masyarakat Bali ke Buton. Tujuan penelitian ini mengenai interaksi yang berdampak pada proses integrasi kedua masyarakat. Metode penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber tertulis dan sumber lisan. Proses integrasi tampak pada aspek ekonomi dan sosial budaya yang terwujud dalam temuan yang ada di penelitian ini. Hasil temuan yang ada menunjukan bahwa masyarakat Bali telah menghasilkan lahan persawahan di Kota Baubau. Hasil dari lahan persawahan tersebut juga telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Baubau, sehingga dengan didatangkannya masyarakat Bali di Buton telah memenuhi rencana Pemerintah Daerah Buton dalam menghasilkan lahan persawahan. Meski berada di Buton, masyarakat Bali tetap menjalankan kepercayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat setempat. Namun, Adanya perbedaan agama dan adat istiadat tersebut tidak menghalangi kedua masyarakat untuk berbaur di dalam kehidupan masyarakat.

---

This article is about transmigration and national integration with a case study of Balinese people in Buton from 1978 to 2000. The discussion focused on the transmigration program which had an impact on the Buton community through economic and socio-cultural aspects. Transmigration in Buton was carried out because of the Regional Governments plan to produce rice fields. Efforts are made namely by bringing Balinese people to Buton. The purpose of this study is about interactions that have an impact on the integration process of the two communities. This research method is a historical method using written sources and oral sources. The integration process appears in the economic and socio-cultural aspects that are manifested in the findings in this study. The findings show that the Balinese have produced rice fields in the City of Baubau. The results of the rice fields have also been used to meet rice needs in Baubau City. So that by bringing in Balinese people in Buton, they have fulfilled the plan of the Buton Regional Government to produce rice fields. Even though they are in Buton, Balinese people continue to carry out beliefs and customs that are different from the local community. However, the existence of differences in religion and customs does not prevent the two communities from mingling in peoples lives. This article is about transmigration and national integration with a case study of Balinese people in Buton from 1978 to 2000. The discussion focused on the transmigration program which had an impact on the Buton community through economic and socio-cultural aspects. Transmigration in Buton was carried out because of the Regional Governments plan to produce rice fields. Efforts are made namely by bringing Balinese people to Buton. The purpose of this study is about interactions that have an impact on the integration process of the two communities. This research method is a historical method using written sources and oral sources. The integration process appears in the economic and socio-cultural aspects that are manifested in the findings in this study. The findings show that the Balinese have produced rice fields in the City of Baubau. The results of the rice fields have also been used to meet rice needs in Baubau City. So that by bringing in Balinese people in Buton, they have fulfilled the plan of the Buton Regional Government to produce rice fields. Even though they are in Buton, Balinese people continue to carry out beliefs and customs that are different from the local community. However, the existence of differences in religion and customs does not prevent the two communities from mingling in peoples lives.

Abstrak :
Faktor yang mendorong untuk memperjuangkan sistem ketatanegaraan dalam bentuk bernegara yang demokratis dalam hal ini dihadapkan pada kenyataan bahwa Indonesia berstatus sebagai negara kolonial, sehingga perjuangan mencapai negara merdeka menjadi tujuan utama dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Permasalahan yang hendak dijawab dalam tesis ini adalah : Apakah latar belakang perjuangan bernegara demokrasi H.O.S. Tjokroaminoto, Bagaimana bentuk negara demokrasi dalam pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan mengapa negara demokrasi menjadi pilihan dalam perjuangan bernegara, Bagaimana bentuk negara merdeka yang demokratis dalam konsepsi H.O.S. Tjokroaminoto. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode Sejarah kritis dengan menggunakan sumber utama dari karya H.O.S. Tjokroaminoto yang ditulis dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel. Disamping itu juga di lengkapi dengan sumber yang terdapat di Arsip Nasional dan surat kabar yang terbit pada saat itu, biografi yang ditulis orang lain dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan. Latar belakang pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dalam pergerakan politik dengan memperjuangkan negara merdeka adalah sebagai dampak dari kebangkitan Islam yang dipelopori Jamaluddin AL-Afghani sejak abad XIX yang menggunakan konsep Pan-Islamisme dalam upaya mempersatukan umat Islam untuk menghadapi imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Perjuangan yang dilandasi semangat Islam dalam pribadi H.O.S. Tjokroaminoto merupakan kondisi yang diwarisi dari latar belakang keluarganya yang lahir dalam lingkungan santri. Hal itu karena keluarga H.O.S. Tjokroaminoto berasal dari kalangan ulama pengasuh pesantren yang terkenal kemasyhurannya. Jiwa Islami membentuk karakter H.O.S. Tjokroaminoto yang enggan menggunakan gelar priyayi (ningrat) yang dianggap tidak islami, tetapi lebih bangga dengan penggunaan gelar Haji untuk menunjukkan sebagai orang yang alim. Dan aspek pergerakan nasional dengan tujuan utama memperoleh kemerdekaan tanah tumpah darah Indonesia masuknya H.O.S. Tjokroaminoto kedalam organisasi Sarekat Dagang Islam dan kemudian dirubah namanya menjadi Sarekat Islam merupakan panggilan nurani untuk berjuang yang dilandasi Islam sebagai faktor pengikat dan simbol nasional. Hal itu dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat kolonial kelompok masyarakat golongan Cina mendapat tempat tersendiri dalam aspek bernegara yang telah membangkitkan semangat nasionalismenya yang didasari ikatan etnis, disisi lain dengan semakin tumbuhnya kegiatan Missi dan Zending telah menjadi faktor perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto di Sarekat Islam. Perjuangan bernegara H.O.S. Tjokroaminoto yang diimplementasikan dalam pergerakan nasional Sarekat Islam adalah upaya yang diperjuangkan dengan berbagai tuntutan untuk mencapai Indonesia merdeka, berpemerintahan sendiri, yang disalurkan melalui perjuangan yang bersifat kooperatif lewat Dewan Rakyat (volksraad) maupun non-kooperatif dengan keluar dari volksraad. Konsepsi negara demokrasi yang dituangkan dalam karya H.O.S. Tjokroaminoto sebagai pemikiran bernegara yang diperjuangkan adalah negara demokrasi yang mengacu kepada konsep negara republik Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Negara madinah merupakan prototype negara demokrasi yang dijiwai semangat sosialisme Islam yang benihnya ditanamkan sejak negara Madinah dibangun atas dasar perjanjian Aqaba I dan Aqaba II, serta ikatan antara golongan Muhajirin dan Anshor yang kemudian tertuang dalam "Piagam Madinah" sebagai konstitusi negara. Konsepsi negara dengan mengacu kepada negara Madinah yang dijiwai sosilisme Islam itu pula yang menjadi rujukan Al-Farabi dan para pemikir Islam hingga era modern dengan konsep masyarakat Madani, sebagai model bernegara di kalangan kaum Muslimin yang mengacu kepada negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Konsep itu pula yang mendasari perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto dengan berafiliasi dengan Pan-lslamisme sebagai upaya mempersatukan kaum Muslimin dari berbagai belahan dunia dalam menghadapi kolonialisme dan imperalisme modern abad XIX-XX. Negara demokrasi dalam pandangan H.O.S. Tjokroaminoto disamping mengacu kepada model negara demokrasi pada masa Nabi, juga sistem demokrasi yang diterapkan pada masa khalifah Umar, yang memberi hak kepada setiap penduduk untuk mengemukakan pendapatnya. Konsep negara Madinah pada masa Nabi dan Khalifah Umar tersebut telah mewarnai pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dalam merumuskan negara demokrasi yang mengacu kepada sistem perwakilan (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang harus diterapkan di negara yang menganut republik atau kerajaan. Sistem perwakilan itu merupakan bentuk demokrasi yang paling memungkinkan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bisa diawasi rakyat. Dari aspek bentuk negara merdeka H.O.S. Tjokroaminoto telah merumuskan tentang dasar negara merdeka dan strategi untuk memperoleh kemerdekaan bagi umat Islam yang diperjuangkan melalui Partai Sarekat Islam Indonesia. Dalam Konsepsi H.O.S. Tjokroaminoto, negara merdeka yang akan dibangun adalah negara yang berlandaskan pada Syariat Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi. H.O.S. Tjokroaminoto memandang Islam sebagai ikatan yang mempersatukannya, karena Islam dipandang merupakan agama Allah yang sesempurna-sempurnanya, yang mampu menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto yang bercorak demorasi Islam itu karena dihadapkan pada perjuangan ideologi komunis dan nasionalis sekuler yang sama-sama ingin mendirikan negara Indonesia merdeka dengan corak nasionalisme sebagai ikatan yang mempersatukannya. Nasionalisme bagi H.O.S. Tjokroaminoto adalah nasionalisme yang bersumber pada patriotisme sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. dengan semangat cinta tanah air yang didasari semangat ukhwah Islamiah antar umat Islam, sehingga nasionalisme bukan bercorak kebangsaan yang terbatas kepada wilayah atau negara tertentu. Itulah sebabnya tema nasonalisme sebagaimana dalam perjuangan tokoh pergerakan nasional tidak menjadi tema dalam perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, tetapi bentuk perjuangannya langsung pada tuntutan berpemerintahan sendiri untuk mewujudkan negara demokratis.

---

The Struggle a Democratic State, H.O.S. Tjokroaminoto a Review in the National Movement (Sarekat Islam 1912-1934).From the background of the thought of H.O.S. Tjokroaminoto in the politic movement by fighting for an independent state is as an impact of the awakening of Islam frontier by Jamaluddin Al Afghani since the XIX th age which used the Pan Islamic concept in the effort to unite the hole Islamic Community to confront Western imperialism and Colonialism to the Islamic Word. The struggle which was based on Islamic spirit in the person of H.O.S. Tjokroaminoto was a condition inherited from the background of his family with was found within the environment of Santri. This was so since the family with H.O.S. Tjokroaminoto originated from Ulama's managing a pesantren which was famous. Islamic spirit formed the character H.O.S. Tjokroaminoto who rejected to use his noble proud by the use of the title Haj to show himself as an alim person. H.O.S. Tjokroaminoto joined Sarekat Dagang Islam and eventually this organization became Sarekat Islam. This was related to the fact that during colonial time the Chinese community enjoyed a special place in the aspect of state relations which started its nationalistic spirit which was based on ethnical relation, on the other side the increasing activities of mission and zending had became a struggle factor for H.O.S. Tjokroaminoto in Sarekat Islam. The thought of H.O.S. Tjokroaminoto about democratic statement-ship which was implemented in the national movement of Sarekat Islam was directed with effort to obtain Indonesian independence with is own government to be challenged trough struggle of cooperative character trough of a parliament (volksraad) as well as cooperative by leaving the volksraad. The conception of democratic state indicated in his writing constituted a thought of democratic statement-ship referring to the concept of the Republic State Madinah established by the prophet Muhammad Saw. The state Madinah constituted a prototype of a democratic state in spirit by Islamic Socialism. The concept which was potential since the state Madinah was establish on the based of the agreement Aqaba I and Aqaba II. The concept of Madinah State during the time of the prophet and Khalifah Umar has influence the thought of H.O.S. Tjokroaminoto in formulating democratic state refer ring to parliament system the member of which are elected though General Voting must be applied in a state having the form of Republic of Kingdom. Said parliament form democracy which the most possibility to perform a government which is supervised by the people. The struggle of H.O.S. Tjokroaminoto which has the form of Islamic democratic was for basic, since in its development it was confronted with the struggle of the communistic and secular nationalistic ideology groups which wanted to establish an independent Indonesian with nationalism as is meant to unite, thus Islam was considered by H.O.S. Tjokroaminoto as the one resource which could unite the hole nation in a more perfect and continuing way. Nationalism for H.O.S. Tjokroaminoto is Nationalism originating from patriotism, as exemplified by the prophet with a spirit of love to the Fatherland based on inter Islamic Ukhuwah Islamiah spirit, so that nationalism does not have a spirit which is limited to a certain area of country. That is why the time of nationalism as appearing in the struggle of this national movement figure did not became the theme of the struggle of H.O.S. Tjokroaminoto but his struggle was directly demand for self government to realize a democratic state.

Abstrak :
Alexander Jacob Patty (A.J.Patty) lahir lahir tangal 30 September 1890 di pulau Banda dan meninggal tahun 1952 di Bandung. Perjuangannya dalam organisasi Sarekat Ambon (SA) dimulai sejak berdirinya organisasi tersebut pada tanggal 9 Mei 1920 di kota Semarang Jawa Tengah. Ideologi yang dimilikinya bersumber pada ideologi Indicshe Partij dari E.F.E.Douwes Dekker, yaitu perjuangan untuk kemerdekaan penduduk Hindia dari cengkeraman penjajahan. Organisasi SA bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di residensi Ambon. Untuk merealisasi tujuan itu, maka pada rapat pengurus pusat SA bulan Maret 1923 di Batavia (Jakarta), diputuskan A.J.Patty harus berangkat ke Ambon mempropagandakan ide-ide SA kepada masyarakat di sana. Sebagai seorang ahli propaganda yang handal, Ia memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas, dan mampu menarik hati banyak orang yang kemudian menjadi pengikutnya. Kelebihannya, yakni dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, Ia menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di alam penjajahan. Kondisi yang tidak bebas dan serba diatur. Oleh karena itu kepada masyarakat selalu ditekankan perlunya persatuan dan kesatuan di antara seluruh masyarakat Ambon. Untuk itu ia mengajak masyarakat di kepulauan Ambon-Lease untuk bergabung dalam organisasi SA, bergandengantangan melangkah memperjuangkan kesejahteraan hidup bersama. Upaya nyata di kepulauan Ambon-Lease, dilakukan dalam bentuk proles terhadap kenaikan uang sekolah dan penggabungan beberapa sekolah dasar ke dalam HIS, terlibat langsung dalam pendirian sekolah SA di Saparua yang dipimpin oleh J.D.Putiray serta mendirikan toko koperasi: Dengan adanya propaganda dari tokoh-tokoh SA dan semakin bertambahnya anggota, mulai nampak perubahan sikap penduduk dalam melakukan kewajibannya, seperti penundaan pembayaran pajak, bahkan di beberapa negeri ada sikap menentang kepala negeri dan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan tidak melakukan kerja wajib di negeri. Pemerintah kemudian menyimpulkan bahwa kesetiaan masyarakat menurun akibat propaganda yang dilancarkan oleh A.J_ Patty dengan SA-nya. Dengan melihat kenyataan itu, para kepala negeri melalul organisasi Regentenbond mengajukan pengaduan kepada Residen, bahwa A.J.Patty harus diusir karena melanggar adat setempat dengan sexing melakukan rapat di negeri-negeri. Namun Residen tidak memiliki otoritas, karena tidak ada UU yang melarang hal itu. Setiap tindakan A.J. Patty terus diawasi. Kehadirannya bersama beberapa teman di rumah keluarga H. Rumarusun di Benteng (sebuah desa di pinggiran kota Ambon) yang menurut polisi sebagai tempat penyimpanan, penjualan minuman beralkohol, dijadikan alasan untuk menangkap A.J.Patty yang kemudian disingkirkan dari Ambon. Dengan terusirnya A.J.Patty dari Ambon, maka secara tidak Iangsung telah gagal memperjuangkan tujuan organisasi SA yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduka di residensi Ambon. Sekalipun secara fisik perjuangan A.J.Patty tahun 1923-1924 di kepulauan Ambon-Lease gaga!, tetapi telah berhasi[ menanamkan ide-ide SA. Hal itu dapat dibuktikan dengan terus berkembangnya SA sampai tahun 1942. Sebenarnya tidak ada kesalahan yang sangat serius yang dilakukan A.J. Patty sehingga harus diusir, tetapi pada waktu itu gubernur jenderal mempunyai hak exrobitan, yaitu hak untuk menangkap atau mengasingkaan seseorang yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Pada tanggal 9 Januari 1925 keluar SK untuk mengasingkan A.J.Patty ke Bengkulu (Sumatera Selatan). Dari Bengkulu la dipindahkan berturut-turut ke Palembang, Flores, Bauven Digul dan terakhir Australia. Kembali ke Indonesia tahun 1946 dan tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta mendirikan Partai Politik Maluku (PARPIM) sebagai wadah untuk turut dalam perjuangan. Selain itu bersama tokoh-tokoh lainnya yang berasal dad Maluku seperti Mohammad Padang, dr. Siwabessy, dr. Small() dan J.D. Syaranamual terus memperjuangkan kepentingan Maluku dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sampai akhir hayatnya A.J.Patty tetap aktif dalam kegiatan politik.