Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontribusi industri migas dalam kesejahteraan masyrakat masih bersifat pro dan kontra. Pada aspek ekonomi, industri migas di Indonesia masih memberikan kontribusi sebagai penyumbang penerimaan negara. Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal, penerimaan negara dari migas di distribusi melalui dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Tambahan dana transfer bagi hasil (DBH) migas ke daerah diharapkan dapat meningkatkan output pembangunan di daerah, berupa kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi IPM antar daerah mengalami peningkatan dengan disparitas yang semakin kecil. Penelitian ini mengkaji dampak DBH migas terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menggunakan unit analisis pada kabupaten/kota penerima DBH migas selama periode 2016-2023.  Dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDRB per kapita,  tingkat kemiskinan, dan belanja daerah pada infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dari hasil analisis regresi pada kabupaten/kota penghasil migas menunjukkan bahwa DBH migas secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM. Sementara, hasil analisis regresi DBH migas secara simultan bersama variabel kontrol meskipun memperlihatkan pengaruh positif, menunjukkan tidak signifikan secara statistik.    Namun  demikian,  pengaruh DBH migas terhadap IPM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik pada sebaran kabupaten/kota penghasil migas yang menerima dana DBH migas cukup besar (pengamatan dengan memotong sebaran data pada persentil 25%). Hasil analisis regresi pada kabupaten/kota bukan penghasil migas menunjukkan bahwa transfer DBH migas baik secara parsial maupun secara simultan bersama variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks IPM.  Sedangkan hasil regresi pada tingkat provinsi, variabel DBH Migas tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM baik secara parsial maupun bersama variabel kontrol. Penelitian ini mendukung kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan DBH migas, terutama di kabupaten/kota penghasil migas untuk memacu pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui diversifikasi ekonomi di sektor non-migas untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas. Berbagai upaya dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita, belanja daerah untuk sektor yang mendukung pencapaian IPM, dan mengurangi kemiskinan juga diperlukan mengingat dalam penelitian ini variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian IPM.

---

The contribution of the oil and gas sector to societal welfare remains a contentious issue. Economically, this sector continues to be a significant contributor to national revenue. Fiscal decentralization distributes state revenues from the oil and gas sectors to regions through revenue-sharing funds (Dana Bagi Hasil, DBH migas).  These additional DBH migas transfers are intended to boost regional development outcomes, as reflected in improvement in the Human Development Index (HDI).

This study examines the impact of DBH from oil and gas revenue-sharing funds on societal welfare, as measured through the HDI, focusing on recipient regencies/municipalities during 2016-2023 period. The analysis considers control variables such as per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), poverty rates, and regional expenditure allocations for health, education, and public services infrastructures. The result of a partial analysis indicates that DBH Migas transfer significantly positively affects the HDI at oil and gas producing municipalities. However, when analysed simultaneously with control variables, this impact, though positive, does not achieve statistical significance. Nonetheless, in municipalities that receive substantial DBH Migas funds—specifically those within the 25th percentile—the influence of DBH Migas on HDI remains both positive and statistically significant. Conversely, in municipalities not engaged in oil and gas production, both partial and simultaneous analysis of DBH Migas transfers, along with control variables, significantly enhances the HDI. At the provincial level, however, the DBH Migas variable does not demonstrate a significant positive effect on HDI, either partially or in conjunction with control variables. This study underscores the importance of policies aiming at optimizing the use of DBH Migas funds in oil and gas-producing regions, to drive development focused on human capital enhancement through economic diversification in non-oil and gas sectors. This approach aims to decrease reliance on the oil and gas industry. Since the study found that these factors have a big effect on HDI outcomes, it is also important to work to raise the GRDP, boost regional spending in areas that help HDI achievement, and reduce poverty.  "

"Kondisi udara kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Udara kota Jakarta sudah dipenuhi zat-zat polutan dari emisi kendaraan bermotor (70%) dan industri, rumah tangga dan lain-lain (30%). Zat-zat polutan tersebut berbahaya pada makhluk hidup hingga dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan program Langit biru dan Pola Transportasi Makro (PTM). Salah satu dari PTM yang diterapkan oleh pemerintah yang berbasis Bus Rapid Transit (BRT) adalah Busway, yang menggunakan bahan bakar gas (BBG) atau CNG (Crude Nature Gas), yang pelaksanaannya diharapkan selesai tahun 2010.Busway diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara di kota Jakarta. Untuk mendukung terlaksananya program Busway tersebut diperlukan suatu kajian terhadap supply dan demand BBG untuk Busway koridor II - XV dan perhitungan emisi dari kendaraan bermotor dengan dan tanpa kehadiran Busway sampai tahun 2010 dengan menggunakan permodelan dinamik Power Simulation (Powersim) pada skenario aktual atau sesuai dengan kondisi saat ini.Dari hasil simulasi dengan menggunakan Power Simulation, dapat diketahui bahwa kebutuhan BBG maksimum bus Transjakarta Busway koridor II - XV pada tahun 2010, dengan kecepatan rata-rata 25 km/jam dan headway 0,083 jam (5 menit) yaitu sebesar 73.083.547 LSP. Sedangkan kebutuhan BBG minimum terjadi pada kecepatan 25 km/jam dan headway 10 menit yaitu sebesar 39.095.501 LSP. Dengan beroperasinya Busway maka terjadi pengurangan emisi gas buang kendaraan sebesar 10,5% sampai tahun 2010.

---

The condition of air in Jakarta city has been fully with pollutants from emission motor vehicles (70%) and industries, household, etc. (30%). Those pollutants very dangerous for any mortal and cause the death. The Solution for that problem, Goverment has been launching Blue Sky Program (Program Langit Biru) and Macro Transportation Pattern (Pola Transportasi Makro, PTM). One kind of Mass Transportation Pattern is busway, which using CNG (Crude Nature Gas) fuel, the implementation hopely finish in 2010.

Level stuck of transportation and air polution in Jakarta City hopely decreased by Busway. For support Busway programs need study of supply and demand CNG for Busway corridors II - XV and account of emission from motor vehicles with and without Busway until 2010 use with dynamic models Power Simulation (Powersim) in real condition scenario.

Based result of Power Simulation, maximum demand of CNG bus Transjakarta Busway for corridors II - XV with average speed 25 km/hours and headway 0,083 hour (5 minutes) is 73.083.547 LSP. Minimum demand with average speed 25 km/hours and headway 0,167 hour (10 minutes) is 39.095.501 LSP. The emission from motor vehicles will be decrease 10,5% until 2010 with Busway."

"Jumlah pasokan dan kebutuhan gas bumi di Indonesia masih dalam kondisi defisit yang diakibatkan jumlah pasokan gas bumi semakin menurun dan kebutuhan akan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, defisit antara pasokan dan kebutuhan dapat diperkecil seiring penemuan cadangan gas bumi konvensional yang baru atau dengan mengembangkan lapangan gas nonkonvensional seperti shale gas. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 TCF yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Formasi Naintupo yang berada di Cekungan Tarakan memiliki sumber daya shale gas yang bisa dihasilkan secara teknis sebesar 5 TCF dari gas-in-place resiko sebesar 35 TCF. Penelitian ini akan membahas mengenai aspek teknoekonomi dari pengembangan lapangan shale gas di Formasi Naintupo, Cekungan Tarakan dengan menggunakan skema Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan skema kontrak gross split. Tiga profil laju alir akan dikembangkan dengan menggunakan kurva penurunan hiperbolik Arps, yaitu profil produksi rendah dengan laju alir awal (qi) sebesar 150 mmcf/mo, profil produksi sedang (qi=250 mmcf/mo) dan profil produksi tinggi (qi=350 mmcf/mo). Perkiraaan biaya investasi berdasarkan benchmarking biaya pengembangan lapangan shale gas di Amerika Serikat dan pengembangan lapangan migas di Cekungan Tarakan. Pada kondisi analisis kontrak bagi hasil dan kontrak gross split memiliki NPV>0, IRR>10% pada profil produksi sedang dan tinggi. Bagi kontraktor, kontrak bagi hasil akan lebih menguntungkan pada profil produksi rendah dan kontrak gross split lebih menguntungkan pada profil produksi tinggi. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa faktor yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan NPV dalam kontrak bagi hasil adalah harga gas dan dalam kontrak gross split adalah profil produksi. Untuk mendapatkan nilai NPV yang positif pada Kontrak Bagi Hasil, gas bumi harus dijual pada harga $12,05/MMBTU pada profil produksi rendah, $7,88/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6,03 pada profil laju alir tinggi. Pada kontrak gross split, NPV yang positif dicapai ketika gas bumi dijual pada $8,42/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6,52/MMBTU pada profil produksi tinggi.

---

The amount of supply and demand of natural gas in Indonesia is still in deficit condition due to the decreasing supply with increasing demand each year. This deficit of supply and demand could be minimized by new reserve discovery of conventional natural gas or by developing unconventional gas field like shale gas. Shale gas potential in Indonesia was predicted reached 574 TCF which spread in Sumatra, Kalimantan, Java and Papua. Naintupo Formation, located in Tarakan Basin has shale gas potential in which 5 TCF is technically recoverable with 35 TCF risked gas in place. This study will discuss technoeconomic aspect of shale gas field development in Naintupo Formation in Tarakan Basin by using production sharing contract scheme and gross split contract scheme.

Three flow profiles would be developed by using Arps hyperbolic decline curves, consist of low production profile with initial production (qi) of 150 mmcf/mo, medium production profile (qi = 250 mmcf/mo) and high production profile (qi = 350 mmcf/mo). Costs estimation were based on benchmarking cost of developed shale gas field in United States and nearby oil/gas field development in Tarakan Basin. On the base case, production sharing contract and gross split contract gave NPV>0, IRR>10% on middle and high production profile. For contractor, production sharing contract was more profitable in low production profile and gross split contract was more profitable on high production profile.

Sensitivity analysis showed that the NPV increase was more affected by gas price in production sharing contract and production profile was more influential in gross split contract. To develop positive NPV in production sharing contract, gas price should be $12.05/MMBTU in low production profile, $7.88/MMBTU in middle production profile and $6.03 in high production profile. In gross split contract, positive NPV was reached when gas price was $8.42/MMBTU in middle production profile and $6.52/MMBTU in high production profile."