Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini membahas tentang keanekaragamana sumber daya alam di Indonesia yang begitu luar biasa namun semakin berkurang manfaat dan gunanya. Dibutuhkan pembenahan dalam pengolahan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang kita miliki agar tetap terjaga. Kerusakan sumber daya alam Indonesia yang saya bahas dalam makalah ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan juga membuat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Makalah ini juga membahas tentang solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi permasalahan kerusakan alam Indonesia.

---

This paper discusses keanekaragamana natural resources in Indonesia are so extraordinary, but the less the benefit and use. Needed improvements in the processing of natural resources to preserve the natural resources that we have to stay awake. Indonesia's natural resource damage that I discuss in this paper is the damage caused by humans. Lack of public awareness of the environment also makes the existing biodiversity in Indonesia progressively reduced. This paper also discusses about the solution that we can do to reduce the problems of nature damage Indonesia."

"Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas SDA yang dirumuskan dalam berbagai UU di sektor SDA. Ketiadaan konsep tunggal atas “hak menguasai negara” akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan agar suatu UU di sektor SDA benar-benar menganu t prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. Tulisan ini menganalisis mengenai dinamika konsepsi hak menguasai negara atas SDA dalam berbagai UU serta peranan MK mengawal dan menafsir UU sektor SDA agar sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat ragam konsep penguasaan negara atas SDA di berbagai UU sektor SDA. MK pun telah membuat tafsiran atas hak menguasai negara. Agar konsepsi tersebut semakin kokoh maka diperlukan suatu UU di bidang SDA sebagaimana amanat pasal 33 ayat (5) UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut pasal 33 diatur dengan UU. Selain itu, DPR dan pemerintah harus memastikan konsep hak menguasai negara dalam setiap rancangan UU sektor SDA agar arus liberalisme dan kapitalisme tidak menggerus prinsip hak menguasai negara."

"In line with 16 June, 1930 Commeration of the famous Soekarno, prior to become the first president of Republic Indonesia , 'Indonesia Menggugat/Indonesia's Claim' in Bandung's Netherlands of Indies Court, which punished Soekarno for three and half years prison, for questioning the natural rights of the Indigenous Indonesia's natural ressources endowments: I am writing the articulation of the basic questions: is it/ the Indonesian rich natural resources endowments blessed or cursed? The current outcome of the natural resources exploitation had created the environmental destruction, alternatively in modern language parlance the excessive mining extractions and the deforestation affect the climate change. But most importantly, the rich natural resources endowments have created a lazy mentality of Indonesian people .... "

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"

"Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD.

---

Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army."

"ABSTRACTDecentralization that has granted regulating and controlling authorities to the regional government basically provides a chance for innovation in improving the quality of services, prosperity and welfare, as well as social participation. In procedural missteps in the issuance of Mining Authorization Permit (KP) by the regional government which eventually cause environmental damage.practice, not all regional governments are able to exercise these authorities for the intended purposes. Yet, researches at two regions show that decentralization has caused improper authoritative use and unruly natural resources usage in the mining sector. The regional governments power to issue Mining Authorization Permit (KP) is not balanced with the monitoring by the central government and local population. As_a consequence, t􀀡ere are some abuses of power and "

"ABSTRAKPerkembangan permukiman di pulau kedl sering menimbulkan dampak lingkungan, sepertl: kerusakan lahan dan kelangkaan air bersih. Di sisi lain, perkembangan penduduk dan ekonominya akan terus menlngkat.Salah satu penyebab masalah di atas adalah karena Rencana Tata Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Sistem Penataan Ruang) di pulau kecil masih mengacu pada karakteristik ekosistem pulau besar. Padahal ekosistem pulau besar dan pulau kecil (lahan dan air terbatas) sangat berbeda. Untuk itu perlu mengembangkan sistem penataan ruang untuk pulau kecil yang sesuai dengan keterbatasan lahan dan air-nya.Meskipun Sistem Penataan Ruang untuk pulau kecil perlu, penellitian yang ada tentang sistem penataan ruang pulau kecil masih meliputi aspek sumberdaya dan teknik-teknik perencanaan ruang. Oleh karena itu penelitian tentang sistem penataan ruang untuk pulau kecil perlu dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis test statistik-non parametric dalam mengkaji dan mengembangkan sistem penataan ruang untuk pengembangan pemukiman di pulau kecil (luas 100-2.000 km2).Penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem penataan ruang untuk pengembangan permukiman di pulau kecil perlu memadukan penatagunaan lahan dan air, diwujudkan melalui: 1) Pola pemanfaatan ruang ditentukan secara iteratif untuk menyeimbangkan kebutuhan (ecological foot print) dengan daya dukung lahan dan air, 2) Kawasan terbangun difungsikan sebagai tangkapan air, didukung pembangunan waduk penampungan air dan drainase air permukaan untuk dapat memanfaatikan potensi air tawar daratan secara maksimum, 3) Pemanfaatan ruang mengikuti pola alam melalul ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang berdasarkan RTR Rinci.

---

ABSTRACTHuman settlement development in small islands often causes negative impact on environment, such as: land degradation and scarcity of clean water. On the other hand, despite the limitation of land and water, human settlement growth in small island still increase.One of the major causes of the problems due to the spatial plan and land use control instruments (spatial planning system) for human settlement development that is still based on the character of big island ecosystem, while the ecosystems of small island and big island are very different. Therefore, it is necessary to develop spatial plan for small island that matches with its limitations on land and water.In spite of the important of the spatial planning system for small island, studies on spatial plan for small island is only limited on natural resources use and spatial planning techniques. Therefore, there is a need to study spatial planning system for small island.The method uses in this study are descriptive approach and non·parametric statistical analysis to develop the spatial planning system for small island (size 100-2000 km2).The result of this study shows that spatial planning system for human settlement in small island needs to integrate land use plan and water resources management. This is applied through: 1) Land use plan balances ecological foot print and carrying capacity of land and water, 2) Functioning built up areas as water catchment area, supported by the development of water reservoir and drainage system-in order to maximize the use of rain water, and 3) Land development applies Design with nature principles by implementing land use controlInstruments that are based on a detail spatial plan."