Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Bima Yogie Purnama, author

Perjanjian nominee untuk kepemilikan hak atas tanah di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap notaris ditinjau dari UUPA, UUIN, dan KUH perdata = Nominee agreements for land rights ownership in Indonesia in relation to legal protection against notary judging from the bal UUJN and the civil code

Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44036

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maulida Ningtari, author

Perubahan bidang usaha pada suatu perseroan terbatas penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan dari semula terbuka 100% bagi kepemilikan modal asing menjadi terbuka dengan syarat tertentu dengan menggunakan konsep nominee shareholder = Changes in the business sector a foreign investment company limited which resulted in changes in foreign share ownership requirement of 100% for the originally open foreign ownership of certain terms become open by using the concept of nominee

Tesis ini membahas mengenai perubahan bidang usaha pada suatu perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan saham asing (PT.PMA). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh pihak asing secara bebas, melainkan hanya beberapa bidang usaha yang dapat dimasukin pihak asing secara bebas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46449

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Florencia, author

Analisis pertanggung jawaban notaris atas perjanjian nominee berkaitan dengan warga negara asing yang memiliki sertipikat hak milik di Indonesia (putusan Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) = Juridical analysis of notary s liability on the nominee agreement in relations with foreigners who have freehold title in Indonesia (Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) / Florencia

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46702

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Miggi Sahabati, author

Perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa ditinjau dari Undang-undang pokok agraria,Undang-Undang tentang penanaman modal, dan Undang-Undang kewarganegaraan = Nominee agreement in relation with legal certainty for beneficiary in terms of agrarian law, investment law, and citizenship law

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Nominee dalam ketentuan hukum di Indonesia; menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee; dan untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi Indonesia Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan, mengingat kerjasama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28910

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dhea Amira, author

Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Diperoleh melalui Perjanjian Nominee berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 162/Pdt.G/2017/Pn.Mtr. = Legal Effect of Divorce Against The Position of Shared Asset Purchased Through The Nominee Agreement Based On Government Court Ruling Number 162/Pdt.G/2017/Pn.Mtr.

ABSTRAK Putusnya perkawinan karena perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa pembagian harta bersama namun terdapat ketidakjelasan status tanah yang diperoleh oleh salah satu pasangan dalam perkawinan campuran melalui perjanjian nomineesebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum putusnya perkawinan campuran terhadap harta; menjelaskan kedudukan harta bersama dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian