Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilar keberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yang kemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnyapariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in

term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism

norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in

implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research

was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"=Terdapat beberapa model lokalisasi norma yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma global dapat diaplikasikan ke sub nasional. Dari berbagai model tersebut, terdapat beberapa komponen yang membedakan satu dengan lainnya. Makalah ini bertujuan untuk melakukan konseptualisasi sebuah model lokalisasi norma yang menjelaskan penerimaan kelompok LGBTQ+ di Sikka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. komunitas LGBTQ+ di Indonesia telah menerima penolakan dalam lingkungan social, politik, dan religious. Namun, di Sikka, kelompok LGBTQ+ dapat diterima oleh maysarakat yang religious.  Artikel ini menggunakan sebagai komparasi dasar untuk membentuk sebuah model lokalisasi norma yang bersesuaian dengan keadaan Sikka. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kepribadian dasar masyarakat merupakan kunci terpenting dalam membentuk keadaan ideal untuk menerima norma global dan penerimaan keluarga perlu diperhitungkan untuk mengukur cangkupan penerimaan norma global. Penulis juga menganalisis bahwa norma global yang dibentuk oleh pengalaman barat tidak bersesuaian dengan kebutuhan penerimaan komunitas LGBTQ+ di Sikka.

---

There are various models of norm localisation that can explain a process in which a global norm is being applied to a local setting. There are several different elements in every model. This paper aims to conceptualise a norm localisation model that is applied to the case of LGBTQ+ acceptance in Sikka, East Nusa Tenggara, Indonesia. LGBTQ+ community has been met with rejection in social, political, and religious communities in Indonesia. However, the case in Sikka shows that LGBTQ+ can be accepted by the people of a religious town in Indonesia. This research used norm vernacularisation and norm localisation models as a basic comparison to the conceptualised model of Sikka. This study identified that the basic personality of the people is the most important key in creating an accepting environment for a global norm and family acceptance needs to be put into account to measure the depth of the acceptance of a global norm. It is also analysed that a global norm that is shaped by the Western experience does not serve the needs of acceptance of LGBTQ+ community in Sikka."

"Kajian ini mengelaborasi konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian Undang-Undang. Hasil analisis, meliputi: Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai “pertentangan norma”; Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution) guna menegakan hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal; aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang merupakan bagian dari pengujian materiil, bukan pengujian formil; makna “bertentangan dengan UUD 1945” harus dielaborasi secara komprehensif dalam putusan dengan mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengutamakan penafsiran original intent dan mengenyampingkan model penafsiran lain jika hal tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi; ketentuan non konstitusi dapat dibenarkan dalam pengujian formil, namun dalam pengujian materiil tidaklah tepat; pengeyampingan asas hukum acara “nemo judex idoneus in propria causa” dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi dan mengutamakan asas curia novit, pertentangan norma secara fomil dapat disimpangi oleh asas kemanfaatan demi substansi Undnag-Undang; putusan berlaku surut menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil"

"Tesis ini meneliti tentang intensi dalam melakukan pembelian kosmetik bersertifikat Halal berdasarkan tingkat religiusitas dan Theory of Planned Behavior. Variabel-variabel yang digunakan antara lain Awareness dan Religiosity (dibentuk dari lima dimensi yaitu Ideological, Intellectual, Ritualistic, Experiential, dan Consequential) terhadap Attitude towards Purchasing Halal Certified Cosmetics. Lalu, variabel Attitude towards Purchasing Halal Certified Cosmetics, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control terhadap Intention to Purchase Halal Certified Cosmetics. Kuesioner disebarkan kepada responden wanita yang beragama Islam, baik yang menggunakan jilbab, maupun yang tidak menggunakan jilbab. Dari hasil kuesioner yang disebarkan, didapatkan 205 responden yang datanya dapat diolah lebih lanjut. Kemudian, data diolah dengan menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling).Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Awareness dan Religiosity, maka semakin positif sikap dalam pembelian kosmetik bersertifikat Halal, dan semakin positif, kuat, serta tinggi ketiga faktor di dalam Theory of Planned Behavior yaitu sikap dalam pembelian kosmetik bersertifikat Halal, norma subyektif, dan Perceived Behavioral Control maka akan semakin tinggi intensi dalam pembelian kosmetik bersertifikat Halal. Oleh karena itu, penting bagi para produsen kosmetik bersertifikat Halal untuk meningkatkan awareness umat muslim terhadap produknya, menunjukkan identitas kehalalannya, membentuk sikap positif mereka terhadap pembelian produknya, membentuk image bahwa produknya dibeli oleh orang-orang yang berada di lingkungan mereka, serta meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelian produknya supaya intensi mereka dalam melakukan pembelian kosmetik bersertifikat Halal akan semakin meningkat.

---

This thesis examines intention in purchasing halal certified cosmetics based on level of religiosity and Theory of Planned Behavior. The variables that are used are Awareness and Religiosity (formed by five dimensions namely Ideological, Intellectual, Ritualistic, Experiential, and Consequential) with Attitude towards Purchasing Halal Certified Cosmetics. Then, Attitude towards Purchasing Halal Certified Cosmetics, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control toward Intention to Purchase Halal Certified Cosmetics. The questionnaires were distributed to woman respondents who are moslem, either wearing hijab or not wearing hijab. From this distribution, was obtained 205 respondents whose data can be further analyzed. Afterwards, the data was processed by using SEM method (Structural Equation Modeling).

The results from this research shows that the higher Awareness and Religiosity, the more positive attitude in purchasing halal certified cosmetics. The more positive, stronger, and higher of three factors in Theory of Planned Behavior namely Attitude towards Purchasing Halal Certified Cosmetics, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control, then the intention in purchasing halal certified cosmetics will be more higher. Thus, it is important for halal certified cosmetic producers to increase moslem‟s awareness toward the products, show its halal identity, form their positive attitude toward purchasing the products, form the image that the products are bought by important people in their circle, and also increase their belief toward purchasing the products in order to increase their intention to purchase halal certified cosmetics."

"Penerapan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai norma global yang mendorong praktik bisnis bertanggung jawab pada seluruh kawasan di dunia, salah satunya kawasan Asia Tenggara, menjadi studi kasus yang menarik karena kawasan ini berperan penting bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan lingkungan global. ASEAN mendeklarasikan komitmennya untuk mempromosikan CSR melalui cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2009, yang semakin diperkuat dengan pembentukan ASEAN CSR Network (ACN). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan mengapa masalah praktik bisnis yang bertanggung jawab masih terjadi di Asia Tenggara, meskipun ASEAN telah mengadopsi norma global terkait CSR melalui ACN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses difusi norma CSR di Asia Tenggara melalui peran ACN sebagai jaringan CSR regional yang merupakan instrumen penting dalam proses difusi norma tersebut. Penelitian ini menggunakan teori difusi norma “norms life-cycle” yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara semi-structure dengan penggiat ACN serta beberapa pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), sementara data sekunder berasal dari studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa; 1) ASEAN telah mengadopsi norma global CSR ke dalam kawasan; 2) ACN telah menunjukkan peran dan fungsinya sebagai platform yang penting bagi norm entrepreneur untuk mendifusikan norma CSR di negara-negara anggota ASEAN, dan 3) Proses adopsi norma global CSR belum sempurna pada salah satu tahapan dalam siklus hidup norma teori yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink (1998). Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa norma global CSR telah terdifusi ke dalam kawasan Asia Tenggara melalui peran penting dari ACN, namun dalam proses tersebut belum cukup sempurna sehingga berimplikasi terhadap sejumlah masalah praktik bisnis bertanggung jawab di dalam kawasan.

---

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as a global norm that encourages responsible business practices in all regions of the world, one of which is Southeast Asia, is an interesting case study because this region plays an important role not only in economic issues but also closely related to dynamics. global social and environmental. ASEAN declared its commitment to promote CSR through the 2009 ASEAN Socio-Cultural Community blueprint, which is Building a Community CSR Network (ACN). Therefore, this study questions why the problem of responsible business practices still occurs in Southeast Asia, even though ASEAN has adopted global norms related to CSR through ACN. The purpose of this study is to describe the process of diffusion of CSR norms in Southeast Asia through the role of ACN as a regional CSR network which is an important instrument in the process of diffusion of these norms. This study uses the theory of "norms life-cycle" diffusion of norms proposed by Finnemore and Sikkink (1998) as an analytical framework. This study uses a qualitative method with a deductive approach. The data obtained in this study were sourced from primary and secondary data. Primary data were obtained from semi-structured interviews with activists of ACN, and the comitee members of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), while secondary data came from literature studies. This study found that; 1) ASEAN has adopted international norms on responsible business within the region; 2) ACN has demonstrated its role and function as an important platform for norm entrepreneurs to diffuse global CSR norm in ASEAN Member Countries, and 3) The process of adopting CSR norms is not perfect at one stage in the life cycle of the theory proposed by Finnemore and Sikkink (1998). This study concludes that the global norms of CSR have been diffused into the Southeast Asia region through the important role of ACN, but in the process, it is not yet perfect enough so that it has implications for some responsible business problems in the region."

"Penelitian ini membahas mengenai praktek Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir yang masih terjadi, meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1981, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1982, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 1990, dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1997. Dalam perspektif norma hak asasi manusia Internasional, praktik FGM ini melibatkan diskriminasi dan kontrol atas kehidupan sosial perempuan, pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan fisik dan mental yang maksimal, dan hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental serta hak atas perlindungan anak. Teori norma HAM Internasional yang dicetuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Teori Lokalisasi Norma yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, digunakan sebagai alat analisa untuk membahas isu ini. Dengan menggunakan Teori lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi proses penerimaan norma eksternal baru di negara dengan budaya patriarki serta bagaimana Pemerintah Mesir berhasil mencapai konsensus dengan semua actor domestik untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Lewat analisis data naratif hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa FGM bertentangan dengan norma HAM internasional dalam konvensi-konvensi internasional.

---

This research discusses the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Egypt which still occurs, even though this country has ratified various international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1981, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1982, the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990, and the Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 1997. In the perspective of International Human Rights Norms, the practice of FGM involves gender discrimination, a violation the right to be free from gender discrimination, the right to life and physical integrity, the right to maximum physical and mental health, and the right to child protection. Theory of International Human Rights norms which was coined in the Universal Declaration of Human Rights and the Theory of norm localization which was coined by Amitav Acharya, are used to analysis this issue. Using Norm Localization Theory, this research explores the process of accepting new external norms in a country with a patriarchal culture and how the Egyptian Government succeeded in reaching consensus with all domestic actors for the common good. This research uses qualitative research methods with data collection methods through literature study and document study. Through narrative data analysis, research findings show that FGM is contrary to international human rights norms in international conventions."